Peringatan Hari Rimbawan Momentum Bagi Upaya Peningkatan Profesionalisme, Disiplin, Moral, Kesejahteraan dan Jiwa Korsa

RANTAUPRAPAT, SLR : Peringatan Hari Bakti Rimbawan setiap tahun, hendaknya menjadi momentum yang penting dan strategis bagi upaya pembinaan rimbawan, khususnya dalam peningkatan profesionalisme, disiplin, moral, kesejahteraan dan jiwa korsa, sehingga memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP pada upacara bendera peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-30 di Lapangan Diklat BKD, Senin (18/3-13). Dikatakannya, peringatan ini sebagai wahana kontemplasi untuk mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Kita sadar bahwa bangsa Indonesia dan warga dunia memiliki cita-cita untuk hidup di sebuah planet yang mampu mendukung kehidupan yang serba berkecukupan sandang, pangan dan papan serta mensejahterakan, dan tidak disesaki oleh bencana alam akibat perbuatan manusia. Bangkitnya kesadaran akan keharmonisan hidup antara manusia dengan lingkungan terus berlanjut sejak tahun 1972 melalui konferensi PBB tentang lingkungan manusia di Stockholm Swedia, diikuti KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992, di Johanesburg tahun 2002 dan terakhir di Rio+20 tahun 2012 yang lalu. Jadi jelas bahwa peran rimbawan termasuk sentral dalam menjaga dan mempraktekkan pembangunan berkelanjutan yaitu mengelola dua paradoks antara pembangunan ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu rimbawan punya kewajiban moral untuk membangun masa depan bangsa Indonesia dan tanah airnya dari kehancuran ekologis. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam KTT Bumi Rio de Janeiro yang lalu adalah green economy yang pada intinya berisi valuasi jasa lingkungan. Rimbawan sudah saatnya terus menerus mengembangkan jasa lingkungan hutan seperti jasa tata air, jasa keindahan alam, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyimpanan dan penyerapan karbon yang sudah ada pasarnya maupun yang belum ada pasarnya. Demikian juga dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati, kita punya kewajiban moral untuk mengawal pengaturan akses dan pembagian keuntungannya yang diatur dalam Protokol Nagoya. Selain itu juga dalam perundingan mengenai pemanasan global, kehadiran rimbawan mulai Nampak dalam menjalin jaringan di tingkat dunia berkaitan isu REDD+ dan ini kesempatan bagi rimbawan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas rimbawan. Kita juga mengamati bahwa dalam keadaan krisis ekonomi di negara-negara maju, maka konsep green economy dalam perundingan perubahan iklim global oleh negara-negara maju akan terus didekati melalui pasar dan institusi finansial dengan istilah-istilah yang telah ada di meja perundingan yaitu carbon offset dan perdagangan karbon. Oleh karena itu sekali lagi menjadi kewajiban rimbawan Indonesia bagaimana kita tetap menyikapi agar kearifan/pengetahuan local serta upaya pemberdayaan masyarakat setempat terus dikemukakan sehingga konflik lahan di kawasan hutan dapat diantisipasi sejak dini dalam arus global perubahan dunia sekarang dan yang akan datang. Hadir pada acara itu antara lain Asisten Administrasi Pembangunan Drs H Sarbaini, Asisten Ekbang dan Kesos H Burhanuddin SH, para kepala SKPD, para pejabat eselon III dan IV serta staf.(AR). Teks foto : Wakil Bupati Suhari Pane SIP ketika membacakan pidato sambutan Menhut pada upacara peringatan Hari Bhakti Rimbawan di Lapangan Diklat BKD, Senin (18/3-13).

Akses Masyarakat Labuhanbatu Terhadap Layanan Air Bersih Masih Rendah

RANTAUPRAPAT, SLR : Akses masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu cakupan layanan air bersih masih sangat rendah begitu juga kondisi sanitasi masih tergolong kurang baik. Sementara itu pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman kumuh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika memberikan arahan dan bimbingannya pada acara Visioning Workshop Program IUWASH (Lokakarya Program Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene) sektor air bersih dan sanitasi yang berlangsung di BJ Sinurat Hall Hotel Permata Land Rantauprapat, Kamis (14/3-13). Dikatakannya, air bersih dan sanitasi adalah permasalahan bersama yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh stakeholder (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat) yang segera harus dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah air bersih dan sanitasi membutuhkan percepatan dalam penyelesaiannya, hal ini juga untuk mencapai sasaran RPJMD 2010-2014 bidang air bersih dan sanitasi, yaitu target 78,19 % pelayanan air bersih untuk daerah perkotaan dan 61,6 % untuk pedesaan pada tahun 2014. Demikian juga untuk air limbah perumahan diharapkan pada tahun 2014 tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS). Kita boleh bangga, kata Tigor, karena kabupaten Labuhanbatu bersama dengan 54 kabupaten/kota di Indonesia menjadi kota yang tepilih untuk melaksanakan program IUWASH. “Kita harapkan dengan adanya dukungan dari IUWASH ini layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan akses pelayanan sehingga akan meningkatkan derajat hidup masyarakat Labuhanbatu”, ujarnya. Tigor menegaskan, upaya percepatan pembangunan sanitasi telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) dan telah mendapat penegasan dari Direktur Pemukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Untuk itu, katanya, dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Pokja Air Minum dab Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, LSM dan kelompok masyarakat yang konsen terhadap air bersih dan sanitasi. Sementara Ketua Panitia yang juga Asisten Ekbang dan Kesos Setdakab H Burhanuddin SH mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan visioning workshop itu adalah mensosialisasikan kondisi pelayanan air minum dan sanitasi di Labuhanbatu, mensosialisasikan target target dan kebijakan di tingkat nasional khususnya untuk pencapaian Millenium Development Goal bidang air minum dan sanitasi. Selain itu, kata Burhan, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan advokasi kepada pimpinan SKPD agar lebih berkomitmen dalam pembangunan bidang air bersih dan sanitasi melalui penguatan lingkungan pendukung, termasuk kebijakan dan pendanaan. “Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya komitmen dan pernyataan dari kepala pemerintah daerah dalam rangka perbaikan peningkatan program air minum dan sanitasi dalam lima tahun ke depan”, katanya, seraya menjelaskan bahwa peserta pada kegiatan itu adalah DPRD, para kepala SKPD, PKK, direktur PDAM dan IUWASH regional Sumatera Utara. Direktur PDAM Amin Prasetyo dalam paparanya menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Tirta Bina, antara lain tingkat kebocoran cukup tinggi, kualitas dan kontinuitasnya rendah, distribusi air tidak merata, potensi pelanggan tinggi sementara pasokan rendah, peralatan yang digunakan kurang memadai, kemampuan SDM rendah, kinerja rendah, ratio karyawan dengan pelanggan tinggi, biaya operasional tinggi, beban hutang sangat besar dan investasi masih rendah. Dengan kondisi seperti itu, tambahnya, PDAM Tirta Bina membuat strategi dengan melakukan upaya penurunan tingkat kebocoran, melakukan pengawasan secara periodik terhadap sambungan air, mengoptimalkan layanan kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya, melakukan perbaikan jaringan distribusi dan pengaturan pemerataan pendistribusian air, penambahan kapasitas produksi an revitalisasi prasarana peralatan. Disamping itu, katanya, strategi yang dilakukan adalah melakukan rekrutmen pegawai secara benar, meningkatkan kapasity building staf, memberikan reward dan punishment bagi staf, reklamasi tarif pelanggan, melakukan penyesuaian tarif secara berkala, sistem penagihan yang efektif. Ir Subari perwakilan IUWASH Sumut mengatakan, IUWASH dengan pendanaan dari USAID akan membantu pemerintah meningkatkan jumlah capaian akses masyarakat untuk sektor air minum dan sanitasi. IUWASH akan bekerja dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan para pihak terkait lainnya. “Ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari Kemitraan Komprehensif antara Pemerintah AS dan Pemerintah RI yang ditandatangani pada bulan November 2010 yang lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama”, ujarnya. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan dari pimpinan SKPD terkait yang menyatakan dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan pencapaian program air bersih dan sanitasi yang diinginkan di Labuhanbatu. Adapun kepala SKPD yang menandatangani itu antara lain Kepala BLD Romiduk Sitompul SH, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Saiful SP, Kadis Pasar dan Kebersihan Drs Edi Gani Ginting, Kadis Cipta Karya Mas’ud ST dan Direktur PDAM Amin Prasetyo.(AR). Teks foto : Direktur PDAM Amin Prasetyo disaksikan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD melakukan penandatanganan dukungan dan komitmen terhadap program air bersih dan sanitasi di Labuhanbatu.

LAHAN PUSKESMAS SEI PEGANTUNGAN SELUAS TIGA RIBU METER DI GANTI RUGI TIGA JUTA RANTAU-

RANTAUPRAPAT ; SLR Lahan pembangunan puskesmas yang berada di desa Sei Pegantungan kecamatan Panai hilir seluas tiga ribu meter diganti rugi sebesar tiga juta rupiah. Hal itu dikatakan salah seorang Anggota DPRD Labuhanbatu PH, kepada SLR senin (11/3) diruangan Fraksi PDI Perjuangan. Dikatakan PH, lahan yang dijadikan untuk pembangunan puskesmas di desa Sei Pegantungan Panai Hilir telah diganti rugi sebesar tiga juta rupiah. “ sebenarnya lahan itu telah diganti rugi sebesar tiga juta rupiah kepada pemilik lahan bernama Tarmizi. Saat itu saya yang menjadi saksi dalam ganti rugi lahan itu. Dan ganti rugi lahan itu syah. Sebab, ganti rugi itu di buat di kuitansi diatas materai pada tanggal 17 september 2012,” katanya. Dijelaskan PH, bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek pembangunan puskesmas Sei Pegantungan yang menghabiskan dana BDB tahun 2012 sebesar 2,7 Milyar. “ saya tidak pernah terlibat dalam pengerjaan peroyek puskesmas itu. Hanya saja, saya sebagi pemediasi antara pemborongnya bernama Pinpin Harahap dengan Tarmizi harap. Jadi, kalau saya dikatakan terlibat, itu tidak benar. Sebab, proyek BDB itu turun ke labuhanbatu saya yang menggiringnya,” kata PH. Sementara, Pemilik Lahan Tarmizi harahap saat dikonfirmasi mengatakan uang ganti rugi sebesar tiga juta rupiah tersebut hanya uang rokok, bukan lah uang ganti rugi lahan. “ benar ada uang tiga juta dikasih kepada saya dan saya tanda tangani di atas materai,tetapi saya tidak tahu apa isinya, karena saya tidak bisa membaca . sedangkan uang itu diberikan kepada saya hanya untuk uang rokok, bukan untuk ganti rugi tanah. Sebab, mana mungkin tanah ku seluas tiga ribu meter tiga juta. Sedangkan pasaran harga disini satu rante delapan juta,” kata Tarmizi. Sementara, salah seorang tetangga tarmizi bernama Yulizar (35) saat dihubungi mengatakan harga pasaran tanah di desa Sei pegantungan mencapai delapan juta perante. “ harga pasaran tanah disini satu rantenya mencapai delapan juta rupiah. Sebab, saya beberapa bulan yang lalu menjual tanah harga perantenya delapan juta,” kata Tarmizi. Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Labuhanabtu Ahmad Mufli saat dikonfirmasi terkait keberadaan alamat CV Adila Karya Abadi sebagai pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan puskesmas enngan memberikan data tersebut. “ kalau masalah itu saya tidak berani memberikan datanya. Jumpai saja SKPD yang terkait. Sebab, kalau saya kasih nanti saya yang betengkar dengan Kepala Dinasnya,” kata Mufli

Dalam Pilgubsu, PNS Harus Netral Tetapi Harus Cerdas Menentukan Pilihan

RANTAUPRAPAT, ML : Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan berlangsung 7 Maret 2013 yang akan datang setiap PNS harus netral, tetapi sebagai PNS harus cerdas menentukan pilihan. “Petunjuk saya kepada saudara semua dalam Pilgubsu, sebagai PNS harus netral. Saudara tidak boleh berpihak, tetapi saudara bisa berfikir secara cerdas siapa yang harus saudara pilih”, kata Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika memberikan pidato arahannya pada apel gabungan di lapangan Diklat BKD, Senin (4/3-13). Dikatakan Tigor, sebagai PNS juga harus mampu mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya pada Pilgubsu mendatang. “Ajak masyarakat untuk memilih pada Pilgubsu mendatang, jangan menjadi golongan putih (Golput), tetapi sebagai PNS harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita akan memilih Gubernur kita lima tahun ke depan”, kata Tigor. Pada kesempatan itu Tigor kembali mengingatkan seluruh PNS di jajaran Pemkab Labuhanbatu, bahwa pemerintahan Tigor-Suhari sudah berjalan 2,5 tahun. “Saya beranggapan 2,5 tahun sudah cukup untuk beradabtasi dengan pekerjaan rutin masing-masing. Oleh sebab itu tidak boleh lagi ada yang berdalih macam-macam dengan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, tegas Tigor. Terkait dengan asset yang sampai saat ini menjadi kendala untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tigor dengan tegas meminta seluruh pimpinan SKPD dan bendahara barang agar melakukan langkah-langkah konkrit untuk mendata ulang segala asset milik Pemkab Labuhanbatu. “Saya minta seluruh barang milik Pemkab Labuhanbatu terdata di buku barang, tetapi barang tersebut juga diketahui keberadaannya. Lakukan penelusuran asset sejak dini, agar tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari”, tegasnya. Pada bagian lain Tigor mengatakan, ke depan Satuan Polisi Pamong Praja bersama tim operasional penegakan Perda secara rutin diharapkan dapat melakukan penertiban PDK 5, PSK dan anak bolos sekolah serta melakukan monitoring dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Semoga dengan dilaksanakannya operasi tersebut masyarakat lebih peka terhadap peraturan yang berlaku, ehingga ke depan Labuhanbatu dapat lebih tertib, tentram dan teratur”, harap Tigor. Hadir pada kesempatan itu antara lain Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Asisten Adm Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Adm Ekbang dan Kesos H Burhanuddin SH, Asisten Adm Umum Elvin Riswan SE, para kepala Badan, Dinas dan Kantor serta para pejabat eselon III dan IV serta staf.(AR). Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika menyampaikan arahan dan bimbingannya pada apel gabungan di lapangan BKD Rantauprapat, Senin (4/3-13).

Bupati Labuhanbatu Resmikan Escalator dan Lift Pasar Gelugur Rantauprapat Tigor : Bagi Pedagang Yang Tidak Mau Pindah ke Lantai II Akan Ditinjau Ulang

RANTAUPRAPAT, SLR : Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD didampingi Wakil Bupati Suhari Pane SIP meresmikan penggunaan Escalator dan Lift di Pasar Gelugur Rantauprapat, Senin (4/3-13). Pemasangan Escalator dan Lift di tempat tersebut merupakan janji Tigor saat meninjau pasar tersebut tahun lalau. Pada kesempatan itu Tigor melihat banyak pedagang yang melakukan aktivitas di halaman dan di tangga Pasar Gelugur sehingga mengganggu orang lalu lalang di tempat itu. Tigor mengatakan, dengan dipasangnya Lift dan Escalator di Pasar Gelugur tidak ada alas an lagi bagi pedagang untuk tidak membuka kiosnya di lantai II. “Bagi pedagang yang tidak mau pindah, maka Pemkab Labuhanbatu akan meninjau ulang kios-kios yang ada di lantai II tersebut”, tegas Tigor. Selain meresmikan pengoperasian escalator dan lift, Tigor juga melakukan peninjauan ke setiap sudit Pasar Gelugur tersebut. Tidak kurang dari tiga kali Tigor naik-turun di Pasar semi modern berlantai dua itu untuk mengetahui setiap titik dan sudut yang memerlukan perbaikan dan perhatian Pemkab Labuhanbatu. “Saya berkeinginan Pasar Gelugur ini nyaman bagi pedagang, juga nyaman bagi pengunjung yang ingin berbelanja”, ujarnya. Ketika melihat halaman parkir belakang, Tigor beberapa kali menanyakan kepada Kadis Pasar dan Kebersihan Drs Edi Gani Ginting mengapa terlihat becek. Mendapatkan penjelasan dari Edi Gani Ginting, bahwa beceknya lokasi itu disebabkan genangan air dan tempat parkir truk ikan setiap harinya, maka Tigor memerintahkan agar pada tahun ini juga dilakukan pengecoran di lokasi tersebut. “Saya minta di halaman parkir belakang ini dilakukan pengaspalan dengan aspal beton. Masukkan nanti anggaran pada P-APBD 2013”, katanya kepada Kadis Pasar dan Kebersihan. Dikatakannya, bahwa bangunan Pasar Gelugur yang sudah berusia 5 tahun itu, baru dioperasikan sekitar 1 tahun, tentu disana sini sudah terjadi kerusakan. “Oleh sebab itu akan dilakukan penataan kembali, seperti masalah taman, lapangan parkir, lampu, pagar, dan lain-lain”, katanya. Khusus pengelolaan lokasi parkir, Tigor minta agar dikelola dengan baik. “Pengaturan parkir beca agar dilakukan menurut nomor urut, jangan parkir menumpuk di depan pintu, harus antri”, tegasnya seraya meminta petugas dari Dinas Pasar dan Kebersihan melalukan sosialisasi kepada setiap pengunjung yang akan menggunakan beca agar memakai beca yang parkir paling depan. Tigor mengatakan, Pemkab Labuhanbatu akan terus dilakukan perbaikan secara bertahap Pasar Gelugur Rantauprapat tersebut, namun para pedagang juga dituntut kesadarannya untuk tertib dan sabar, karena keterbatasan anggaran. Kalau di daerah lain, katanya, pemindahan pasar harus membayar, tetapi di pasar Gelugur dilakukan secara gratis. Pada kesempatan itu, Tigor juga menjelasakan program Pemkab Labuhanbatu untuk meningkatkan pelayanan di berbagai bidang. Dikatakannya, tahun 2013 Pemkab Labuhanbatu akan melakukan rehab berat terminal Padang Bulan agar terminal tersebut dapat beroperasi secara maksimal. “Kantor Dishub juga akan ditempatkan secara permanen di sana”, ujarnya. Pada tahun 2014 Pemkab Labuhanbatu juga akan membangun lumpu penerangan jalan ke gang-gang di kota Rantauprapat. “Lampu jalan merupakan hak masyarakat. PPJ yang dikutip dari masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan lampun jalan”, jelasnya, seraya menjelaskan penerangan jalan dari Listrik Labuhanbilik - Sei Berombang akan dibangun dengan sistem tenaga surya (solar). Mengenai bantuan Pemkab Labuhanbatu terhadap operasional traffic management center (TMC) Polres Labuhanbatu, Tigor mengatakan, bahwa TMC merupakan program kerja sama antara Polres Labuhanbatu dengan Pemkab Labuhanbatu Raya. TMC ini sangat membantu Polres dalam mengungkap kasus kejahatan di daerah ini, karena dari sana akan terpantau setiap tindak kejabatan yang akan masuk dan keluar daerah ini. Untuk mendukung itu, katanya, Pemkab Labuhanbatu pada tahun 2014 akan mengalokasikan dana sebesar Rp 300 juta, agar kemampuan TMC itu semakin baik, meningkatkan kemampuan untuk menzoom nomor plat kendaraan saat melintas di jalan raya.(AR). Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Suhari Pane didampingi Kadis Paskeb Edi Gani Ginting melakukan peninjauan ke setiap sudut Pasar Gelugur Rantauprapat.

Wakil Bupati Lantik 16 Orang Pejabat Eselon III dan IV Bupati : Rakyat Sudah Semakin Cerdas Dalam Mengartikulasikan Aspirasinya

RANTAUPRAPAT, SLR: Kita maklumi bersama, bahwa pada dekade terakhir ini telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan demokrasi kita. “Masyarakat sudah semakin cerdas dan semakin mampu serta lebih terbuka dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka”, kata Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam pidati sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Suhari Pane SIP pada acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di aula BKD, Jum’at (1/3-13). Kondisi tersebut, tambah bupati, tentu saja menuntut adanya kesiapan dan respon kita semua selaku penyelenggara pemerintahan. Untuk itu, katanya, kepada semua pejabat yang dilantik pada hari ini diharapkan dapat selalu memperhatikan kondisi dan tuntutan perkembangan yang ada. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, untuk mampu memberikan layanan publik yang efisien dan efektif dengan menunjukkan lebih professional, sederhana, terbuka dan tepat waktu harus selalu direspon secara positif dengan memperlihatkannya secara nyata dalam praktek pelaksanaan tugas. Langkah-langkah dan upaya tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan terencana, melalui optimalisasi tugas dan fungsi dalam kedudukan jabatan masing-masing dengan tetap diikuti peningkatan koordinasi dan sinergi yang solid antar unit kerja. “Hal ini harus selalu dipertahankan dan dilaksanakan, karena hanya dengan cara demikian kita dapat menjadi sebuah tim yang kuat untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemkab Labuhanbatu”, kata Bupati. Harus kita akui, tambah bupati, bahwa hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang terakumulasi menjadi persoalan daerah dan tentunya juga menjadi persoalan kita semua segenap aparatur pemerintah daerah ini. Persoalan-persoalan sosial ekonomi ataupun sosial politik pada tingkat daerah maupun nasional secara nyata juga telah turut berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Penanganan berbagai persoalan masyarakat dan daerah yang biasanya diwarnai tuntutan dan harapan agar dilakukan secara cepat memang memerlukan pemikiran dan strategi guna menetapkan langkah kebijakan yang tepat. Ini perlu dilakukan, agar tidak menjadi kontraproduktif dengan tekad kita untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan daerah kabupaten Labuhanbatu. Pada kesempatan itu Bupati juga mengingatkan kepada seluruh pejabat di daerah ini untuk meningkatkan prestasi kerja dan kemampuan penyempurnaan perbaikan kerja yang semakin efektif dan efisien guna mencapai percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Labuhanbatu. Adapun para pejabat yang dilantik itu antara lain Khairul Anwar S Sos dilantik menjadi Sekretaris pada Badan PMDK sebelumnya Kabid Pengembangan dan Pendidikan pada BKD, Junaidi SmHk dilantik menjadi Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu sebelumnya staf pada Sekretariat Daerah, Amru SE dilantik menjadi Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu sebelumnya adalah staf pada staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan, Hardianto SSTP MAP dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan pada kantor Camat Rantau Utara sebelumnya adalah Sekretaris pada kantor Camat Bilah Barat. Ananda Rarasto SSTP MSP dilantik menjadi Sekretaris pada kantor Camat Bilah Barat sebelumnya adalah Kepala Kelurahan Rantauprapat, Muhammad Perjuangan Hasibuan SSTP MSi dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan pada kantor Camat Pangkatan sebelumnya Kepala Sub Bidang Pendidikan pada BKD, Drs Misbahuddin MPd dilantik menjadi Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebelumnya staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.(AR). Teks foto : Wakil Bupati Suhari Pane SIP saat menandatangani naskah pelantikan para pejabat eselon II dan IV di jajaran Pamkab Labuhanbatu di aula BKD, Jum’at (1/3-12).

Pemkab dan DPRD Labuhanbatu Simpulkan Jadwal Penetapan APBD Selamat-Lambatnya Bulan Desember

RANTAUPRAPAT, SLR : Pemkab dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu menyimpulkan, bahwa yang menyangkut administrasi dan rasionalisasi anggaran agar jadwal penetapan APBD hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya pada bulan Desember bulan berkenaan sudah menjadi Perda dan pada bulan Januari sudah bisa direalisasikan. Demikian pidato tertulis bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD yang dibacakan Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH pada apel gabungan di lapangan Diklat BKD, Senin (11/3-13). Bupati mengatakan, kesimpulan itu diambil setelah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Labuhanbatu melakukan rapat pada tanggal 11 Februari 2013 lalu untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013. Dari pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubsu tentang Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 disepakati menindaklanjuti Keputusan Gubsu tersebut dengan menuangkannya ke dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Labuhanbatu. Selain itu, kata Bupati, dari hasil rapat tersebut Badan Anggaran menyarankan agar tender-tender proyek fisik di tahun 2013 lebih cepat pelaksanaannya supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pengerjaan proyek-proyek fisik seperti tahun 2012 lalu. Kami informasikan juga, kata Bupati, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 lalu telah diadakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Labuhanbatu tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat ini melibatkan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD, para SKPD, ketua PGRI, Dewan Pendidikan dan stakeholder yang peduli dengan pendidikan di kabupaten Labuhanbatu. Dalam rapat itu, jelas Bupati, telah diambil beberapa kesimpulan antara lain agar muatan local yang akan dimasukkan dalam kurikulum disarankan agar disesuaikan dengan daerah masing-masing, seperti daerah persisir, perkotaan dan pertanian. Rapat itu juga menyimpulkan agar dalam Ranperda tentang Budaya dan Adat Melayu Labuhanbatu supaya melibatkan sesepuh atau tokoh masyarakat Labuhanbatu. Bupati berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan pendidikan dapat memberikan masukan kepada Badan Legislasi, sehingga diharapkan Perda yang akan digodok dapat menjawab tantangan dalam bidang pendidikan. Hadir pada upacara itu antara lain Asisten Administrasi Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Adm Ekbang dan Kesos H Burhanuddin SH, Asisten Administrasi Umum Elfin Riswan SE, Sekwan H Fuad Siregar SH, Kadis Perhubungan dan Kominfo Siaful SP, Kepala BLH Romiduk Sitompul SH, Kaban PMDK Zaid S Sos, Kaban P2KB Helifenida SKM MKes, Kadis Hutbun Ir Jumingan, para pejabat eselon III dan IV serta staf.(AR). Teks foto : Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH memberikan penghormatan pada upacara bendera (apel gabungan) di halaman Diklat BKD, Senin (11/3-13).