Indonesia sejahtera akan dapat dicapai jika masyarakat kita menjadi masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Pembangunan ekonomi harus merupakan suatu pembangunan yang tidak merusak sosial budaya suatu bangsa. Demikian dikatakan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Nila F. Moeloek yang dibacakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Dhama Wanita Persatuan Ke-12 Tahun 2011 di pendopo, Jum’at (16/12).
Ditambahkannya, bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (Cooperate Social Responsibility) dapat dikerjakan bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) memberikan nilai positif bagi masyarakat dan nilai produktif bagi perusahaan.
Integrasi program ini merupakan langkah nyata yang diambil oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menambah daya ungkit dalam mewujudkan impian menjadi pembawa inspirasi dan perubahan bangsa menjadi sejahtera.
Indonesia sejahtera akan dapat dicapai jika masyarakat kita menjadi masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melihat dalam mencapai kesejahteraan terdapat kesenjangan diantara negara ataupun di dalam masyarakat suatu negara. Untuk itu dibuat Pembangunan Millenium atau disebut Millenium Development Goals (MDGs) dengan target yang harus dicapai pada masing masing negara.
MDGs mempunyai 8 (delapan) butir yang harus dicapai pada tahun 2015. Butir pertama, eradikasi kemiskinan dan pengurangan kelaparan akan dapat dicapai jika butir lainnya yang berisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan dilakukan bersama atau bermitra sesuai dengan butir ke delapan.
Untuk mencapai target MDGs yang akan berakhir dengan didapatkannya SDM berkualitas diperlukan kerja keras dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dengan langkah yang tepat. Butir ke-tiga adalah gender dimana diperlukan mitra sejajar antara kaum laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu perlu disadari peran serta posisi strategis seorang perempuan, termasuk di dalam organisasi masyarakat Dharma Wanita Persatuan selaku aset pembangunan untuk mengubah perilaku bangsa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas.
Sementara itu bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH mengatakan, DWP sebagai kitra kerja pemerintah harus ikut berkiprah dn mengambil peran dalam pembangunan, mau membangun dan mengembangkan kemitraan dan menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Perlu disadari, kata bupati, bahwa saat ini perempuan haruscerdas dalam menerima dan memaknai berbagai informasi, sehingga dapat mengarahkan keluarganya serta bertindah cepat dan tepat tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi.
“Memiliki SDM yang berkualitas merupakan tujuan kita dan ini hanya dapat dibentuk melalui pembangunan ketahanan keluarga”, kata Bupati.
Ketua panitia pelaksana HUT ke-12 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Khairani Ali Usman dalam laporannya menjelaskan, bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka HUT ke-12 DWP di kabupaten Labuhanbatu seperti penanaman pohon di lapangan Ika Bina, Stadion Bina Raga, Taman Makam Pahlawan dan Panti Werda Rantauprapat.
Hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua PKC, Ketua Wanita Bhayangkari, para Asisten, para kepala SKPD, pengurus dan anggota DWP dan pengurus serta anggota TP PKK Labuhanbatu.(AR).
Teks foto : Ketua Dharma Wanita Labuhanbatu Ny Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT didampingi ketua pelaksana Ny Hj Khairani Ali Usman ketika memotong nasi tumpeng pada peringatan HUT ke-12 DWP Kabupaten Labuhanbatu di pendopo.
Sebanyak 36 pengurus Gugus Depan Pramuka se Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Panaihilir di Sungai Berombang telah di lantik
Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Labuhanbatu, H Ahmad Muflih SH, Sabtu sore (17/12), melantik 36 pengurus Gugus Depan Pramuka se Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Panaihilir di Sungai Berombang.
Pelantikan 36 Gugus Depan ini, dihadiri sejumlah pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu dan Dewan Kerja Cabang Labuhanbatu, Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir, Jamaluddin SPd, Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir, Zaid Harahap SSos, sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda dan undangan lainnya.
36 Gugus Depan yang dilantik itu, terdiri dari tingkat Siaga (usia 7 – 10 tahun atau tingkat SD), tingkat Penggalang (usia 11 – 15 tahun atau tingkat SMP) dan tingkat Penegak (usia 16 – 20 tahun atau tingkat SMU).
Pengurus gugus depan yang dilantik tersebut, merupakan guru dimasing-masing tingkatan sekolah, serta pejabat dilingkungan Desa dan Kelurahan serta beberapa pegawai lingkungan UPT (Unit Pelaksana Tehis) Dinas Pendidikan Kecamatan serta pihak-pihak yang peduli dengan Gerakan Pramuka.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu, H Ahmad Muflih SH mengatakan, gugus depan merupakan organic terdepan, berbasis komunitas yang memiliki anggota di lingkungan masyarakat sekitar, seperti : sekolah-sekolah, karang taruna dan sebagainya.
Katanya, Gerakan Pramuka yang kini berusia lebih dari 50 tahun, kini secara hukum telah diakui keberadaannya, yaitu sejak lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramua.
"Dengan lahirnya UU Gerakan Pramuka, maka eksistensi Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan kepramukaan bagi anak dan generasi muda, akan lebih memperoleh perhatian dari pemerintah", kata Ahmad Muflih yang juga menjabat sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Selain itu lanjutnya, pada pasal 36 Undang-undang nomor 12 tahun 2010 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas : menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaa. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan keparmukaan.
Oleh karena itu katanya, kepada semua pihak diminta untuk lebih meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan dan program Gerakan Pramuka didaerah tugas dan wilayah tempat tinggalnya.
Dalam kesempatan in i dia juga mengharapkan, agar berbagai pihak memiliki panggilan jiwa untuk mengingat kembali dan selalu mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa melalui kegiatan kepramukaan.
Gerakan Pramuka lanjutnya, dapat diharapkan menjadi salah satu lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kharakter bangsa.
Ahmad Muflih, menyambut positif keseriusan Majlis pembimbing Ranting dan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir. Karena baru saja beberapa waktu lalu dilantik, sudah berhasil membentuk penegurusan tingkat Gugus Depan.
"Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Majlis Pembimbing Ranting dan Kwartir Ranting, dalam memajukan Gerakan Pramuka di Kecamatan Panaihilir", tegas Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu, Ahmad Mufkih SH dalam mengakhiri sambutannya.
(YAS)
Pelantikan 36 Gugus Depan ini, dihadiri sejumlah pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu dan Dewan Kerja Cabang Labuhanbatu, Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir, Jamaluddin SPd, Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir, Zaid Harahap SSos, sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda dan undangan lainnya.
36 Gugus Depan yang dilantik itu, terdiri dari tingkat Siaga (usia 7 – 10 tahun atau tingkat SD), tingkat Penggalang (usia 11 – 15 tahun atau tingkat SMP) dan tingkat Penegak (usia 16 – 20 tahun atau tingkat SMU).
Pengurus gugus depan yang dilantik tersebut, merupakan guru dimasing-masing tingkatan sekolah, serta pejabat dilingkungan Desa dan Kelurahan serta beberapa pegawai lingkungan UPT (Unit Pelaksana Tehis) Dinas Pendidikan Kecamatan serta pihak-pihak yang peduli dengan Gerakan Pramuka.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu, H Ahmad Muflih SH mengatakan, gugus depan merupakan organic terdepan, berbasis komunitas yang memiliki anggota di lingkungan masyarakat sekitar, seperti : sekolah-sekolah, karang taruna dan sebagainya.
Katanya, Gerakan Pramuka yang kini berusia lebih dari 50 tahun, kini secara hukum telah diakui keberadaannya, yaitu sejak lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramua.
"Dengan lahirnya UU Gerakan Pramuka, maka eksistensi Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan kepramukaan bagi anak dan generasi muda, akan lebih memperoleh perhatian dari pemerintah", kata Ahmad Muflih yang juga menjabat sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Selain itu lanjutnya, pada pasal 36 Undang-undang nomor 12 tahun 2010 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas : menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaa. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan keparmukaan.
Oleh karena itu katanya, kepada semua pihak diminta untuk lebih meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan dan program Gerakan Pramuka didaerah tugas dan wilayah tempat tinggalnya.
Dalam kesempatan in i dia juga mengharapkan, agar berbagai pihak memiliki panggilan jiwa untuk mengingat kembali dan selalu mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa melalui kegiatan kepramukaan.
Gerakan Pramuka lanjutnya, dapat diharapkan menjadi salah satu lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kharakter bangsa.
Ahmad Muflih, menyambut positif keseriusan Majlis pembimbing Ranting dan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Panaihilir. Karena baru saja beberapa waktu lalu dilantik, sudah berhasil membentuk penegurusan tingkat Gugus Depan.
"Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Majlis Pembimbing Ranting dan Kwartir Ranting, dalam memajukan Gerakan Pramuka di Kecamatan Panaihilir", tegas Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu, Ahmad Mufkih SH dalam mengakhiri sambutannya.
(YAS)
H. ISMA FADLI PULUNGGAN " pendidikan bagi anak cacat yang ingin berfrestasi juga perlu di perhatikan pemerintah juga sentuhan kepedulian para donatur "
Pendidikan merupakan hak bagi setiap anak yang di berikan oleh orang tua bagi anak anaknya,yang juga merupakan sebahagian tugas pemerinah pusat , demikian juga pemerinah daerah. namun tak terlepas sumbangsih para donatur agar anak - anak yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan mereka juga mempunyai cita cita sebagai generasi penerus bangsa ini , demikian di ungkapkan salah seorang anggota DPRD Propsu dari fraksi golkar H. isma fadli pulungan yang di temui secara tidak sengaja berada di SMPN 3 rantau utara daerah kabupaten labuhanbatu( minggu 17/12/ 2011 ).
kedatangan isma fadli kesekolah ini karena mendapatkan laporan dari masyarakat dan adik adik yang bernaung di GPS gerakan peduli sosial labuhanbau yang tergabung dari pelajar - pelajar labuhanbatu yang juga turut menggalang dana untuk salah seorang pelajar siswi di SMPN 3 ratu anjani siswi kelas 1yang menggalami kecelakaan beberapa tahun lalu sehingga cacat kehilangan kaki kanannya.
isma fadli merasa terharu melihat keadaan anjani,salah seorang pelajar SMP3 ratu yang tidak lagi memiliki ayah karena telah meninggal dunia " keadaan ini bukan harus membuat anjani putus asa dan harus tetap semangat belajar untuk meraih cita - cita, agar kelak bisa menjadi anggota DPR ungkap isma pada anjani seraya tersenyum " anjani menjawab ia ingin menjadi seorang dokter,anjani merasa terharu atas kunjungan anggoa DPR Propsu ini kesekolahnya dan peduli terhadap keadaannya. ia mengucapkan terimakasih kepada isma fadli pulungan yang telah memberikan bantuannya untuk membeli sebuah kaki palsu,sehingga ia bisa lebih aktif melakukan semua akifitas layaknya anak normal lain yang memiliki dua kaki . ucapan yang sama kepada ketua kwarcap pramuka kabupaten labuhanbatuyang juga wakil bupati labuhanbatu suharipane SIP , kadis pendidikan kabupaten labuhanbatu seluruh masyarakat labuhanbatu yang telah memberikan sumbangannya melalui kegiatan menggamen di jalan - jalan yang dilakukan oleh anak -anak GPS labuhanbatuuntuk menggalang dana buatnya.
ia juga berharap kepada para donaur lain dapat ikut serta memberikan perhatiannya kepada teman - teman senasib dengannya " KAMI JUGA INGIN MEMBAGUN LABUHANBATU INI KELAK SEBAGI PENERUS ANAK BANGSA"
Ismajuga memberikan tanggapan positif kepada anak - anak yang tergabung di GPS gerakan peduli sosial ( GPS juga terdiri dari anak-anak kwarcappramuka )labuhanbatu . menurutnya apa yang di lakukan oleh adik adik GPS ini mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak sepanjang tujuan dan nait baik serta jutuan mulia , karena semua orang yang berkedudukan di pemerintahan tidak dapat menggetahui apa yang terjadi di masyarakat luas di labuhanbatu ini jika tidak ada laporan dari masyarakat juga apakah dari lembaga kelompok kelompok sosaillainnyajuga teman - teman media. jika semua bekerja sama insyaallah dengan pelan - pelan kita sampai pada tujuan seperti apa yang di harapkan oleh pemimpin daerah ini tigor suhari dalam visi misi mereka.
Masyarakat labuhanbatu masih menunggu hasil labfor poldasu, terkait dengan meledaknya SPBU simpang mangga.
Masyarakat labuhanbatu masih menunggu hasil dari pihak kepolisian apa yang menjadi penyebab terjadinya ledakan di Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 14.214.280 Simpang Mangga, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang terjadi Minggu (18/9) pukul 16.00 WIB yang lalu.
menurut salah seorang warga Pendirian SPBU ini Ditolak Warga demikian juga di dapat informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menerangkan, bahwa surat HO (ijin gangguan) serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lainnya tidak dikantungi SPBU 14.214.280 itu.
Bahkan, sejak wal berdirinya SPBU itu sempat terjadi penolakan dari warga sekitar. “Iya, penghujung tahun 2008 dan awal tahun 2009 lalu, kita menolak pendirian SPBU itu,” ujar Erik warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian , Penolakan itu disadari dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.
pihak polres hingga saat ini belum dapat menjelaskan penyebab ledakakan tersebut, karena munurutnya pihak polres labuhanbatu masih menunggu hasil labfor poldasu dan saat ini juga masih di gelar di poldasu demikian di sampaikan Kapolres Labuhan Batu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK melalui pesan singkat ( sms ) ketika di konfirmasi .
Pemkab Labuhanbatu dapat merasakan kepedihan yang di rasakan korban bahkan masyarakat di seketar kejadian tersebut yang menjadi trauma , ungkap wakil bupati labuhanbatu Suhari Pane. ia juga menjelaskan perusahaan SPBU harus menjamin keselamatan lingkungan sekitar, pekerja sesuai ketentuan , terkait dengan penyebab ledakan tersebut harus di ikuti prosesnya sesuai nanti hasil labfor poldasu.
menurut salah seorang warga Pendirian SPBU ini Ditolak Warga demikian juga di dapat informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menerangkan, bahwa surat HO (ijin gangguan) serta Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lainnya tidak dikantungi SPBU 14.214.280 itu.
Bahkan, sejak wal berdirinya SPBU itu sempat terjadi penolakan dari warga sekitar. “Iya, penghujung tahun 2008 dan awal tahun 2009 lalu, kita menolak pendirian SPBU itu,” ujar Erik warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian , Penolakan itu disadari dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.
pihak polres hingga saat ini belum dapat menjelaskan penyebab ledakakan tersebut, karena munurutnya pihak polres labuhanbatu masih menunggu hasil labfor poldasu dan saat ini juga masih di gelar di poldasu demikian di sampaikan Kapolres Labuhan Batu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK melalui pesan singkat ( sms ) ketika di konfirmasi .
Pemkab Labuhanbatu dapat merasakan kepedihan yang di rasakan korban bahkan masyarakat di seketar kejadian tersebut yang menjadi trauma , ungkap wakil bupati labuhanbatu Suhari Pane. ia juga menjelaskan perusahaan SPBU harus menjamin keselamatan lingkungan sekitar, pekerja sesuai ketentuan , terkait dengan penyebab ledakan tersebut harus di ikuti prosesnya sesuai nanti hasil labfor poldasu.
HUT PGRI ke 66 di laksanakan meriah di labuhanbatu.
kemampuan guru menyentuh masa depan walaupun hanya mendapatkan rasa tanggung jawab yang besar namun mulia , sebab kemampuan dan kesempatan tersebut tidak dimiliki yang lainnya. Pada diri guru tertumpuh beban tanggung jawab menyiapkan generasi bangsa untuk masa depan yang baik, yaitu dengn berfungsi sebagai jembatan bagi peserta didik untuk melintas menuju masa depan mereka. Demikian disampaikan bupati labuhanbatu Dr.H.Tigor Panusunan Siregar,Sp.PD . dalam arahan dan bimbingannya ketika pada peringatan Hari Guru Nasional ke 17 dan HUT PGRI 66 di Peringati di Lapangan Ika BIna Rantauprapat Senin ( 5/12 ).
Tigor juga menambahkan , guru dapat merasakan dan menyentuh kepada masa depan melalui peran sertamya sebagai tenaga pendidik yakni dengan upaya menyiapkan generasi penerus yang siap menyambut masa depan yang lebih baik, berbudaya dan membangun peradaban , ungkap Bupati labuhanbatu tigor panusunan siregar .
Sementara itu Ketua PGRI Labuhanbatu Drs.H.M Yusuf Rangkuti dalam sambutanya menyampaikan, Tema peringatan hari Guru Nasional tahun 2011 dari HUT PGRI ke 66 adalah "Pengembangan Peran Strategi Guru untuk Membangun Karekter Bangsa". Tema ini diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada berbagai pihak tentabng pentingnya peran strategis guru dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa diperlukan pendidikan bermutu, sedangkan pendidikan bermutu membutuhkan guru profesional. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan organisasi profesi guru yang kuat . PGRI menyadari bahwa untuk membangun pendidikan yang bermutu, diperlukan kekuatan dan kebersamaan, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan.
maka di perlukan , adanya rasa dalam satu persatuan, tidak terpecah belah dalam berbagai kelompok, organisasi, asosiasi, ikatan maupun forum. PGRI yakin bahwa kekuatan, kemajuan, moral, karekter dan martabat suatu bangsa merupakan efek kumulatif sebagai upaya pendidikan dan pengajaran , namun demikian PGRI tidak menepikan bahwa kemajuan pendidikan dan pengajaran nasional juga sangat bergantung pada kebijakkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta dukungan aktif dari masyarakat , papar ketua PGRI Labuhanbatu Drs.H.M Yusuf Rangkuti .
Hut PGRI ke 66 tahun ini peringati sangat meriah jika dibandingkan tahun sebelumnya hal tersebut disemarakkan dengan beberapa jenis kegiatan perlombaan yang di ikuti oleh PGRI di 9 kecamatan . Ketua Pelaksana Drs. Sanuddin Disky dalam laporanya menyampaikan, kegiatan Hari Guru Nasional ke 17 dan HUT PGRI ke 66 Tahun ini diselenggaran mulai dari tanggal 25 November s/d 5 Desember 2011, yang diawali dengan upacara HGN dan HUT PGRI ke 66 disekolah-sekolah baik pada Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK, Seminar Peningkatan Kwalitas Pendidikan dan Kesehatan dengan Narasumber dari Dinkes Labuhanbatu dan Ibu Bupati Labuhanbatu Dr.Fitria Laila,S.Pog, Gerak Jalan Massal yang diikuti lebih kurang ribuan massa, serta pertandingan Volli Ball Pa/pi, Tarik Tambang Pa/pi, serta Lomba paduan suara Mars PGRI khusus putri antar Kecamatan yang kesemuanya peserta adalah Guru di Kabupaten Labuhanbatu .
Tigor juga menambahkan , guru dapat merasakan dan menyentuh kepada masa depan melalui peran sertamya sebagai tenaga pendidik yakni dengan upaya menyiapkan generasi penerus yang siap menyambut masa depan yang lebih baik, berbudaya dan membangun peradaban , ungkap Bupati labuhanbatu tigor panusunan siregar .
Sementara itu Ketua PGRI Labuhanbatu Drs.H.M Yusuf Rangkuti dalam sambutanya menyampaikan, Tema peringatan hari Guru Nasional tahun 2011 dari HUT PGRI ke 66 adalah "Pengembangan Peran Strategi Guru untuk Membangun Karekter Bangsa". Tema ini diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada berbagai pihak tentabng pentingnya peran strategis guru dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa diperlukan pendidikan bermutu, sedangkan pendidikan bermutu membutuhkan guru profesional. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan organisasi profesi guru yang kuat . PGRI menyadari bahwa untuk membangun pendidikan yang bermutu, diperlukan kekuatan dan kebersamaan, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan.
maka di perlukan , adanya rasa dalam satu persatuan, tidak terpecah belah dalam berbagai kelompok, organisasi, asosiasi, ikatan maupun forum. PGRI yakin bahwa kekuatan, kemajuan, moral, karekter dan martabat suatu bangsa merupakan efek kumulatif sebagai upaya pendidikan dan pengajaran , namun demikian PGRI tidak menepikan bahwa kemajuan pendidikan dan pengajaran nasional juga sangat bergantung pada kebijakkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta dukungan aktif dari masyarakat , papar ketua PGRI Labuhanbatu Drs.H.M Yusuf Rangkuti .
Hut PGRI ke 66 tahun ini peringati sangat meriah jika dibandingkan tahun sebelumnya hal tersebut disemarakkan dengan beberapa jenis kegiatan perlombaan yang di ikuti oleh PGRI di 9 kecamatan . Ketua Pelaksana Drs. Sanuddin Disky dalam laporanya menyampaikan, kegiatan Hari Guru Nasional ke 17 dan HUT PGRI ke 66 Tahun ini diselenggaran mulai dari tanggal 25 November s/d 5 Desember 2011, yang diawali dengan upacara HGN dan HUT PGRI ke 66 disekolah-sekolah baik pada Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK, Seminar Peningkatan Kwalitas Pendidikan dan Kesehatan dengan Narasumber dari Dinkes Labuhanbatu dan Ibu Bupati Labuhanbatu Dr.Fitria Laila,S.Pog, Gerak Jalan Massal yang diikuti lebih kurang ribuan massa, serta pertandingan Volli Ball Pa/pi, Tarik Tambang Pa/pi, serta Lomba paduan suara Mars PGRI khusus putri antar Kecamatan yang kesemuanya peserta adalah Guru di Kabupaten Labuhanbatu .
Masyarakat Desa Sei Baru dan Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Siap di mekarkan Menjadi tiga Desa .
Masyarakat Desa Sei Baru dan Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir siap dan mendukung untuk dimekarkan menjadi tiga desa. Hal tersebut disampaikan Mayarakat di dua Desa itu bersama BPD dan Kepala Desa saat pertemuan dengan Tim Observasi Pembentukan, Penghapusan, Pegabungan Desa/Kelurahan dan Perubahan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang diadakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Panai Hilir, Rabu (23/11)
Kunjungan Tim Observasi yang tergabung dalam kelompok III tersebut di pimpin oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakan Labuhanbatu H. Sarbaini bersama anggotanya terdiri dari Kabag Hukum, Sekretaris Kesbang, Politik dan Linmaas, Kasubag Pembinaan Wilayah dan Kerjasama Setdakab dan Kasubag Pemberitaan dan Dokumentasi setdakaqb Labuhanbatu.
Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu H.Sarbaini dalam sambutanya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah-wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan NKRI.
Dikatakannya juga, pembentukan desa adalah penggungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari salah satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang yang telah ada. Sedangkan tujuan dilaksanakannya pemekaran desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Camat Panai Hilir Zahid Harahap S.OS dalam sambuitanya mengharapkan kepada Kepala desa masing-masing beserta BPD supaya lebih proaktif lagi dan jalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan saling bahu membahu untuk cepat memproses persyaratan yang diperlukan segera untuk dilengkapi dan jangan sampai ada perpecahan dalam pemekaran nanti , tapi mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan membangun desa kita kearah yang lebih lebih
Kunjungan Tim Observasi yang tergabung dalam kelompok III tersebut di pimpin oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakan Labuhanbatu H. Sarbaini bersama anggotanya terdiri dari Kabag Hukum, Sekretaris Kesbang, Politik dan Linmaas, Kasubag Pembinaan Wilayah dan Kerjasama Setdakab dan Kasubag Pemberitaan dan Dokumentasi setdakaqb Labuhanbatu.
Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu H.Sarbaini dalam sambutanya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah-wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan NKRI.
Dikatakannya juga, pembentukan desa adalah penggungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari salah satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang yang telah ada. Sedangkan tujuan dilaksanakannya pemekaran desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Camat Panai Hilir Zahid Harahap S.OS dalam sambuitanya mengharapkan kepada Kepala desa masing-masing beserta BPD supaya lebih proaktif lagi dan jalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan saling bahu membahu untuk cepat memproses persyaratan yang diperlukan segera untuk dilengkapi dan jangan sampai ada perpecahan dalam pemekaran nanti , tapi mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan membangun desa kita kearah yang lebih lebih
Bupati Sampaikan Nota Keuangan RP-APBD Tahun Anggaran 2011
Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) tahun anggaran 2011 di ruang rapat paripurna laintai II Gedung DPRD, Jum’at (25/11).
Tigor mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2011 didasari beberapa aspek antara lain aspek pendapatan yang direncanakan mengalami pertambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan realisasi dan perkiraan yang akan dicapai sampai dengan akhir TA 2011 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selain itu, tambahnya, adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan anggarannya belum dibawakan dalam APBD TA 2011 yaitu kebijakan dana tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru PNS daerah dan pertambahan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendapatan target prioritas pembangunan daerah.
Tigor menjelaskan, bahwa uraian gambaran secara umum perubahan APBD TA 2011 yang diajukan untuk dibahas di DPRD adalah,
Pedapatan : Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami pertambahan, namun ada beberapa ayat penerimaan yang mengalami pengurangan, sehingga rencana pendapatan daerah dalam RP-APBD TA 2011 adalah sebesar Rp 683,725 milyar bertambah Rp 56,556 milyar atau 9,02 % dari APBD TA 2011.
Adapun pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp 2,612 milyar atau 5,34% yang terdiri dari Pajak Daerah bertambah sebesar Rp 2,096 milyar, retribusi daerah bertambah sebesar Rp 2,396 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 2,133 milyar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar Rp 4,971 milyar .
Pertambahan pendapatan dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang semula belum dibawakan dalam APBD TA 2011 sebesar Rp 634,305 milyar yang berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi, sumber daya alam kehutanan dan perikanan.
Kemudian pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 58,741 milyar aatu 53,64%, yaitu dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 14 milyar, tunjangan profesi guru PNS. Daerah sebesar Rp 27,657 milyar, tunjangan penghasilan guru PNS daerah sebesar Rp 6,966 milyar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebesar Rp 10,118 milyar.
Belanja Daerah : Belanja daerah dalam RP-APBD TA 2011 direncanakan bertambah sebesar Rp 46,995 milyar atau 6,88% sehingga menjadi Rp 683,262 milyar, sehingga menjadi Rp 683,262 milyar.Pertambahan belanja tersebut terdiri dari pertambahan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 33,993 milyar sehingga menjadi Rp 386,710 milyar yang terdiri dari belanja pegawai bertambah sebesar Rp 34,623 milyar atau 9,5% yang direncanakan penggunaannya untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang sebelumnya tidak dibawakan dalam APBD TA 2011.
Dijelaskannya juga, bahwa belanja hibah berkurang sebesar 0,34% dari APBD TA 2011, demikian juga halnya dengan bantuan sosial berkurang sebesar 1,38 % dari APBD TA 2011 dan belanja bantuan keuangan dialokasikan sama dengan APBD TA 2011.
Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp 534,821 juta atau 65,87%, pengurangan ini adalah merupakan pergeseran anggaran yang dialihkan ke belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa SKPD.
Pertambahan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 13,002 milyar sehingga menjadi Rp 296,552 milyar dimana belanja pegawai berkurang sebesar Rp 3,152 milyar. Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp 4,208 milyar dan belanja modal bertambah sebesar Rp 11,946 milyar.
Pembiayaan Daerah. Pembiayaan mengalami perubahan khususnya pada penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp 9,415 milyar atau 77,25% dari APBD TA 2011, sehingga penerimaan pembiayaan pada RP-APBD Ta 2011 menjadi Rp 2,773 milyar sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pertambahan sebesar Rp 145,600 juta menjadi Rp 3,235 milyar. Dengan demikian pembiayaan netto pada RP-APBD TA 2011 defisit sebesar Rp 462,274 milyar yang akan ditutupi dari surplus anggaran.Hadir pada acara tersebut para wakil ketua DPRD, Kasdim 0209, Wakapolres, Plt Sekdakab H Ali Usman Hrp, Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Sekwan H Fuad Siregar, para Kepala SKPD dan para Kabag serta para anggota dewan.(AR).
Tigor mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2011 didasari beberapa aspek antara lain aspek pendapatan yang direncanakan mengalami pertambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan realisasi dan perkiraan yang akan dicapai sampai dengan akhir TA 2011 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selain itu, tambahnya, adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan anggarannya belum dibawakan dalam APBD TA 2011 yaitu kebijakan dana tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru PNS daerah dan pertambahan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendapatan target prioritas pembangunan daerah.
Tigor menjelaskan, bahwa uraian gambaran secara umum perubahan APBD TA 2011 yang diajukan untuk dibahas di DPRD adalah,
Pedapatan : Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami pertambahan, namun ada beberapa ayat penerimaan yang mengalami pengurangan, sehingga rencana pendapatan daerah dalam RP-APBD TA 2011 adalah sebesar Rp 683,725 milyar bertambah Rp 56,556 milyar atau 9,02 % dari APBD TA 2011.
Adapun pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp 2,612 milyar atau 5,34% yang terdiri dari Pajak Daerah bertambah sebesar Rp 2,096 milyar, retribusi daerah bertambah sebesar Rp 2,396 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 2,133 milyar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar Rp 4,971 milyar .
Pertambahan pendapatan dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang semula belum dibawakan dalam APBD TA 2011 sebesar Rp 634,305 milyar yang berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi, sumber daya alam kehutanan dan perikanan.
Kemudian pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 58,741 milyar aatu 53,64%, yaitu dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 14 milyar, tunjangan profesi guru PNS. Daerah sebesar Rp 27,657 milyar, tunjangan penghasilan guru PNS daerah sebesar Rp 6,966 milyar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebesar Rp 10,118 milyar.
Belanja Daerah : Belanja daerah dalam RP-APBD TA 2011 direncanakan bertambah sebesar Rp 46,995 milyar atau 6,88% sehingga menjadi Rp 683,262 milyar, sehingga menjadi Rp 683,262 milyar.Pertambahan belanja tersebut terdiri dari pertambahan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 33,993 milyar sehingga menjadi Rp 386,710 milyar yang terdiri dari belanja pegawai bertambah sebesar Rp 34,623 milyar atau 9,5% yang direncanakan penggunaannya untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang sebelumnya tidak dibawakan dalam APBD TA 2011.
Dijelaskannya juga, bahwa belanja hibah berkurang sebesar 0,34% dari APBD TA 2011, demikian juga halnya dengan bantuan sosial berkurang sebesar 1,38 % dari APBD TA 2011 dan belanja bantuan keuangan dialokasikan sama dengan APBD TA 2011.
Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp 534,821 juta atau 65,87%, pengurangan ini adalah merupakan pergeseran anggaran yang dialihkan ke belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa SKPD.
Pertambahan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 13,002 milyar sehingga menjadi Rp 296,552 milyar dimana belanja pegawai berkurang sebesar Rp 3,152 milyar. Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp 4,208 milyar dan belanja modal bertambah sebesar Rp 11,946 milyar.
Pembiayaan Daerah. Pembiayaan mengalami perubahan khususnya pada penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp 9,415 milyar atau 77,25% dari APBD TA 2011, sehingga penerimaan pembiayaan pada RP-APBD Ta 2011 menjadi Rp 2,773 milyar sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pertambahan sebesar Rp 145,600 juta menjadi Rp 3,235 milyar. Dengan demikian pembiayaan netto pada RP-APBD TA 2011 defisit sebesar Rp 462,274 milyar yang akan ditutupi dari surplus anggaran.Hadir pada acara tersebut para wakil ketua DPRD, Kasdim 0209, Wakapolres, Plt Sekdakab H Ali Usman Hrp, Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Sekwan H Fuad Siregar, para Kepala SKPD dan para Kabag serta para anggota dewan.(AR).
Langganan:
Postingan (Atom)
