Bupati Labuhanbatu Siap Dukung Kegiatan PMI

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menyampaikan dukungannya terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhanbatu. “Pemkab Labuhanbatu siap mendukung kegiatan PMI Labuhanbatu”, kata Tigor saat memberikan sambutannya pada acara Lounching Gerakan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup Wilayah III Sumatera Utara di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Jum’at (20/4-12). PMI tidak hanya mengurusi tentang donor darah, tambah Tigor, tetapi juga membantu masyarakat ketika tertimpa bencana, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. “Tugas ini sangat mulia, namun mebutuhkan keikhlasan dan siap berkorban”, ujarnya. Tigor menguraikan, bahwa di awal tahun 80-an ketersediaan darah di Rumah Sakit Umum Rantauprapat sangat rendah hanya 12 kantong per tahun. Saat itu, katanya, pihak rumah sakit sangat tergantung pasokan dari Medan, namun sering tidak mencukupi seperti yang diharapkan. Seiring dengan perjalanan waktu, RSUD membuka Unit Transfusi Darah (UTD) yang selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada PMI Cabang Labuhanbatu. Dibawah PMI Unit Tranfusi Darah ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga sudah mampu menyediakan kebutuhan darah bagi pasien RSUD. Pada Unit Transfusi Darah PMI Cabang Labuhanbatu saat ini juga telah mengoperasionalkan penggunaan refrigerated centifuge (RC), yaitu alat yang digunakan untuk memproduksi komponen- komponen darah seperti trombosit. “Saat ini kebutuhan darah tidak hanya whole blood atau darah segar saja, namun juga komponen-komponen darah seperti plasma, trombosit dan sel darah merah pekat”, jelas Tigor. Pada kesempatan itu Tigor meminta para pengusaha di daerah ini untuk aktif membantu kegiatan PMI Cabang Labuhanbatu, karena apa yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Tigor juga menyampaikan terima kasihnya kepada pengurus dan anggota PMI Cabang Labuhanbatu serta adik-adik pramuka yang senantiasa berperan aktif mendukung kegiatan PMI. “Sayangilah orang lain pasti anda akan disayangi, hormati orang lain niscaya anda akan dihormati”, ujar Tigor kepada adik-adik pramuka dan PMI Cabang Labuhanbatu. Ketua PMI Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengatakan, kegiatan Lounching Gerakan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup di Rantauprapat ini merupakan yang terbaik yang pernah dilaksanakan di Sumut. “Saya salut dan bangga apa yang dilakukan oleh PMI Labuhanbatu, karena mampu menghadirnya unsur pimpinan daerah dan massa yang cukup besar”, kata Rahmat Shah. Salah satu program PMI Sumut adalah menyiapkan ketersediaan darah dengan melakukan sosialisasi donor darah dengan semboyan “donor darah untuk kebaikan semua”. Program yang telah dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir saat ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan ditandai dengan tersedianya darah di berbagai daerah. Pada bagian lain Rahmat Shah mengatakan, motto yang kita usung dalam menjalankan PMI adalah keikhlasan, selalu berbuat baik kepada semua orang, senantiasa berfikiran positif dan menjalin komunikasi dan informasi kepada semua orang. Ketua PMI Labuhanbatu dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes pada kesempatan itu melaporkan, bahwa selain kegiatan Lounching Gerakan Donor Darah, kegiatan itu juga dilaksanakan serah terima bus Unit Donor Darah (UDD) PMI dari PMI Sumut kepada PMI Labuhanbatu yang akan dimanfaatkan bagi 5 kabupaten/kota, yakni Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan dan Kota Tanjung Balai. “Pemberian mobil ini sangat bermanfaat dan memotivasi kita untuk meningkatkan pencapaian donor darah di daerah ini”, kata Alwi. Pada kesempatan itu Alwi menghimbau semua pihak untuk mendonorkan darahnya kepada PMI, karena mendonorkan darah sangat bermanfaat bagi kesehatan, yakni mengurangi resiko hypertensi, penyakit jantung, stroke dan kolesterol. Disamping itu, katanya, donor darah juga dapat menimbulkan rasa segar dan hilangnya rasa berat dan pening di kepala yang disebabkan oleh kekentalan/viscositas daerah. “Donor daerah juga menjadikan hidup kita lebih sehat, karena darah tergantikan secara teratur”, jelasnya. Hadir pada kesempatan itu unsur pimpinan daerah, Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Ketua TP PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT, para kepala SKPD, pengurus PMI Labuhanbatu, Labura, Labusel, Asahan dan Tanjung Balai.(AR). Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar dan Unsur Pimpinan Daerah Labuhanbatu foto bersama dengan Ketua PMI Sumut DR H Rahmat Shah dan Pengurus PMI Wilayah III Sumut usai Lounching Gerakan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup di Lapangan Ika Bina Rantauprapat. 1 Lampirkan file| 70KB PMI 1.jpg

Bupati Buka Musyawarah Korpri Labuhanbatu ● H Ali Usman Harahap SH Terpilih Sebagai Ketua Periode 2012-2017

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD membuka secara resmi Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 di ruang data dan karya kantor bupati, Sabtu (21/4-12). Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Utara H Nurdin Lubis SH MM itu juga dihadiri oleh Unsur Pimpinan Daerah, para pengurus Korpri SKPD, Kecamatan dan Pengurus Korpri instansi vertical. Tigor dalam amanatnya menyampaikan, kalau selama ini Korpri merupakan organisasi yang berafiliasi dengan salah satu partai politik, tetapi sejak digulirkannya reformasi dan lahirnya undang-undang partai politik, maka Korpri adalah organisasi yang netral. Tigor mengatakan, kalau sebelum era pemerintahannya Korpri masih dibawa-bawa ke ranah politik dengan mengarahkannya ke salah satu calon pada Pilkada. Perlu saya ingatkan, kata Tigor, sejak saya dilantik sebagai Bupati Labuhanbatu, maka PNS yang bernaung dibawah Korpri tidak boleh lagi ikut bermain politik. “Saat ini setiap PNS di Labuhanbatu merdeka untuk berfikir dan menuangkan ide-idenya tanpa tekanan dari siapapun”, tegas Tigor. Netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintah yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Dengan netralitas PNS tidak lagi terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan diluar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih fokus pada pekerjaannya. PNS merasa lebih aman bekerja, punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti. Ketua Korpri Sumut H Nurdin Lubis SH MM mengatakan, kita menyadari organisasi Korpri masih kurang melekat di hati para anggotanya, hal ini tidak bisa kita pungkiri karena memang kegiatan Korpri yang berjalan selama ini sifatnya masih terfokus pada hal-hal yang seremonial dan kegiatan lainnya yang belum menyentuh substansi kebutuhan utama PNS seperti kesejahteraan, pengembangan karir, perlindungan hukum dan jaminan hari tua. “Untuk itulah tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota ke depan diharapkan akan lebih terarah dalam membina dan memberdayakan semua anggota Korpri dalam meningkatkan solidaritas, soliditas dan kesejahteraan anggota dan keluarga. Nurdin Lubis menambahkan, anggota Korpri juga dituntut untuk bekerja lebih professional memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tertib administrasi, yaitu menyampaikan persyaratan-persyaratan administrasi secara jelas dan sederhana sehingga tidak ada lagi istilah kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah, tetapi harus diganti dengan istilah kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit. Pelayanan juga harus tertib waktu, kata Nurdin, sehingga tidak bertele-tele tetapi bekerja dengan cepat dan tepat sehingga masyarakat yang dilayani tidak merasa bosan dan kecewa. Selain itu, tambahnya, PNS harus transparan, yaitu bekerja jujur dan memberikan informasi yang nyata dan terbuka. Ketua Panitia Musyawarah Ahmad Muflih SH mengatakan, maksud dilaksanakannya musyawarah itu adalah untuk melaksanakan amanat pasal 52 anggaran dasar Korpri dengan tujuan menilai laporan pertanggung jawaban dewan pengurus yang lalu. Disamping itu, kata Muflih, musyawarah ini juga bertujuan merumuskan/menetapkan program kerja Korpri lima tahun ke depan serta memilih dan menetapkan pengurus baru. Sementara pada musyawarah yang berlangsung satu hari penuh itu, selain menetapkan program kerja juga dilakukan pemilihan ketua dewan pengurus Kopri periode 2012-2017. Adapun pengurus terpilih adalah sebagai berikut : Ketua H Ali Usman Harahap SH, Wakil Ketua Ketua I Ahmad Muflih SH dan Wakil Ketua II Aswad Siregar SE MAP. Ketua terpilih H Ali Usman Harahap yang juga Plt Sekdakab Labuhanbatu itu mengatakan, saya pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota atas kepercayaan yang diberikan sebagai ketua Korpri Kab. Labuhanbatu masa bakti 2012-2017. Saya sangat mengharapkan nasehat dari para senior dan masukan dari seluruh anggota demi perjalanan Korpri Labuhanbatu ke depan. Kami juga siap bekerja sama dengan Pemkab Labuhanbatu atau dengan siapa saja untuk memajukan Korpri ke depan. Kami berharap ke depan Korpri dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota. Oleh sebab itu kami sangat berharap kerja sama yang baik dari seluruh kepengurusan untuk sama-sama memikirkan kemajuan Korpri di daerah ini. Saya juga berharap Korpri yang ada di SKPD dan instansi vertikal kiranya dapat memberikan target dan masukan terhadap program kerja Korpri yang telah kita tetapkan besama-sama.(AR). Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar (kanan) dan Wakil Bupati Suhari Pane (kiri) mengapit Ketua Dewan Pengurus Korpri Sumut H Nurdin Lubis SH MM ketika berlangsung musyawarah Korpri Kabupaten Labuhanbatu. 1 Lampirkan file| 157KB

Kebutuhan Nelayan dan Usaha Mikro Akan BBM Bersubsidi Harus Terjaga

Kebutuhan nelayan dan usaha mikro akan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu harus terjaga dengan baik. Demikian dikatakan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP pada rapat kebutuhan BBM untuk nelayan di wilayah pantai dan sosialisasi Perpres Nomor 15 Tahun 2012 di ruang rapat Bappeda, Rabu (4/4-12). Suhari mengatakan, Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan berbagai usaha mikro serta adanya krematorium tentunya harus terjamin kelangsungan usahanya. Dilain pihak Suhari juga meminta para camat dan kepala desa/lurah untuk mengawal pasokan BBM Bersubsidi di wilayahnya masing-masing. “Jangan sampai BBM Bersubsidi diambil oleh perusahaan besar”, kata Suhari. Sementara itu Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH mengatakan, kita harus menyamakan persepsi tentang Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu agar tidak menimbulkan salah penapsiran di tengah-tengah masyarakat. Dikatakannya, bahwa untuk memenuhi Perpres itu Pemkab Labuhanbatu akan menentukan SKPD yang akan mengeluarkan rekomendasi terhadap usaha mikro dan nelayan yang berhak menerima BBM Bersubsidi ini. Ali Usman juga meminta agar pihak SPBU melakukan klarifikasi kepada Pemkab Labuhanbatu apabila ada menemukan rekomendasi yang mencurigakan. “Kita akan tindak tegas apabila ada pihak-pihak yang mengeluarkan rekomendasi yang menyalahi aturan”, tegas Ali Usman. Sementara itu PT Pertamina Wilayah Sumut yang diwakili oleh, Filipus, mengaku bahwa pihaknya sampai saat ini dalam memasok BBM ke Labuhanbatu masih sesuai kuota yang telah ditetapkan. Diakuinya, bahwa Pertamina di awal-awal tahun mengurangi pasokan BBM ke berbagai SPBU, karena pada awal tahun memang terjadi penurunan penggunaan BBM oleh masyarakat. Pasokan akan ditambah menjelang pertengahan tahun khususnya menjelang hari raya dan tahun baru. Hadir pada acara itu antara lain Asisten Administrasi Ekbang dan Kesos Drs Edi Sampurna Rambe MSi, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Nilwan Latif, Kabag Perekonomian Ir Adlin Tanjung dan para pimpinan SPBU.(AR). Teks foto : Wakil Bupati Suhari Pane SIP (kiri) didampingi Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH (tengah), Asisten Ekbang dan Kesos Drs Edi Sampurna Rambe MSi (no 2 dari kanan) dan Kabag Perekonomian Ir Adlin Tanjung (kanan) ketika menjelaskan Perpres Nomor 15 Tahun 2012.

Sekdakab : Hati-Hati Calo CPNS

Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH mengingatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para tenaga honorer untuk berhati-hati terhadap calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diangkat pada Kategori II tahun ini. Hal itu disampaikan Ali Usman pada rapat Sosialisasi Verifikasi Tenaga Honorer Kategori II di ruang data dan karya kantor bupati, Selasa (3/4-12) yang dihadiri oleh para kepala sub bagian kepegawaian SKPD, kepala SKPD, para Camat dan kepala bagian Setdakab Labuhanbatu. Ali Usman menambahkan, biasanya modus yang dilakukan oleh para calo itu adalah dengan menjanjikan mampu meloloskan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan melansir beberapa nama pejabat Pemkab Labuhanbatu. ”Urusan kelulusan dan hasil seleksi tenaga honorer Kategori II ini merupakan kewenangan penuh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara Pemkab Labuhanbatu hanya sebatas memberikan data”, jelasnya. Ali Usman juga menjelaskan, bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer harus dilakukan dengan cermat agar permasalahan tenaga honorer tidak berlarut-larut. “Oleh sebab itu jangan ada yang coba-coba melakukan manipulasi data, karena dampak hukumnya sangat berat baik kepada CPNS sendiri maupun kepada pejabat yang menandatangani data tersebut”, ungkap Ali Usman. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum yang juga Pembina PNS Pemkab Labuhanbatu Ahmad Muflih SH menuturkan, hasil verifikasi terbaru tenaga honorer Kategori II yang dilansir di berbagai website belum bisa dipastikan kebenarannya. “Kita masih terus melakukan koordinasi dengan kementerian Menpan dan BAKN untuk memastikan hasil akhir dari data yang kita kirim”, kata Muflih. Terkait dugaan adanya oknum yang mencoba memancing di air keruh dengan dilakukan verifikasi CPNS ini, Ahmad Muflih mengatakan, jangan coba-coba melakukan itu karena Pemkab Labuhanbatu tidak akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Dijelaskannya, bahwa dalam melakukan verifikasi ulang nanti semua data akan dimintakan, seperti slip gaji dan daftar hadir. Disamping itu, bagi pejabat yang membawahi CPNS bersangkutan dan kepala SKPDnya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bertanggung jawab penuh apabila tidak benar.(AR). Teks foto : Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH (kiri) dan Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH (kanan) ketika memberikan penjelaskan kepada peserta Sosialisasi Verifikasi Tenaga Honorer Kategori II. 1 Lampirkan file| 140KB

Wakil Bupati : Pemuda Harus Kuat, Tangguh dan Spotif

SMA Negeri I Rantau Selatan berhasil memboyong Piala Bupati Labuhanbatu pada Liga Pelajar Indonesia (LPI) masa kompetisi 2012 setelah pada pertandingan final mengalahkan sang juara bertahan SMK Negeri 1 Rantau Utara melalui adu penalti yang dilaksanakan di stadion Bina Raga, Selasa (27/3-12). Kesebelasan SMA Negeri I Rantau Selatan yang diarsiteki oleh Anwar Sanusi pada awal babak pertama langsung melakukan gebrakan ke daerah pertahanan SMK Negeri I Rantau Utara, namun berkat kesigapan pertahanannya kesebelasan ini terhindar dari kebobolan. Kesebelasan SMK Negeri I berupaya keluar dari tekanan dengan melakukan penguasaan bola dari kaki ke kaki dan bersabar untuk memasuki daerah pertahanan lawan. Memasuki 30 menit babak pertama terlihat pertandingan didominasi oleh Kesebelasan SMK Negeri I dengan melakukan operan-operan one-two yang merepotkan pertahanan SMA Negeri I. Penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat peluang Kesebelasan SMK Negeri I terbuang sia-sia. Sampai babak pertama usai kedudukan tidak berubah 0-0. Sampai babak kedua berakhir kedudukan tidak berobah tetap 0-0. Dengan demikian dilakukan perpanjangan waktu 2x10 menit. Dalam perpanjangan waktu ini serangan silih berganti dilakukan kedua kesebelasan, namun tidak mampu merobah keadaan tetap 0-0, dengan demikian dilakukan adu penalti. Dalam adu penalti kedua kesebelasan yang menurunkan masing-masing 5 penendang itu, SMA Negeri I Rantau Selatan berhasil memasukkan 5 gol dan SMK Negeri I Rantau Utara hanya 4 pendang yang masuk karena penendang terakhir Rahmad Hidayat gagal memasukkan bola karena berhasil digagalkan penjaga gawang. Dengan demikian SMA Negeri I berhak menerima Piala Bupati Labuhanbatu, piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 7 juta dan hadiah tambahan dari Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD berupa rekreasi ke Parapat. Untuk juara 2 berhak menerima piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 5 juta, juara 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara berhak menerima piala tetap dan uang pembinaan sebesar Rp 4 juta. Pemain terbaik atas nama Marahusin (penjaga gawang) berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp 1 juta. Pencetak gol terbanyak atas nama Bahagia Tambak (11 gol) dari SMK Negeri I Rantau Utara dan Tim Terbaik Kesebelasan SMK Negeri I Rantau Utara masing-masing menerima Rp 1 juta. Wakil Bupati Suhari Pane SIP mengatakan, pemuda Labuhanbatu harus dapat mensejajarkan diri dengan pemuda daerah lainnya. Pemuda Labuhanbatu harus menjadi pemuda yang tangguh dan sportif. Hal itu, kata Suhari, hanya kita dapatkan melalui kegiatan yang sifatnya kompetitif seperti LPI ini. Oleh sebab itu janganlah cepat merasa puas dengan meraih juara dan merasa frustasi kalau gagal, tetapi jadikan ini semua sebagai pemicu semangat untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kepala Dinas Pendidikan Drs Iskandar mengungkapkan, bahwa setelah pelaksanaan LPI ini pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan LPI Futsal. Dia juga menghimbau organisasi kepemudaan di daerah ini untuk melakukan hal yang sama agar pemuda di daerah ini terarah pembinaannya kepada hal-hal yang positif.(AR). Teks foto : Wakil Bupati Suhari Pane SIP ketika menyerahkan Piala Bergilir Bupati Labuhanbatu kepada kapten Kesebelasan SMA Negeri 1 Rantau Selatan yang keluar sebagai juara LPI 2012. 1 Lampirkan file| 184KB

Perekaman e-KTP Terkendala Data Ganda

Perekaman e-KTP di Labuhanbatu terkendala beberapa hal antara lain adanya data ganda dari penduduk wajib KTP. Selain itu adanya penduduk yang pindah dan meninggal dunia terindikansi membuat perekaman e-KTP ini menjadi tersendat-sendat. Hal itu terungkap dari hasil rapat evaluasi e-KTP di ruang data dan karya kantor bupati yang dipimpin oleh Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Rabu (28/3-12). Suhari Pane mengatakan, bahwa kementerian dalam negeri tidak akan melakukan pencetakan e-KTP sebelum daerah ini melakukan perekaman sampai 100 %. Oleh sebab itu, kata Suhari, semua pihak harus mendukung program ini termasuk masyarakat, kepala lingkungan/dusun, kepala desa/lurah sampai camat dan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Sampaikan kalau ada kendala dan permasalahan di lapangan agar kita lakukan penyelesaiannya bersama-sama”, kata Suhari di hadapan para kepala desa, lurah dan camat se kabupaten Labuhanbatu. Sementara itu Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan menjelaskan, perekaman data penduduk untuk e-KTP ini perlu segera dilaksanakan penyelesaiannya. Apabila memang terjadi data ganda atau pindah alamat, maka kepala desa atau lurah dapat segera melakukan rekapitulasi terhadap jumlah penduduk yang wajib KTP sekaligus dibuat berita acaranya. Karlos juga menekankan, bahwa pendataan e-KTP ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. “Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk mempersulit masyarakat dalam pendataan e-KTP ini”, tegasnya. Lebih lanjut dikatakannya, kalau masyarakat enggan untuk melakukan pendataan di kantor camat atau Dinas Dukcapil, dapat juga dilakukan di kantor kepala desa dengan ketentuan masyarakat yang hadir harus diatas 80 orang. “Mulai saat ini saya minta para kepala desa, lurah dan camat agar secara terus menerus melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat agar perekaman e-KTP ini dapat segera mencapai 100 %”, pintanya. Hadir pada kesempatan itu Kadis Dukcapil Ir Esty Pancaningdiah MSi, para capat, kepala desa, lurah dan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.(AR).

Wakil Bupati : Pemkab Labuhanbatu Berpihak Kepada Masyarakat * Pemkab Labuhanbatu Minta PT HSJ Bayar Upah Sesuai UMP

Wakil Bupati Suhari Pane SIP menegaskan, bahwa Pemkab Labuhanbatu berpihak kepada masyarakat khusunya para buruh yang terdapat di berbagai perusahaan perkebunan di daerah ini. “Sejak 2011 yang lalu Pemkab Labuhanbatu telah melakukan berbagai upaya harmonisasi dengan pihak PT HSJ agar permasalahan ketenagakerjaan di daerah ini dapat terselesaikan dengan menguntungkan semua pihak”, kata Suhari Pane ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa di ruang kerja Asisten Pemerintahan, Senin (26/3-12). Hal ini menjadi perhatian kami, kata Suhari, karena hak-hak para pekerja merupakan hak yang diatur dalam undang-undang yang harus kita taati bersama. Pemkab Labuhanbatu juga harus menjamin kelangsungan hidup warganya, namun di lain pihak kita juga harus bersabar karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan proses yang cukup panjang. Sementara itu Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Darpinsyah Siregar SH mengatakan, Pemkab Labuhanbatu telah meminta PT Hari Sawit Jaya (HSJ) untuk melakukan pembayaran upah buruh sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada karyawannya. Permintaan itu, kata Darpinsyah, dilakukan melalui nota pemeriksaan nomor 560/1008/DSTKT-4/2011 tentang Nota Pemeriksaan yang meminta agar pihak PT HSJ membayarkan upah sesuai ketentuan. Berdasarkan UU No 13/2003 Pasal 90 ayat 1 yang menyatakan “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Lebih jauh Darpinsyah mengatakan, bahwa pihaknya bukanlah lembaga Yudistia yang bisa melakukan perintah begitu saja kepada setiap perusahaan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pihaknya hanya bisa melakukan upaya mediator dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sampai sejauh ini, kata Darpin, pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT HSJ yang dihadiri oleh SBSI 1992 namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Demikian juga berbagai upaya telah dilakukan seperti menyurati sebanyak 2 kali Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 12 Januari 2012 yang isinya mohon petunjuk atas pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta yang bernaung di bawah BKS PPS, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Terakhir pada tanggal 19 Maret 2012 Dinsosnakertrans Kab Labuhanbatu juga melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang isinya mohon bantuan tenaga PPNS untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. “Jadi, tidaklah berdasar kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Pemkab Labuhanbatu tidak peduli terhadap keluhan buruh di daerah ini”, kata Darpinsyah. Adapun tuntutan pengunjukrasa yang tergabung dalam SBSI 1992 melalui ketuanya Aluizatulo Zega antara lain meminta pihak perusahaan agar mendaftarkan seluruh buruhnya dalam program Jamsostek. Meminta Pemkab Labuhanbatu agar dalam menentukan upah buruh harus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara bukan berdasarkan Keputusan BKS PPS. Hadir pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Kepala Satpol PP Saiful, Kabag Pemerintahan H Sarbaini, Kabag Humas Abdurrahman dan 10 orang perwakilan pengunjuk rasa. Teks foto : Wakil Bupati Suhari Pane SIP ketika menerima para pengunjukrasa di ruang pertemuan Asisten Pemerintahan. 1 Lampirkan file| 189KB