DPRD Rekomendasikan Penundaan, Pemkab Ngotot Bakal Serahkan Bantuan Kapal ke Nelayan
Meski pihak Komisi B DPRD Labuhanbatu merekomendasikan agar dilakukan penundaan pemberian bantuan kapal, namun Hari ini, Selasa (17/1) sesuai jadwalnya pihak Pemkab Labuhanbatu tetap ngotot akan memberikan bantuan kepada sepuluh kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu. Bantuan tersebut berupa 10 unit kapal bermotor berserta alat tangkap ikan. “Kabarnya seperti itu,” ujar Zaid Harahap, Camat Panai Hilir, Labuhanbatu, Senin (16/1) via selular.
Katanya, pihaknya menerima informasi penyerahan bantuan itu akan langsung dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Tigor P Siregar. “Ini sedang mempersiapkan lokasi acara,” ujarnya seraya mengatakan acara itu akan dilakukan di komplek Kantor Kecamatan setempat.
Namun, beredar isu jika proyek pengadaan kapal bermotor itu juga diduga terjadi mark-up anggaran. Selain itu juga jelang penarikan undian para peserta KUB yang akan mendapatkan bantuan itu diduga terjadinya kutipan yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Dimana, untuk perunitnya mesti melakukan setoran Rp2 juta.
“Diduga ada indikasi sarat KKN. Pasalnya, yang mendapat mesti membayar Rp2juta kepada oknum pengurus KUB,” jelas pesan singkat yang diterima wartawan.
Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Labuhanbatu, Nirwan Latif Siregar ketika dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya enggan menerima panggilan yang berulang kali dilakukan.
Padahal, pihak Legislatif setempat meminta kepada pihak Pemkab Labuhanbatu guna menunda rencana pemberian bantuan itu jika berpotensi memunculkan konflik dan masalah di lapangan. Misalnya saja, dalam Rapat Dengar Pendapa (RDP) yang dilakukan Komisi B DPRD Labuhanbatu tegas mengatakan merekomendasikan penundaan rencana pembagian bantuan Kapal Bermotor kepada para nelayan. Alasannya, jika pihak Pemkab Labuhanbatu dalam hal ini Dinas Perikanan, Kelautan dan peternakan setempat tak mampu menghasilkan solusi yang terbaik akan berdampak terjadinya gejolak social di kawasan pesisir Labuhanbatu. “Kita (komisi B) minta agar dilakukan penundaan penyaluran bantuannya,” ujar Akhyar P Simbolon, Ketua B DPRD Labuhanbatu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara para perwakilan nelayan Sei Berombang dengan pihak Dinas Perikanan setempat, Senin (9/1) di gedung DPRD setempat.
Sebab, kata Akhyar, jika pihak Dinas Perikanan tidak dapat memberikan solusi terbaik yang adil makan akan berdampak potensi munculnya gejolak. “Kita menjagakan agar tidak ada keributan dan konflik di lapangan,” tambahnya.
Usulan penundaan rencana pemberian bantuan kapal motor kepada para nelayan itu juga dating dari kalangan Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan (AMPPK). Alasannya, selain terindikasi pemberian bantuan salah sasaran juga diduga terjadinya mark up dalam pembuatan kapal tersebut. Serta, terindikasi kuat calon penerima bantuan ada yang bukan sebagai nelayan. “Kami mohon Pemkab Labuhanbatu memberikan perlindungan pada masyarakat nelayan kecil,” ungkap Muhyar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan.
Dugaan Mark up itu bukan tak beralasan. Sebab, dengan seukuran kapal yang diberikan, idealnya seharga kisaran Rp45 juta. “Menurut kami atau kebiasaan kami menempah dan membuat kapal dengan alat tangkap harga hanya sebesar Rp45 juta. Tapi, bantuan itu seharga Rp98 juta perunit,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang bantuan tersebut. Sebab, terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan dengan hanya memberikan bantuan kepada sekelompok orang yang sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses permohonan bantuan itu kepada pihak Pemkab setempat. “Pemerintah diharap benar-benar mengenal siapa nelayan yang berhak menerima bantuan itu,” jelasnya.
Ketua Umum IDI Sumut Lantik Pengurus IDI Cabang Labuhanbatu
Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara dr Henry Salim Siregar SpOG melantik penguris IDI Cabang Labuhanbatu periode 2011-2014 dalam suatu acara yang berlangsung di Pendopo, Sabtu (14/11).
Pelantikan yang ditandai dengan mengalungan medali kepengurusan dan penandatangan berita acara itu juga dihadiri oleh Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kaban Kesbang Linmas Hasnul Basri S Sos, Kaban Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Faisal Amri Siregar ST, Kadis Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Darpinsyah SH, Kadis Pendidikan Drs Iskandar, Kadis Hutbun Ir Jumingan dan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Ir Hesty Pancaningdiyah MSi.
Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam sambutannya mengharapkan kepada pengurus IDI Cabang Labuhanbatu dapat berbagi rasa dan berbagi ilmu untuk memberikan arahan sejalan dengan program Pemkab Labuhanbatu dalam bidang kesehatan demi kesejahteraan rakyat.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang baik, saya menyadari bahwa pelayanan di tingkat Puskesmas di daerah ini masih belum memuaskan semua pihak. Bagaimana kita dapat memberikan pelayanan terbaik tentunya ada di pundak seluruh dokter yang tergabung dalam IDI.
“Masyarakat menuntut agar setiap dokter di Puskesmas ada setiap saat ketika mereka berobat. Hal ini harus disiasati dengan melakukan time schedule bagi setiap dokter di Puskesmas agar masyarakat tahu kapan dia harus datang ke Puskesmas tersebut.
Tigor juga mengatkan, tantangan yang dihadapi para dokter saat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat disebabkan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan mereka. Oleh sebab itu perlu jiwa militansi dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan tanpa memandang latar belakang pasien yang kita layani.
Bupati meminta para dokter dapat menjadi pioneer dan garda terdepan dalam kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Karena tolok ukur aplikasi pelayanan dapat diukur dengan kualitas pelayanan tersebut kepada masyarakat.
Ketua Umum IDI Sumatera Utara dr Henry Salim Siregar SpOG dalam sambutannya usai melantik pengurus IDI Cabang Labuhanbatu menyebutkan, pengurus IDI tidak akan bisa bekerja apabila tidak didukung oleh seluruh anggota.
Oleh sebab itu, tambahnya, diharapkan seluruh pengurus dan anggota IDI dimana saja berada agar senantiasa memberikan perhatian dan kontribusi kepada keberadaan IDI agar IDI dapat dihargai dan dihormati masyarakat dan organisasi lain.
Disebutkannya, bahwa IDI adalah organisasi yang didalamnya bernaung orang-orang yang punya marwah. Marwah itu akan dapat terjaga dengan baik apabila seluruh anggota IDI menjaga marwah itu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Uang bukanlah segala-galanya, memang munafik kalau ada orang tidak butuh uang, tetapi harga duiri adalah segala-galanya”, kata Henri Salim.
Henry Salim juga mengatakan, bahwa etika dalam menjalankan profesi seorang dokter harus benar-benar dijaga dan dijunjung tinggi, agar kita tetap dihargai masyarakat. Etika ini seakan sudah pudar dari kita, karena uang sudah menjadi pilihan utama yang akibatnya dokter saat ini kurang dihormati.
“Kalau dulu sosok seorang dokter sangat dihormati, sebaliknya sekarang jangankan dihormati, melainkan sering dihujat karena berbagai faktor”, katanya.
Untuk menghindari hujatan seperti itu, dokter-dokter yang menjadi pengurus dan anggota IDI harus lebih banyak belajar dengan mengikuti seminar, simposium ilmiah kedokteran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan biaya besar yang harus dipikul dokter bersangkutan.
Oleh sebab itu, saya berharap kiranya Pemkab Labuhanbatu yang juga dipimpin seorang dokter dapat menampung biaya bagi anggota IDI Cabang Labuhanbatu dalam mengikuti seminar, simposium dan lain sebagainya di APBD tahun-tahun mendatang.
Ketua IDI Cabang Labuhanbatu dr H Muhammad Natsir Pohan SpB FinaCs yang baru dilantik pada kesempatan itu mengatakan, sebagai pengurus baru kami menyadari bahwa tantangan yang kami pikul begitu berat, mengingat menyatukan berbagai keingin dan alur pikir setiap orang begitu beragam.
Perbedaan pendapat boleh-boleh saja di alam demokrasi saat ini, tetapi perbedaan itu jangan sampai membuat kita terpecah. Apa yang terjadi dalam Pilkada lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, karena membawa IDI ke ranah politik akan memecah belah kita sendiri yang pada akhirnya akan membuat kita lemah.
“Yang lalu biarlah berlalu, saatnya kita bergandeng tangan membangun IDI yang kuat demi kesejahteran masyakat Labuhanbatu”, tegas Natsir Pohan.
Adapun kepengurusan IDI Cabang Labuhanbatu periode 2011-2014 adalah : Ketua dr H HM Natsir Pohan SpB FinaCs, Wakil Ketua : dr H Alwi Mujahit Hasibuan M Kes, dr Eddy Janis SpP, dr Freddy Subastian SpKj, dr H Ismert Edy Hasibuan SpA, dr Hj Fitra Laila SpTHT.
Sekretaris Umum dr H Julham Alandy, Wakil Sekretaris : dr H Nauli Asdam Simbolon, dr Edison Stepen. Bendahara : dr Hj Susi Rosalina Ginting SpKK, Wakil Bendahara dr Hj Rosdiana.(AR).
Teks foto : Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Ketua IDI Sumut dr Henry Salim Siregar SpOG dan pengurus IDI Cabang Labuhanbatu foto bersama usai pelantikan.
2 File telah Dilampirkan| 324KB
Ketua Kwartir Pramuka Labuhanbatu Buka Bimtek Pendidikan Karakter Bangsa
Didasari oleh keprihatinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat memimpin rapat kabinet beberapa waktu lalu yang melihat bangsa ini telah dilanda krisis multi dimensi, akhlak, moral dan mental generasi muda yang berdampak pada perubahan perilaku yang mengarah pada kriminalitas, maka Gerakan Pramuka diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk melaksanakan salah satu pendidikan karakter bangsa.
Keprihatinan Presiden itu cukup berdasar, karena saat ini kita dapat melihat generasai muda tidak lagi peduli dengan nasehat orang tua atau tidak lagi menghormati orang yang lebih tua dari dirinya, hidup berpoya-poya tanpa memikirkan masa depannya sendiri, berbuat criminal bahkan telah berani melakukan tindak kriminal seperti pembunuhan.
Demikian sambutan Ketua Kwartir Cabang (Kakawardab) Gerakan Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Suhari Pane pada acara Bimbingan Teknik (Bimtek) Pendidikan Karakter Bangsa di Balai Diklat BKD, Kamis (12/1) sore.
Lebih lanjut Suhari mengatakan, atas dasar keprihatinan itu pula Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Labuhanbatu mengadakan Bimtek Pendidikan Karakter Bangsa bagi Guru Pembina Ekstrakurikuler Pramuka untuk jenjang pendidikan dasar se-kabupaten Labuhanbatu.
Oleh sebab itu, kata Suhari, pada kesempatan ini saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Pemkab Labuhanbatu, Kwartir Ranting dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Bimtek ini.
“Kegiatan ini hendaknya dikuti dengan penuh rasa tanggung jawab untuk diterapkan nantinya dan menjadi kegiatan produktif bagi anak-anak SD, yang nantinya dapat diharapkan berfungsi untuk meredam perilaku menyimpang bagi generasi muda kita,” tambah Suhari, yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Ahmad Muflih dan Kaban Kesbang Linmas Hasnul Basri.
Pada bagian lain Suhari mengatakan, bahwa Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan tujuan membentuk kader bangsa.
Disebutkannya, gerakan Pramuka juga mempunyai tugas pokok menjadikan kaum muda sebagai kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk sikap dan perilaku yang positif.
Ketua Panitia Rokky Marciano dalam laporannya mengatakan, bahwa Bimtek tersebut diikuti 49 orang dari 9 kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 14 Januari 2012. Pada awalnya peserta Bimtek ini hanya diikuti sebanyak 40 orang peserta, tetapi karena minat yang tinggi dari berbagai kwartir ranting, maka seluruh kecamatan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti kegiatan ini.
Sedangkan maksud dan tujuan dilaksanakannya Bintek tersebut adalah sebagai salah satu upaya memberikan acuan dan arahan kepada para guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan dasar, khususnya dalam melaksanakan pendidikan karakter bangsa, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, juga meningkatkan kompetensi para pendidik, terutama para guru dan tenaga pendidik melalui kegiatan kepramukaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, umumnya di lingkungan keluarga dan masyarakat.(AR).
Bupati Labuhanbatu Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV
RANTAUPRAPAT, Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD telah melantik 63 orang pejabat eselon II, III dan IV Jajaran Pemkab Labuhanbatu di ruang data dan karya kantor bupati, Jum’at (19/1).
pelantikan ini merupakan hal yang biasa bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai PNS, kata bupati, harus siap menerima amanah tugas yang diberikan atasan. Amanah bukanlah hak, tetapi merupakan tanggung jawab yang dibebankan di pundak seorang PNS. Emikian di ungkapkan bupati labuhanbatu dalam arahan dan bimbingannya .
Saat ini, saudara diberi amanah, jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendekatkan diri kepada rakyat.
“Di pundak saudara, amanah itu diawasi oleh atasan saudara dan masyarakat, maka saudara wajib menjaga citra diri dan citra PNS di manapun saudara berada”, kata Tigor.
Tigor juga meminta para pejabat yang dilantik untuk menjaga kepercayaan dengan bekerja sebaik-baiknya. “Apabila saudara telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, pasti atasan saudara akan menilai baik dan positif kepada saudara”, tegas Tigor.
Pada bagian lain Tigor mengatakan, bahwa dengan diberlakukannya PP 53 tahun 2010, maka tanggung jawab kita sebagai PNS semakin berat. Dalam PP 53 Tahun 2010 ini setiap PNS dituntut untuk menjalankan amanah dan meningkatkan disiplin.
Dalam PP ini juga diberikan wewenang penuh kepada atasan lansung untuk memberikan sanksi kepada bawahan yang tidak disiplin dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di akhir amanatnya Tigor mengingatkan seluruh PNS di jajaran Pemkab Labuhanbatu agar bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanah yang diberikan.
Adapun pejabat yang dilantik tersebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes eselon II-B sebelumnya adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Carles Tampubolon SST eselon III-A yang sebelumnya adalah Kasi Program Pengembangan Penyuluhan pada kantor yang sama.
Sekretaris Dinas Kesehatan H Zufran SIP eselon III-A sebelumnya adalah Kabid Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinkes, Drs Zainuddin Siregar eselon III-A sebagai Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya adalah Kabid Pengadaan dan Pensiun pada BKD.
Affandi SH dilantik sebagai Kabid Pengembangan dan Penempatan Ketenagakerjaan eselon III-B pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Raja Alam ST dilantik sebagai Kabid Pertambangan dan Energi eselon III-B pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi, dr Sanny Roida Sitompul dilantik sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinkes eselon III-B, Hj Rolbariah Nasuiton SKM dilantik sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes eselon III-B.
Sofyan dilantik sebagai Kabid Pengadaan dan Pensiun pada BKD eselon III-B, Alam Markus SE dilantik sebagai Kabid Penglolaan dan Produksi Hasil Hutan pada Dinas Hutbun eselon III-B, Juang Rambe S.IP dilantik sebagai Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pasar dan Kebersihan eselon III-B.
Lidiyawati Harahap SPsi MAP dilantik sebagai Kabag Kesekretariatan pada RSUD eselon III-B, Sarono SKM dilantik sebagai Kabag Rekam Medis dan Informasi pada RSUD eselon III-B.
Dr Fianna Molhaini dilantik sebagai Kepala Puskesmas Janji Kecamatan Bilah Barat eselon IV-A, dr Rimayanti dilantik sebagai Kepala Puskesmas Pangkatan Kecamatan PAngkatan eselon IV-A, dr Hj Rosdiana dilantik sebagai Kepala Puskesmas Sigambal Kecamatan Rantau Selatan.
Dr M Tri Kurnia BR dilantik sebagai Kepala Puskesmas Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu eselon IV-A, dr Elrina dilantik sebagai Kepala Puskesmas Labuhanbilik Kecamatan Panai Tengah eselon IV-A.
Hadir pada kesempatan itu Ketua TP PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT, Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Ahmad Muflih SH, para Kepala SKPD, dan insan pers.(AR).
Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar ketika menyaksikan Kadis Kesehatan dr Alwi Mujahir Hasibuan MKes saat menandatangani berita acara pelantikan.
Ketua BKPRMI Labuhanbatu menyatakan tidak benar RSUD Rantauprapat Terlantarkan Pasien
Adanya warga yang menuding tidak manusiawinya paramedis dan dokter di RSUD Rantauprapat dan juga adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa petugas medis dan dokter tidak melaksankan tugasnya dengan baik. Saya nyatakan, bahwa tidak benar paramedis dan dokter di RSUD Rantauprapat terlantarkan pasien.
Hal ini dikatakan Ketua BKPRMI Labuhanbatu Barani Pane S.PdI pada wartawan di ruang Kelas II RSUD Rantauprapat, baru-baru ini.
Terkait pemberitaan di salah satu harian terbitan lokal bahwa
adanya pasien RSUD Rantauprapat pada hari Minggu (8/1) warga Bagan Batu Kab.Rokan Hilir meninggal setelah 8 jam berada di Rumah Sakit yang mengutip pernyataan anak pasien menyatakan tidak ada pengobatan/perawatan terhadap ibunya,
“Itu semua tidak benar, bahkan berita ini sangat mengejutkan saya selaku warga kota Rantauprapat”, kata Barani Pane.
Saya berani menyatakan hal ini, tegas Barani Pane, karena saya pada saat masuknya pasien tersebut sampai meninggal berada di RSUD tersebut. Berketepatan saya menemani ibu saya sedang opname di Rumah Sakit tersebut, bahkan satu kamar dengan pasien yang meninggal.
“Makanya saya berani katakan, bahwa pemberitaan itu tidak sesuai dengan apa yang saya lihat dan yang terjadi sebenarnya”, tegas Barani Pane.
Lebih lanjut Barani menjelaskan, bahwa permasalahan ini bukannya hendak dicampurinya atau ada keberpihakan pada RSUD Rantauprapat. Sebagai putra daerah, katanya, saya merasa perlu mengatakan yang sebenarnya, bahwa sejak masuknya pasien tersebut sudah mendapat perawatan dari dokter jaga di UGD dan mendapat perawatan intensif dari para perawat yang bertugas.
Masih menurut Barani, bahwa ia juga ikut membantu memanggilkan perawat ketika ia melihat pasien dalam keadaan gawat, makanya saya heran kenapa ada pernyataan bahwa pihak petugas di RSU ditunding tidak manusiawi.
Sementara di tempat terpisah Kepala RSUD Rantauprapat, Dr HM Nasir Pohan SpB menyatakan kepada wartawan, bahwa ia juga merasa terkejut dengan adanya pemberitaan yang menuding tidak profesionalnya RSUD yang ia pimpim.
“Padahal setiap pasien yang masuk dari golongan manapun tetap mendapat pelayanan dan perawatan secara intensip sesuai standard operasional prosedur (SOP) dan aturan yang ada”, jelasnya.
Sedangkan isi berita yag mengatakan saya tidak bisa dihubungi, saya jelaskan, bahwa pada saat itu saya sedang melaksanakan tugas sebagai dokter yakni melakukan operasi. Yang jelas saya tidak pernah mematikan HP kecuali saat melakukan operasi, apalagi pada wartawan yang ingin konfirmasi, bahkan ketika saya buka HP usai lakukan operasi tidak ada pesan sngkat yang masuk (SMS) dari wartawan tersebut.
“Makanya, ketika anda menghubungi saya dan menanyakan seputar hal tersebut, saya katakan janganlah dari saya keterangannya nanti dikira saya membela diri, tanyakan saja pada pasien yang ada di sana”, kata HM Natsir Pohan, seaya menjelaskan bahwa dirinya terbuka terhadap siapa saja termasuk kepada wartawan.(AR).
PNS Dituntut Supaya Bekerja Lebih Baik dan Hati-Hati
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaiabdi negara dan abdi masyarakat yang berperan sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan dituntut supaya bekerja lebih baik dan hati-hati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar SpPD mengatakan itu dalam pidato arahannya yang dibacakan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH pada acara apel gabungan di halaman Balai Diklat BKD, Senin (9/1) yang lalu .
Bupati juga menegaskan kepada para PNS supaya lebih meningkatkan disiplin, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan kompetensi di bidang tugas masing-masing, bekerja dengan lebih profesional serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu Bupati mengingatkan, bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan instrumen bagi kita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (god governance) yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
“Untuk itu kami tegaskan kembali kepada kita semua agar mendukung pelaksanaan Inpres dimaksud dan berpikirlah secara jernih dan hntikan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”, tegas bupati.
Mengenai disiplin PNS, bupati mengatakan, bahwa berdasarkan pengamatan dan hasil pengawasan serta evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terutama menyangkut disiplin PNS ternyata masih ada PNS yang tidak disiplin.
Berkaitan dengan itu bupati meminta setiap pimpinan SKPD maupun pejabat eselon III dan IV secara berjenjang harus dapat menjadi contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, baik keteladanan sikap mental maupun kualitas profesional.
Hadir pada acara itu antara lain Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Kaban PPKAD Erwin Siregar SH, Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Catatan Sipli Heli Fenida SKM Mkes, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Jumingan, Sekretaris DPRD Fuad Siregar SH, para pejabat eselon III dan IV serta staf di jajaran Pemkab Labuhanbatu.(AR).
Langganan:
Postingan (Atom)

