Hindari Potensi Bentrok Fisik antar Nelayan Komisi B DPRD Labuhanbatu Desak Pemkab Tinjau Ulang Rencana Penyerahan Bantuan Kapal Bermotor

Pemkab Labuhanbatu diminta agar segera melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapal motor kepada para nelayan tradisional di Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu. Agar, potensi bentrok fisik antara para nelayan tidak terjadi. Sebab, jika tidak dilakukan mediasi dan penyelesaian persoalan yang ada, tidak tertutup kemungkinan episode kisah kelam para nelayan Sei Berombang pada era awal tahun 2000-an lalu akan terulang kembali. “Seharusnya Pemkab segera melakukan penataan ulang,” ujar Ikhyar P Simbolon, Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu, Selasa (3/1) di ruang kerjanya. Ditambahkannya, ketika awal tahun 2000-an lalu terjadinya aksi anarkis para nelayan setempat dampak kecemburuan sesama nelayan dalam hal tidak adanya pelarangan kapal-kapal pukat trawl yang beroperai di perairan Sei Berombang. Jika hal itu terjadi, maka Pemkab Labuhanbatu yang paling bertanggungjawab. Dan untuk itu, persoalan rerncana pemberian bantuan itu agar secepatnya diselesaikan. Sebab, tambahnya, jika hal tak diinginkan terjadi ditengah mayarakat, hal yang paling dirugikan adalah warga. Dalam hal ini sesama nelayan. Sebab, katanya nelayan yang sejak lama menunggu perhatian dan bantuan pemerintah terkecewakan oleh kurangnya pengkajian rencana pemberian bantuan kapal bermotor secara matang. “Apa Pemkab mau bertanggung jawab jika tindakan seperti yang lalu terulang kembali,” paparnya. Komisi B, kata Akhyar segera akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal rencana pemberian bantuan itu. Sehingga, dapat dilakukan mediasi dan mencari penyelesaian maalah yang ada. “Bila perlu kita akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam hal itu,” jelasnya. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan meminta kepada pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapala bermotor kepada para nelayan Sei Berombang. Alasannya, diduga terjadinya mark up dalam pembuatan kapal tersebut. Serta, terindikasi kuat calon penerima bantuan ada yang bukan sebagai nelayan. “Kami mohon Pemkab Labuhanbatu memberikan perlindungan pada masyarakat nelayan kecil,” ungkap Muhyar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan, Senin (2/1) di Rantauprapat. Muhyar memaparkan, bantuan kapal motor yang bersumber dana dari APBD Labuhanbatu 2011 sebanyak 10 unit itu juga diduga terjadinya mark up. Sebab, dengan seukuran kapal itu harga kapal hanya berkisar Rp45 juta. “Menurut kami atau kebiasaan kami menempah.membuat kapal bot dan alat tangkap harga hanya sebesar Rp45 juta. Tapi, bantuan itu seharga Rp98 juta oerunit,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang bantuan tersebut. Sebab, terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan dengan hanya memberikan bantuan kepada sekelompok orang yang sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses permohonan bantuan itu kepada pihak Pemkab setempat. “Pemerintah diharap benar-benar mengenal siapa nelayan yang berhak menerima bantuan itu,” jelasnya. Muhyar mengaku, pihaknya juga menyurati Ketua DPRD Labuhanbatu, Wakil bupati Labuhanbatu, Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat terkait hal itu. Sebelumnya diberitakan, nelayan tradisional Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kecamatan Panai Hilir menolak bantuan kapal boat dan alat tangkap ikan. Pasalnya, pemberian cuma-cuma yang dananya bersumber dari APBD kabupaten itu dinilai salah sasaran. Koordinator PPN Kecamatan Panai Hilir, Tajuddin didampingi pengurus KSU Nelayan Bersatu Desa Sei Baru Ulong, mengatakan, penolakan itu dilakukan secara resmi dengan menyurati instansi terkait serta ditembuskan kepada Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar serta Ketua DPRD Hj Ellya Rosa Siregar. Dalam surat itu, Tahjuddin beralasan penolakan dikarenakan pemberian bantuan tersebut tidak kepada yang membutuhkan. “Nelayanlah yang membutuhkan kapal boat dan alat tangkap ikan, bukan kelompok tertentu yang hanya segelintir oknum,” terang Tajuddin. Selain itu, sejak awal mereka yang tergabung didalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) sudah sepakat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ada 7 unit boat yang dilengkapi dengan alat tangkapnya akan mereka dapatkan. Namun Desember 2011, mereka diberitahukan bahwa 8 unit bantuan itu telah diberikan kepada salah satu lembaga nelayan minoritas, sedangkan mereka hanya kebagian 2 unit. “Kami dari dahulu yang diajak bermusyawarah tentang apa yang dibutuhkan dengan tujuan membangun ekonomi kerakyatan masyarakat nelayan, tapi mengapa yang menerimanya orang lain yang sama sekali tidak pernah terlibat dan diduga sarat dengan kepentingan pribadi, kelompok serta kesempatan politik, bukan kepada masyarakat kecil nelayan,” tegas Tajuddin lagi.

Ciptakan Suasana Yang Mendukung Pemberantasan Korupsi

Mari perbaiki lingkungan di setiap jajaran Kementerian Agama dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi terlaksananya program pen cegahan dan pemberantasan korupsi. Jauhkan lingkungan yang terkait dengan sikap atau sistem yang dapat mengarahkan kita pada perbuatan koruptif. Demikian Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar selaku inspektur upacara saat membacakan Amanat Menteri Agama RI H Suryadharma Ali pada Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-66 Tahun 2012 di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Selasa (3/1). Dikatakan, sekuat apapun niat dan kapabilitas moral seseorang jika berada dalam lingkungan yang tidak mendukung bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi hampir dapat dipastikan akan dapat menggoyahkannya. Selain itu Menag mengungkapkan, permasalahan yang belakangan ini dihadapi kemenag adalah munculnya sikap memaksakan kehendak tanpa menghiraukan keharmonisan hubungan antarumat beragama yang telah terpelihara selama ini dan pemanfaatan isu agama untuk kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan, namun kita harus tetap mengoptimalkan penerapan sejumlah peraturan perundangan yang terkait, memberdayakan peranan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial dan memaksimalkan partisipasi sosial dalam menciptakan kerukunan berbasis masyarakat. Sedangkan di bidang penyelenggaraan haji, Kemenag terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang memungkinkan jemaah haji terlayani dengan baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Usai upacara HAB Kemenag yang bertema “Memperteguh Komitmen unrtuk Membangun Kementerian Agama yang Bebas dari Korupsi” itu, dilanjutkan dengan resepsi di halaman Kantor Kemegag L.Batu. Pada saat itu juga Kepala Kantor Kemenag L.Batu Drs H Azaman Harahap didampingi KTU Drs H Darajat Siregar M Pd dan Ketua Panitia Pelaksana Drs Pengadilan MAg memberikan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan/pertandingan yang digelar dalam rangkaian HAB Kemenag ke-66 Kab. L.Batu. (a18) Teks Foto: Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika menyematkan Satya Lencana Pengabdian 25 tahun dari Presiden RI kepada salah seorang PNS Kantor Kemenag Kab.Labuhanbatu. Waspada/Armansyah Abdi

Bupati Labuhanbatu Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menyampaikan nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kab. L.Batu TA 2012 pada rapat paripurna dewan, Selasa (3/1). Jawaban yang disampaikan Tigor kepada fraksi Golkar mengenai penurunan pajak daerah pada R-APBD TA 2012 adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan hak atas bangunan. Penurunan tersebut berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. “Hal itu disebabkan adanya objek pajak yang tidak beroperasi cukup potensial, dan adanya potensi yang tidak bisa dipungut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, jelas Tigor. Jawaban bupati atas pertanyaan fraksi PDI-P mengenai alokasi dana penyesuaian otonomi khusus pada R-APBD TA 2012, bahwa dana tersebut tidak dibawakan, karena penetapannya belum diperoleh dan apabila dana tersebut diterima pada saat pelaksanaan APBD TA 2012, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Tigor menyampaikan jawaban atas pertanyaan F-PPP mengenai upaya dan langkah-langkah dalam mengintensifkan pengelolaan pendapatan asli daerah, bahwa Pemkab Labuhanbatu akan melakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan melakukan sosialisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penjelasan Bupati terhadap pertanyaan Fraksi Hanura mengenai pertambahan belanja pegawai pada R-APBD TA 2012, bahwakenaikan belanja pegawai itu dialokasikan untuk kenaikan gaji dan tunjangan CPNSD/PNSD sebesar 10% dan adanya penyesuaian harga beras bagi CPNSD/PNSD serta pembayaran haji dan tunjangan bagi pengangkatan CPNSD tahun 2012. Sementara penertiban kenderaan yang ditanyakan Fraksi Ampera, khususnya truck yang memasuki kota, Tigor mengatakan, akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. “Hal itu akan menjadi perhatian kami untuk kelancaran kota Rantauprapat”, kata Tigor. Mengenai pembangunan Poskesdes yang dianggarkan pada R-APBD 2012 atas pertanyaan Fraksi Bintang Keadilan, Tigor menjelaskan, bahwa alokasi dimaksud bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana Poskesdes yang telah dibangun agar Poskesdes dapat berfungsi secara optimal dalam melaksanakan pelayanan kepad masyarakat. Hadir pada acara tersebut antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Wakil Bupati Suhari Pane SIP, para unsure pimpinan daerah, para kepala SKPD dan anggota dewan.(AR).

Indonesia sejahtera akan dapat dicapai jika masyarakat kita menjadi masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pembangunan ekonomi harus merupakan suatu pembangunan yang tidak merusak sosial budaya suatu bangsa. Demikian dikatakan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Nila F. Moeloek yang dibacakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Dhama Wanita Persatuan Ke-12 Tahun 2011 di pendopo, Jum’at (16/12).
Ditambahkannya, bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (Cooperate Social Responsibility) dapat dikerjakan bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) memberikan nilai positif bagi masyarakat dan nilai produktif bagi perusahaan.
Integrasi program ini merupakan langkah nyata yang diambil oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menambah daya ungkit dalam mewujudkan impian menjadi pembawa inspirasi dan perubahan bangsa menjadi sejahtera.
Indonesia sejahtera akan dapat dicapai jika masyarakat kita menjadi masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melihat dalam mencapai kesejahteraan terdapat kesenjangan diantara negara ataupun di dalam masyarakat suatu negara. Untuk itu dibuat Pembangunan Millenium atau disebut Millenium Development Goals (MDGs) dengan target yang harus dicapai pada masing masing negara.
MDGs mempunyai 8 (delapan) butir yang harus dicapai pada tahun 2015. Butir pertama, eradikasi kemiskinan dan pengurangan kelaparan akan dapat dicapai jika butir lainnya yang berisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan dilakukan bersama atau bermitra sesuai dengan butir ke delapan.
Untuk mencapai target MDGs yang akan berakhir dengan didapatkannya SDM berkualitas diperlukan kerja keras dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dengan langkah yang tepat. Butir ke-tiga adalah gender dimana diperlukan mitra sejajar antara kaum laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu perlu disadari peran serta posisi strategis seorang perempuan, termasuk di dalam organisasi masyarakat Dharma Wanita Persatuan selaku aset pembangunan untuk mengubah perilaku bangsa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas.
Sementara itu bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH mengatakan, DWP sebagai kitra kerja pemerintah harus ikut berkiprah dn mengambil peran dalam pembangunan, mau membangun dan mengembangkan kemitraan dan menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Perlu disadari, kata bupati, bahwa saat ini perempuan haruscerdas dalam menerima dan memaknai berbagai informasi, sehingga dapat mengarahkan keluarganya serta bertindah cepat dan tepat tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi.
“Memiliki SDM yang berkualitas merupakan tujuan kita dan ini hanya dapat dibentuk melalui pembangunan ketahanan keluarga”, kata Bupati.
Ketua panitia pelaksana HUT ke-12 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Khairani Ali Usman dalam laporannya menjelaskan, bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka HUT ke-12 DWP di kabupaten Labuhanbatu seperti penanaman pohon di lapangan Ika Bina, Stadion Bina Raga, Taman Makam Pahlawan dan Panti Werda Rantauprapat.
Hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua PKC, Ketua Wanita Bhayangkari, para Asisten, para kepala SKPD, pengurus dan anggota DWP dan pengurus serta anggota TP PKK Labuhanbatu.(AR).
Teks foto : Ketua Dharma Wanita Labuhanbatu Ny Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT didampingi ketua pelaksana Ny Hj Khairani Ali Usman ketika memotong nasi tumpeng pada peringatan HUT ke-12 DWP Kabupaten Labuhanbatu di pendopo.

Tim penggerak PKK kabupaten labuhanbatu harus bekerja nyata dan mampu mewujudkan PKK yang mensejahterakan keluarga.

pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Labuhanbatu ikut bekerja nyata unuk  mewujudkan PKK yang mensejahterakan keluarga. PKK merupakan satu-satunya organisasi perempuan yang mampu menarik perhatian dunia, sehingga PKK berhasil meraih penghargaan Unesco karena behasil menurunkan angka kematian ibu dan anak. Hal tersebut di sampaikan bupati labuhanbatu tigor panusunan siregar ketika menyampaikan arahan dan biimbingannya dalam acara pelantikan pengurus TP PKK Kabupaten Labuhanbatu periode 2010-2015 di pendopo baru baru ini , Kamis (17/11). bahwa pelantikan ini sangat penting artinya bagi ibu-ibu PKK dalam rangka menggerakan, memberdayakan, membina dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagaimana tujuan dari pembentukan PKK itu sendiri. Ini berarti, pembinaan keluarga wajib dilakukan agar keluarga bisa lebih berkualitas. Jika keluarga berkualitas, maka masyarakat pun akan berkualitas.

Tigor berharap Kepada jajaran Tim Penggerak PKK Kab. Labuhanbatu mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Bupati mengharapkan agar senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh keluarga yang ada di wilayah masing-masing, dengan lebih mengarahkan program-program pembinaan PKK pada pelayanan sosial dasar, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.

  Tigor meminta kepada para kepala SKPD untuk mendukung sepenuhnya program pokok PKK, karena PKK dapat langsung menjalankan program sampai ke akar rumput.   Karena apaun yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK tanpa dukungan dari para dewan penyantun maka segala program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan. Harus diakui bahwa secara   tidak langsung maupun langsung PKK telah membantu menjalankan program Pemkab Labuhanbatu.

Dalam acara yang sama Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Dr Fitra Laila TP Siregar SpTHT mengatakan dalam  sambutannya bahwa meskipun pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK ini sedikit terlambat, tapi tidak akan mengurangi makna dan semangat kerja kita dalam melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu.

Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan  petunjuk dalam rapat kerja nasional VII PKK tahun 2010, bahwa pengurus tim penggerak PKK kabupaten dilantik oleh bupati.

Fitra berharap kepada , pengurus TP PKK yang telah dilantik nantinya dapat lebih berperan dan harus mampu mengaktualisasikan program agar disenangi masyarakat. Program yang disenangi masyarakat adalah program yang langsung dapat dirasakan masyarakat,  demikian jugaharapan yang sama kepada  masyarakat dapat  ikut membantu dalam penerapannya di lingkungan keluarga dan masyarakat labuhanbatu .

seluruh pengurus untuk melestarikan kekompakan sesame pengurus, melakukan tugas dengan niat yang tulus, melakukan tukar menukar informasi sesame pengurus dan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan terkoordinasi , ungkapnya .