Masyarakat Desa Sei Baru dan Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir siap dan mendukung untuk dimekarkan menjadi tiga desa. Hal tersebut disampaikan Mayarakat di dua Desa itu bersama BPD dan Kepala Desa saat pertemuan dengan Tim Observasi Pembentukan, Penghapusan, Pegabungan Desa/Kelurahan dan Perubahan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang diadakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Panai Hilir, Rabu (23/11)
Kunjungan Tim Observasi yang tergabung dalam kelompok III tersebut di pimpin oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakan Labuhanbatu H. Sarbaini bersama anggotanya terdiri dari Kabag Hukum, Sekretaris Kesbang, Politik dan Linmaas, Kasubag Pembinaan Wilayah dan Kerjasama Setdakab dan Kasubag Pemberitaan dan Dokumentasi setdakaqb Labuhanbatu.
Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu H.Sarbaini dalam sambutanya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah-wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan NKRI.
Dikatakannya juga, pembentukan desa adalah penggungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari salah satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang yang telah ada. Sedangkan tujuan dilaksanakannya pemekaran desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Camat Panai Hilir Zahid Harahap S.OS dalam sambuitanya mengharapkan kepada Kepala desa masing-masing beserta BPD supaya lebih proaktif lagi dan jalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan saling bahu membahu untuk cepat memproses persyaratan yang diperlukan segera untuk dilengkapi dan jangan sampai ada perpecahan dalam pemekaran nanti , tapi mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan membangun desa kita kearah yang lebih lebih
Bupati Sampaikan Nota Keuangan RP-APBD Tahun Anggaran 2011
Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) tahun anggaran 2011 di ruang rapat paripurna laintai II Gedung DPRD, Jum’at (25/11).
Tigor mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2011 didasari beberapa aspek antara lain aspek pendapatan yang direncanakan mengalami pertambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan realisasi dan perkiraan yang akan dicapai sampai dengan akhir TA 2011 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selain itu, tambahnya, adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan anggarannya belum dibawakan dalam APBD TA 2011 yaitu kebijakan dana tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru PNS daerah dan pertambahan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendapatan target prioritas pembangunan daerah.
Tigor menjelaskan, bahwa uraian gambaran secara umum perubahan APBD TA 2011 yang diajukan untuk dibahas di DPRD adalah,
Pedapatan : Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami pertambahan, namun ada beberapa ayat penerimaan yang mengalami pengurangan, sehingga rencana pendapatan daerah dalam RP-APBD TA 2011 adalah sebesar Rp 683,725 milyar bertambah Rp 56,556 milyar atau 9,02 % dari APBD TA 2011.
Adapun pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp 2,612 milyar atau 5,34% yang terdiri dari Pajak Daerah bertambah sebesar Rp 2,096 milyar, retribusi daerah bertambah sebesar Rp 2,396 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 2,133 milyar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar Rp 4,971 milyar .
Pertambahan pendapatan dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang semula belum dibawakan dalam APBD TA 2011 sebesar Rp 634,305 milyar yang berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi, sumber daya alam kehutanan dan perikanan.
Kemudian pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 58,741 milyar aatu 53,64%, yaitu dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 14 milyar, tunjangan profesi guru PNS. Daerah sebesar Rp 27,657 milyar, tunjangan penghasilan guru PNS daerah sebesar Rp 6,966 milyar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebesar Rp 10,118 milyar.
Belanja Daerah : Belanja daerah dalam RP-APBD TA 2011 direncanakan bertambah sebesar Rp 46,995 milyar atau 6,88% sehingga menjadi Rp 683,262 milyar, sehingga menjadi Rp 683,262 milyar.Pertambahan belanja tersebut terdiri dari pertambahan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 33,993 milyar sehingga menjadi Rp 386,710 milyar yang terdiri dari belanja pegawai bertambah sebesar Rp 34,623 milyar atau 9,5% yang direncanakan penggunaannya untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang sebelumnya tidak dibawakan dalam APBD TA 2011.
Dijelaskannya juga, bahwa belanja hibah berkurang sebesar 0,34% dari APBD TA 2011, demikian juga halnya dengan bantuan sosial berkurang sebesar 1,38 % dari APBD TA 2011 dan belanja bantuan keuangan dialokasikan sama dengan APBD TA 2011.
Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp 534,821 juta atau 65,87%, pengurangan ini adalah merupakan pergeseran anggaran yang dialihkan ke belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa SKPD.
Pertambahan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 13,002 milyar sehingga menjadi Rp 296,552 milyar dimana belanja pegawai berkurang sebesar Rp 3,152 milyar. Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp 4,208 milyar dan belanja modal bertambah sebesar Rp 11,946 milyar.
Pembiayaan Daerah. Pembiayaan mengalami perubahan khususnya pada penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp 9,415 milyar atau 77,25% dari APBD TA 2011, sehingga penerimaan pembiayaan pada RP-APBD Ta 2011 menjadi Rp 2,773 milyar sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pertambahan sebesar Rp 145,600 juta menjadi Rp 3,235 milyar. Dengan demikian pembiayaan netto pada RP-APBD TA 2011 defisit sebesar Rp 462,274 milyar yang akan ditutupi dari surplus anggaran.Hadir pada acara tersebut para wakil ketua DPRD, Kasdim 0209, Wakapolres, Plt Sekdakab H Ali Usman Hrp, Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Sekwan H Fuad Siregar, para Kepala SKPD dan para Kabag serta para anggota dewan.(AR).
Tigor mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2011 didasari beberapa aspek antara lain aspek pendapatan yang direncanakan mengalami pertambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan realisasi dan perkiraan yang akan dicapai sampai dengan akhir TA 2011 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selain itu, tambahnya, adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan anggarannya belum dibawakan dalam APBD TA 2011 yaitu kebijakan dana tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru PNS daerah dan pertambahan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendapatan target prioritas pembangunan daerah.
Tigor menjelaskan, bahwa uraian gambaran secara umum perubahan APBD TA 2011 yang diajukan untuk dibahas di DPRD adalah,
Pedapatan : Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami pertambahan, namun ada beberapa ayat penerimaan yang mengalami pengurangan, sehingga rencana pendapatan daerah dalam RP-APBD TA 2011 adalah sebesar Rp 683,725 milyar bertambah Rp 56,556 milyar atau 9,02 % dari APBD TA 2011.
Adapun pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp 2,612 milyar atau 5,34% yang terdiri dari Pajak Daerah bertambah sebesar Rp 2,096 milyar, retribusi daerah bertambah sebesar Rp 2,396 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar Rp 2,133 milyar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar Rp 4,971 milyar .
Pertambahan pendapatan dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang semula belum dibawakan dalam APBD TA 2011 sebesar Rp 634,305 milyar yang berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi, sumber daya alam kehutanan dan perikanan.
Kemudian pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 58,741 milyar aatu 53,64%, yaitu dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 14 milyar, tunjangan profesi guru PNS. Daerah sebesar Rp 27,657 milyar, tunjangan penghasilan guru PNS daerah sebesar Rp 6,966 milyar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebesar Rp 10,118 milyar.
Belanja Daerah : Belanja daerah dalam RP-APBD TA 2011 direncanakan bertambah sebesar Rp 46,995 milyar atau 6,88% sehingga menjadi Rp 683,262 milyar, sehingga menjadi Rp 683,262 milyar.Pertambahan belanja tersebut terdiri dari pertambahan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 33,993 milyar sehingga menjadi Rp 386,710 milyar yang terdiri dari belanja pegawai bertambah sebesar Rp 34,623 milyar atau 9,5% yang direncanakan penggunaannya untuk pembayaran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang sebelumnya tidak dibawakan dalam APBD TA 2011.
Dijelaskannya juga, bahwa belanja hibah berkurang sebesar 0,34% dari APBD TA 2011, demikian juga halnya dengan bantuan sosial berkurang sebesar 1,38 % dari APBD TA 2011 dan belanja bantuan keuangan dialokasikan sama dengan APBD TA 2011.
Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp 534,821 juta atau 65,87%, pengurangan ini adalah merupakan pergeseran anggaran yang dialihkan ke belanja langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa SKPD.
Pertambahan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 13,002 milyar sehingga menjadi Rp 296,552 milyar dimana belanja pegawai berkurang sebesar Rp 3,152 milyar. Belanja barang dan jasa bertambah sebesar Rp 4,208 milyar dan belanja modal bertambah sebesar Rp 11,946 milyar.
Pembiayaan Daerah. Pembiayaan mengalami perubahan khususnya pada penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp 9,415 milyar atau 77,25% dari APBD TA 2011, sehingga penerimaan pembiayaan pada RP-APBD Ta 2011 menjadi Rp 2,773 milyar sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pertambahan sebesar Rp 145,600 juta menjadi Rp 3,235 milyar. Dengan demikian pembiayaan netto pada RP-APBD TA 2011 defisit sebesar Rp 462,274 milyar yang akan ditutupi dari surplus anggaran.Hadir pada acara tersebut para wakil ketua DPRD, Kasdim 0209, Wakapolres, Plt Sekdakab H Ali Usman Hrp, Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Sekwan H Fuad Siregar, para Kepala SKPD dan para Kabag serta para anggota dewan.(AR).
wakil bupati labuhanbatu Suhari pane SIP Turun langsung meninjau pelaksanaan KB MOW di RSU PTPN III Aeknabara .
Suhari pane menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban para calon akseptor dengan mendekatkan pelayanan kontap yang berkualitas , selain itu segala biaya pelaksanaan KB MOW ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui dana APBN yang ditampung DIPA Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011.
Pemkab Labuhanbatu ,sangat menyambut baik kegiatan seperti ini dan hendaknya dapat terus ditingkatkan agar pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat dapat kembali berjaya seperti masa-masa lalu, ungkap suhari pane . ia juga berharap hendaknya “Dengan demikian pertumbuhan penduduk dapat ditekan di daerah ini”, harap Suhari.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi Drs Dalang Sembiring MPHR yang juga turut hadir meninjau pelaksanaan KB MOW tersebut mengatakan , bahwa “Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BKKBN Sumut terhadap keluarga yang ingin ber KB “ . Ia juga menjelaskan bahwa biaya untuk memasang alat kontrasepsi di rumah sakit atau di praktek dokter cukup mahal ,namun dengan adanya program KB yang kita laksanakan segala biaya ditanggung oleh pemerintah , maka masyarakat yang ikut menjadi peserta aseptor KB MOW ini sudah terbantu .
Setelah usai acara tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Heli Fenida SKM Mkes kepada media menjelaskan , bahwa peserta MOW kali ini diikuti sebanyak 150 orang yang berasal dari 9 kecamatan. Feni juga menambahkan “Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Medis Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) BKKBN Provinsi Sumatera Utara , sementara pihak RSU Aek Nabara menyediakan segala fasilitas dan tempat”, terang Heli Fenida. Menutur penggakuan feni bahwa program keluarga berencana saat ini kembali digalakkan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan sebuah keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.
Keberhasilan program keluarga berencana pada masa lalu, kata Heli Fenida, didukung oleh berbagai pihak dan salah satunya adalah tim penggerak PKK mulai dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan bahkan dusun. “Apa yang kita laksanakan ini juga merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kesatuan gerak PKK -KB- Kes bekerjasama dengan rumah sakit PTPN III Aek Nabara”, kata Heli Fenida.
Tim penggerak PKK kabupaten labuhanbatu harus bekerja nyata dan mampu mewujudkan PKK yang mensejahterakan keluarga.
pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Labuhanbatu ikut bekerja nyata unuk mewujudkan PKK yang mensejahterakan keluarga. PKK merupakan satu-satunya organisasi perempuan yang mampu menarik perhatian dunia, sehingga PKK berhasil meraih penghargaan Unesco karena behasil menurunkan angka kematian ibu dan anak. Hal tersebut di sampaikan bupati labuhanbatu tigor panusunan siregar ketika menyampaikan arahan dan biimbingannya dalam acara pelantikan pengurus TP PKK Kabupaten Labuhanbatu periode 2010-2015 di pendopo baru baru ini , Kamis (17/11). bahwa pelantikan ini sangat penting artinya bagi ibu-ibu PKK dalam rangka menggerakan, memberdayakan, membina dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagaimana tujuan dari pembentukan PKK itu sendiri. Ini berarti, pembinaan keluarga wajib dilakukan agar keluarga bisa lebih berkualitas. Jika keluarga berkualitas, maka masyarakat pun akan berkualitas.Tigor berharap Kepada jajaran Tim Penggerak PKK Kab. Labuhanbatu mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Bupati mengharapkan agar senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh keluarga yang ada di wilayah masing-masing, dengan lebih mengarahkan program-program pembinaan PKK pada pelayanan sosial dasar, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.
Tigor meminta kepada para kepala SKPD untuk mendukung sepenuhnya program pokok PKK, karena PKK dapat langsung menjalankan program sampai ke akar rumput. Karena apaun yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK tanpa dukungan dari para dewan penyantun maka segala program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan. Harus diakui bahwa secara tidak langsung maupun langsung PKK telah membantu menjalankan program Pemkab Labuhanbatu.
Dalam acara yang sama Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Dr Fitra Laila TP Siregar SpTHT mengatakan dalam sambutannya bahwa meskipun pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK ini sedikit terlambat, tapi tidak akan mengurangi makna dan semangat kerja kita dalam melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu.
Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam rapat kerja nasional VII PKK tahun 2010, bahwa pengurus tim penggerak PKK kabupaten dilantik oleh bupati.
Fitra berharap kepada , pengurus TP PKK yang telah dilantik nantinya dapat lebih berperan dan harus mampu mengaktualisasikan program agar disenangi masyarakat. Program yang disenangi masyarakat adalah program yang langsung dapat dirasakan masyarakat, demikian jugaharapan yang sama kepada masyarakat dapat ikut membantu dalam penerapannya di lingkungan keluarga dan masyarakat labuhanbatu .
seluruh pengurus untuk melestarikan kekompakan sesame pengurus, melakukan tugas dengan niat yang tulus, melakukan tukar menukar informasi sesame pengurus dan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan terkoordinasi , ungkapnya .
H.isma fadli pulungan anggota DPRD propinsi sumatera utara senantiasa memperjuangkan nasib guru mengaji, nazir mesjid, dan bila mait.
Isma Padli Arya Pulungan SAg SH. senantiasa akan selalu mengguamakan dan memperjuangan kepentingan guru - guru mengaji , najir masjid dan bilal mayit . demikian di sampaikan nya ketika di temui isma bersama tokoh masyarakat , guru - guru mengaji di labuhanbatu selatan .
kunjungan nya ini merupakan yang ke 3 kalinyadalam reses di daerah kabupaten labuhanbau , labuhanbatu utara dan selatan ,yang merupakan daerah pemilihannya . . maka ia meminta agar Pemkab memberikan Honor Kepada Bilal Masjid , guru mengaji , dan bilal mayit , menurut penggakuannya karena tugas yang mulia ini senaniasa di lakukan oleh mereka para guru mngaji dan bila mayit demikian juga najir masjid ,yang di anggap kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah daerah .
sehingga ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Labura diminta untuk memberikan honor tetap bagi mereka yang mempunyai pekerjaan mulia seperti bilal masjid, nazir masjid sdan para guru mengaji.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Propinsi Sumut Isma Fadli Pulungan, Kamis (16/11).
"Itu adalah permintaan para bilal masjid, nazir masjid dan guru mengaji yang kita kumpulkan saat melakukan reses beberapa minggu yang lalu di kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Labura," ungkapnya.
Dikatakannya, langkah awal dalam memberikan honorer kepada bilal dan nazir masjid serta guru mengaji itu baru hanya di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, meskipun belum menetap dan baru hanya sebahagian yang mendapatkan honor tersebut.
"Meski belum secara keseluruhan mendapatkan bantuan, tapi itu merupakan langkah awal yang baik untuk membantu para bilal dan nazir masjid serta para guru mengaji," katanya.
Isma berharap, langkah awal yang dilakukan Pemkab Labura dalam memberikan bantuan kepada bilal masjid, nazir masjid dan guru mengaji itu dapat diikuti oleh Pemkab Labuhanbatu dan Pemkab Labusel.
"Langkah yang dilakukan oleh Pemkab Labura itu kita harap dapat diikuti oleh Pemkab Labuhanabtu dan Labusel," harapnya.
Ditambahkannya, dalam waktu dekat, yakni diawal bulan Desember 2011 mendatang, pihaknya mengaku akan kembali melakukan reses di kabupaten Labuhanbatu, Labusel dan Labura. Rencananya, dalam reses tersebut, pihaknya akan mengumpulkan para pelajar yang akan dibentuk berkelompok untuk mendapatkan pelatihan tentang ilmu yang berkaitan dengan najir masjid, bilal masjid dan menjadi guru mengaji. Menurut Isma, hal itu sangat penting dilakukan agar nantinya tercipta generasi baru yang mewarisi ilmu menjadi bilal masjid, nazir masjid dan guru mengaji.
"Itu akan kita lakukan pada reses tingkat dua bulan depan," tambahnya
Labuhanbatu utara dan labuhanbatu selatan telah menerima aset daerah dari labuhanbatu induk.
RANTAUPRAPAT, ML : Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar menyerahkan aset Pemkab Labuhanbatu yang berada di wilayah pemekaran masing-masing kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, Rabu (16/11).
Penyerahan aset sendiri ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) dari Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD kepada masing-masing penerima aset, yaitu Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddinsyah SE dan Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Azwan Tanjung SH.
Bupati Tigor Panusunan Siregar mengatakan, penyerahan asset ini merupakan amanah undang-undang yang mengamanatkan setelah dilakukan pemekaran maka paling lama 3 tahun harus dilakukan penyerahan aset.
Pemekaran ini tentunya menguntungkan semua pihak. Labuhanbatu sebagai daerah yang menyerahkan asset merasa hilang bebannya, karena selama asset ini tidak diserahkan, maka selama itu pula laporan penilaian keuangan Labuhanbatu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan pernah memperoleh Wjar Tanpa Pengecualian (WTP).
Demikian juga sebaliknya, kata Tigor, dengan telah dilakukan penyerahan aset, maka daerah pemekaran bisa secepatnya melakukan inventarisir terhadap aset yang diterima tersebut dan dapat mengoperasionalkannya untuk kepentingan rakyat.
“Aset kalau tidak diserah terimakan, maka dia tidak akan terpelihara dengan baik”, kata Tigor.
Pada bagian lain Tigor mengatakan, dalam 10 – 20 tahun yang akan datang program pembangunan bagi daerah pesisir Timur Sumatera Utara adalah pembuatan jalan Lintas Timur yang menghubungkan pantai Timur Langkat-Medan-Tebing Tinggi-Serdang Bedagai-Asahan-Tanjung Balai-Labuhanbatu Utara-Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan untuk selanjutnya masuk ke daerah Riau sampai ke Bengkulu.
Labuhanbatu sangat mendukung program ini, karena Rantauprapat sebagai ibukota kabupaten Labuhanbatu dalam 10-20 tahun ke depan akan diupayakan menjadi Kota dan ibukota Labuhanbatu akan dipidah ke daerah pesisir yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten Labuhanbatu.
Bupati Labura H Kharuddisyah SE mengatakan, , penyerahan ini merupakan konsekuensi logis yang harus diberikan daerah induk. Karena ini menandakan, dukungan dari daerah induk terhadap daerah yang dimekarkan. Kharuddinsyah berharap aset yang diterima tersebut bisa membantu kelancaran pemerintah daerah Labuhanbatu Utara dalam upaya mensejahterakan rakyat.
Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Azwan SH mengatakan, kita bersyukur, sebagian besar asset dari daerah induk yakni Kabupaten Labuhanbatu telah diserahkan ke daerah pemekaran. Dengan telah diserahkanya aset-aset tersebut, pemanfaatan dan fungsi pengawasan bisa dilaksanakan secara baik.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Hj Ellya Rossa Siregar SPd mengatakan, penyelesaian aset antara daerah pemekaran dengan daerah induk perlu diselesaikan dengan mengedepankan kebersamaan dalam kerangka NKRI.
Jika hal ini dibiarkan dan berlarut-larut tanpa ada upaya utuk menyelesaikannya dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal di akar rumput. Kemauan dan kebesaran hati pemimpin-pemimpin di daerah pemekaran dan daerah induk perlu ditunjukan untuk menyelesaikan aset secara tuntas sebagai ketauladanan bagi masyarakatnya agar tidak terprovokasi isyu yang menyesatkan.
Hadir pada acara itu antara lain Dan Dim 0209 Letkol Inf Abdi Iman Zebua, Kapolres AKBP Hirbak Wahyu Setyawan, Kajari Bambang Sudradjat SH, Kajari Sabarulina Ginting SH, Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, Sekda Labusel H Rusman Syahnan SH, para asisten dari tiga kabupaten, para kabag dan undangan lainnya
kepulangan jemaah haji labuhanbatu di sambut oleh bupati Tigor panusunan siregar .
Bupati Tigor Panusunan Siregar menyambut kedatangan 455 jamaah haji asal Labuhanbatu dalam suatu acara yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar – Rantauprapat, Rabu (15/11).
Jamaah haji yang diangkut sebanyak 12 bus itu tiba di masjid Raya Al-Ikhlas tepat pada pukul 13.36 Wib disambut dengan suka cita oleh sanak keluarga dan handai taulan yang memadati halaman masjid terbesar di Labuhanbatu itu.
Sejak pukul 12.00 Wib para penjemput telah memarkirkan mobilnya di sepanjang jalan lintas Sumatera dan kompleks perkantoran yang mengakibatkan arus lalu lintas terlihat padat merayap. Namun atas kesigapan dari para petugas dari Dishub dan Sat Lantas Polres kemacetan arus lalu lintas tidak terjadi.
Sesampainya di Masjid Raya Al-Ikhlas dengan tertib para jamaah haji turun dari bus dan memasuki masjid langsung bersalaman dengan bupati Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Suhari Pane SIP.
Pada kesempatan itu Tigor mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air, semoga dapat terus menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah dengan baik. “Kami dari Pemkab Labuhanbatu merasa senang para jamaah haji Labuhanbatu dapat kembali dengan selamat ke Labuhanbatu”, kata Tigor.
Mengenai adanya jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, Tigor mengajak semua jamaah dan hadirin untuk mendoakan agar diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat.
Dalam laporannya kepala staf urusan haji dan umroh yang juga Kakan Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Drs H Azaman Harahap mengatakan, jamaah haji kloter 05 ini tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 16 Nopember 2011 pukul 00.30 Wib.
Jamaah haji ini seyogianya berjumlah 455 orang, tetapi yang dapat kembali ke tanah air sebanyak 453 orang, karena 2 orang terpaksa tinggal di Makkah disebabkan sakit dan mendampingi, yakni atas nama H Johan M Rokan yang didampingi menantunya Nursamsiah.
Demikian juga H Jalumat Jakiron Lumban Tobing (56) yang berasal dari Tanjung Selamat Kelurahan Pulo Padang Kec. Rantau Utara mengalami gangguan asma bronchiale dirujuk ke RSU Haji Medan.
Turut hadir pada acara penyambutan itu antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Edi Sampurna MSi, Kabag Sosial Drs H Abdul Malik, Ketua MUI Drs H Usman Ahmad, para pimpinan Ormas Islam, para kepala Dinas, Badan dan Kantor.(AR).
Jamaah haji yang diangkut sebanyak 12 bus itu tiba di masjid Raya Al-Ikhlas tepat pada pukul 13.36 Wib disambut dengan suka cita oleh sanak keluarga dan handai taulan yang memadati halaman masjid terbesar di Labuhanbatu itu.
Sejak pukul 12.00 Wib para penjemput telah memarkirkan mobilnya di sepanjang jalan lintas Sumatera dan kompleks perkantoran yang mengakibatkan arus lalu lintas terlihat padat merayap. Namun atas kesigapan dari para petugas dari Dishub dan Sat Lantas Polres kemacetan arus lalu lintas tidak terjadi.
Sesampainya di Masjid Raya Al-Ikhlas dengan tertib para jamaah haji turun dari bus dan memasuki masjid langsung bersalaman dengan bupati Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Suhari Pane SIP.
Pada kesempatan itu Tigor mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air, semoga dapat terus menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah dengan baik. “Kami dari Pemkab Labuhanbatu merasa senang para jamaah haji Labuhanbatu dapat kembali dengan selamat ke Labuhanbatu”, kata Tigor.
Mengenai adanya jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, Tigor mengajak semua jamaah dan hadirin untuk mendoakan agar diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat.
Dalam laporannya kepala staf urusan haji dan umroh yang juga Kakan Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Drs H Azaman Harahap mengatakan, jamaah haji kloter 05 ini tiba di Bandara Polonia Medan pada tanggal 16 Nopember 2011 pukul 00.30 Wib.
Jamaah haji ini seyogianya berjumlah 455 orang, tetapi yang dapat kembali ke tanah air sebanyak 453 orang, karena 2 orang terpaksa tinggal di Makkah disebabkan sakit dan mendampingi, yakni atas nama H Johan M Rokan yang didampingi menantunya Nursamsiah.
Demikian juga H Jalumat Jakiron Lumban Tobing (56) yang berasal dari Tanjung Selamat Kelurahan Pulo Padang Kec. Rantau Utara mengalami gangguan asma bronchiale dirujuk ke RSU Haji Medan.
Turut hadir pada acara penyambutan itu antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Edi Sampurna MSi, Kabag Sosial Drs H Abdul Malik, Ketua MUI Drs H Usman Ahmad, para pimpinan Ormas Islam, para kepala Dinas, Badan dan Kantor.(AR).
Langganan:
Postingan (Atom)