H Kamal Ilham SKM Gantikan H Ahmad Riyadi ST Sebagai Sekretaris Dispaskeb

Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH atas nama bupati melantik H Kamal Ilhan SKM sebagai Sekretaris Dinas Pasar dan Kebersihan menggantikan H Ahmad Riyadi ST. Pelantikan yang dilaksanakan di ruang kerja Sekdakab, Jum’at (2/3-12) itu dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Asisten Ekbang dan Kesos Drs Edi Sampurna MSi, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP dan Sekretaris Inspektorat Abdul Muis SH. Kamal Ilham sebelumnya bertugas sebagai staf pada Dinas Kesehatan, sementara Ahmad Riyadi selanjutnya menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Olah Raga pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu. Ali Usman Harahap dalam kata arahan dan bimbingannya mengatakan promosi, mutasi, rotasi dan evaluasi terhadap jabatan merupakan hal yang harus kita sikapi sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan atasan kepada kita. Kita selayaknya bersyukur, kata Ali Usman, karena kita masih diberikan oleh bupati amanah berupa jabatan. “Kita harus bisa menjaga amanah itu dengan melakukan kerja keras sekaligus menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap atasan”, ujar Ali Usman. Terkait dengan kondisi dan situasi pasca pemindahan pedagang dari pasar Baru ke pasar Gelugur yang sedikit menimbulkan gesekan-gesekan, Ali Usman meminta kepada Kamal Ilham untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana. “Gunakan pendekatan humanis seperti yang anda lakukan pada saat bertugas di Puskesmas dalam menghadapi pedagang yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan dan sosial ekonominya”, ungkap Ali Usman. Pada kesempatan itu Ali Usman juga menyampaikan terima kasihnya kepada pejabat lama Ahmad Riyadi yang telah melakukan berbagai terobosan serta langkah-langkah konkrit dan positif dalam pemindahan pedagang dari Pasar Baru ke Pasar Gelugur. “Pemutasian ini bukanlah bentuk hukuman, tetapi lebih dari sebuah penyegaran terhadap organisasi agar organisasi itu tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan”, kata Ali Usman. Kami menilai, kata Ali Usman, amanah yang diberikan kepada anda telah anda jalankan sesuai dengan harapan, namun organisasi juga memerlukan orang-orang yang masih segar dan enerjik agar beban tugas yang diberikan di pundaknya dapat dengan segera terlaksa dengan baik.(AR). Teks foto : Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH ketika menyerahkan naskah pelantikan kepada Kamal Ilham yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pasar dan Kebersihan. 3 File telah Dilampirkan| 522KB

Satpol PP Perlu Dukungan Semua Pihak

Kendati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menegakkan peraturan daerah (Perda), jajaran pemerintahan lain harus bersinergi. Satuan kerja perangkat daerah sampai lurah dan camat perlu sama-sama berupaya menegakkan Perda dan harus bersama-sama mendukung Satpol PP. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Labuhanbatu Saiful SP, ketika membacakan pidato tertulis bupati Labuhanbatu pada upacara gabungan di halaman Balai Diklat BKD, Senin (27/2-12). Bupati menegaskan, tanpa sinergi dengan semua jajaran pemerintah daerah, Satpol PP akan terus berhadapan dengan masyarakat dan semua masalah di masyarakat tidak akan selesai. Bupati mencontohkan, untuk menangani pedagang kaki lima, akar masalah harus ditangani. Setidaknya diperlukan pemberdayaan PKL dan lokasi untuk pembinaan PKL. Tanpa menangani akar masalahnya, kerja Satpol PP tidak akan pernah berhasil. Di sisi lain, bupati menyatakan tidak setuju bila anggota Satpol PP hanya mengandalkan otot. Justru mereka perlu memiliki wawasan-wawasan dan tahu aturan secara jelas, termasuk budaya setempat. "Anggota Satpol PP memang perlu pelatihan, supaya lebih elegan dalam menangani berbagai masalah dalam penegakan Perda," ujarnya. Khusus dalam pemindahan Pasar Baru ke Pasar Gelugur, bupati menyampaikan terima kasihnya, karena tidak terjadi bentrok pisik. “Kalau masalah ada yang pro dan kontra itu biasa di alam demokrasi”, kata bupati. Hadir pada acara itu antara lain Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kepala BLH Romiduk Sitompul SH, Kadis PPKAD Erwin Siregar SH, Kepala KIPP Charles Tampubolon SST dan para pejabat eselon III dan IV serta staf.

Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH meminta para kepala kelurahan dan camat khususnya di wilayah kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan untuk lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Hal itu diungkapkan Ali Usman pada rapat persiapan penilaian Adipura di ruang data dan karya kantor bupati, Rabu (29/2-12). Diungkapkannya juga, bahwa kondisi kota Rantauprapat saat ini pasca pemindahan Pasar Baru ke Pasar Gelugur sedikit bersih, namun masih terdapat tumpukan sampah di berbagai sudut kota, baik itu sampah dari pertokoan maupun rumah tangga. Kesadaran masyarakat kita, kata Ali Usman, perlu ditingkatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan ini, seperti membuang sampah pada tempatnya serta memisahkan jenis sampah antara sampah organik dan unorganik. “Para Lurah dan Camat hendaknya dapat menghimbau masyarakat mulai saat ini akan pentingnya penyediaan tong sampah organik dan unorganik di rumah masing-masing agar proses pengolahan sampah lebih mudah dilakukan. Ke depan penanggulangan sampah menjadi tanggung jawab penuh para lurah di wilayahnya amsing-masing”, kata Ali Usman. Ali Usman juga meminta para kepala sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri. Dari pantauan kami, katanya, sudah ada sekolah yang mampu menciptakan sekolah seperti ini, namun masih ada juga sekolah yang belum melaksanakan seperti apa yang kita harapkan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Romiduk Sitompul SH mengatakan, pihaknya sudah memantau ke sejumlah lokasi yang menjadi titik pantau Adipura, yaitu perumahan, pasar, terminal, rumah sakit, perkantoran, taman kota, jalan dan stasiun kereta api. Dari hasil pantauan itu, jelasnya, seluruhnya masih sangat memprihatinkan terutama di jalan pusat kota seperti jalan Sudirman, Ahmad Dahlan dan Diponegoro serta di Pasar Gelugur, Pasar Lama dan Pasar Baru. Ditambahknnya, bahwa penilaian Adipura tahun ini difokuskan pada tiga kriteria, yaitu green issue, white issue dan brown issue. Brown issue terkait dengan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara. Green issue, antara lain soal ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota, estetika kota, rencana tata ruang kota). Adapun white issue meliputi pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Romiduk, piala yang diperlombakan itu hanyalah sebagai motivasi untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Namun, hal yang terpenting adalah pemikiran (mindset) masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Penilaian Adipura tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semula, penilaian hanya mencakup kebersihan dan keteduhan. Tahun ini penilaian lebih kompleks, karena mencakup keseluruhan unsur untuk menciptakan ‘eco city’ atau kota yang sehat, hijau, dan bersahabat dengan lingkungan

Sekdakab Buka Forum SKPD Labuhanbatu · Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Prasarana Pelayanan Umum

Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH atas nama bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD membuka secara resmi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, Rabu (29/2-12). Dalam sambutan tertulisnya Bupati mengatakan, bahwa prioritas pembangunan tahun 2013 masih ditujukan kepada percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan prasarana pelayanan umum. Disamping itu, kata bupati, prioritas juga ditujukan kepada peningkatan aksebilitas pendidikan dengan sasaran peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pendidikan gratis yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. “Demikian juga terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih dalam skala prioritas pembangunan yang kita laksanakan”, kata bupati seperti yang dibacakan Ali Usman. Berkenaan dengan skala prioritas pembangunan tersebut bupati meminta agar dalam penyusunan Renja SKPD harus jelas indikator kinerja program baik indikator keluaran maupun indikator hasil yang akan dicapai sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan SKPD. Ketua panitia pelaksana Forum SKPD Drs H Muhammad Ridwan Rambe Msi dalam laporannya menyampaikan, bahwa acara tersebut diikuti sebanyak 120 orang peserta yang terdiri dari utusan kecamatan, desa/kelurahan, SKPD, perguruan tinggi, ormas, LSM, pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat. Dijelaskan juga maksud dan tujuan pelaksanaan Forum SKPD ini adalah merupakan Sub Sistem Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah, maksudnya adalah sebagai Forum Musyawarah Daerah para pemangku kepentingan (Stakeholders) di tingkat Kabupaten dalam rangka mematangkan rancangan awal RKPD di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013. Sedangkan tujuan Forum SKPD ini adalah mensinkronisasikan dan mengintergrasikan program kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, Kecamatan dan pokok – pokok pikiran anggota DPRD Tahun 2013. Disampaikan juga bahwa Forum SKPD ini akan dijadikan kajian dan sekaligus kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebagai bahan masukan rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu.

Anggota DPRD Labuhanbatu dari PKS mengadu ke Polisi

Papan Nama Fraksi Bintang Keadilan dicabut Anggota DPRD Labuhanbatu dari PKS mengadu ke Polisi RANTAU - Tak senang papan nama Fraksi Bintang Keadilan yang terletak di atas depan pintu ruang kantor Fraksi di cabut dan dirusak tanpa seizin , sejumlah anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS),didampingi anggota Dewan dari Partai Demokrat dan Hanura Labuhanbatu mengadukan Rudi Hartono Anggota DPRD labuhanbatu dari Partai Bntang Reformasi

ke Polres Labuhanbatu ,Kamis (23/2). Informasi Yang dihimpun METRO di Mapolres Labuhanbatu , Sejumlah anggota DPRD dari Partai PKS Yakni Puji Hartoyo, Marahalim dan Jakfar, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Akyar Simbolon dan Lahmuddin Hasibuan, Fraksi Hanura Gunawan Hutabarat dan Ronalt Matio serta Syahmatnor Ritonga dari Fraksi Ampera sekira pukul 10.00 Wib bersama –sama mendatangi ruang SPK Polres Labuhanbatu. Kedatangan Wakil Rakyat Labuhanbatu itu membuat pengaduan atas perlakuan anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Bintang Reformasi Rudi Hartono yang dengan sengaja mencabut dan merusak Papan nama Fraksi Bintang Keadilan . “ Kami melaporkannya ke Polres karena perbuatannya melakukan perusakan dan pencabutan nama Fraksi Bintang Keadilan sangat tidak patut, “ujar Ronalt Matio. Puji Hartoyo selaku Ketua Fraksi Bintang Keadilan kepada Petugas SPK Polres labuhanbatu mengatakan , perusakan itu diketahui anggota Dewan sekira pukul 10.00 WIB, saat itu didepan ruang kantor Fraksi sudah tidak terlihat lagi papan nama Fraksi Bintang Keadilan, lalu anggota Dewan Lahmuddin mempertanyakan kepada sesama rekan-rekan anggota Dewan lainnya,. Tidak berselang beberapa lama, Rudi Hartono muncul dan mengatakan bahwa dia yang mencabut papan Nama Fraksi Bintang Keadilan tersebut, setelah ditanya apa alasan mencabut dan merusak papan nama Fraksi sempat terjadi adu argument selanjutnya rudi pun mengatakan silahkan saja mengadu kalau tidak senang” kalau tak senang mengadu saja, itulah kata Rudi maka kami pun merasa sudah disepelekan “ ujar Puji. Ketua BKD (Badan Kehormatan Dewan) Labuhanbatu Jamilah saat di temui METRO diruang kerjanya menyesalkan adanya beberapa oknum dewan yang membuat penghaduan ke Polres labuhanbatu hanya karena persolan pencabutan papan nama “ Ya seharusnya mereka lapor dululah ke BKD,lalu dari situ nanti kita sahuti dan kita beritahu kepada Pimpinan Dewan, berarti mereka mengangap BKD dan Pimpinan Dewan tidak ada ,”ujar Jamilah . Terpisah Ketua DPRD Labuhanbatu Eliarossa Siregar membenarkan adanya pengaduan anggota Dewan ke Polres Labuhanbatu “ya saya dengar ada anggota Dewan mengadu,karena tadi saya dapat info dari Waka Polres Labuhanbatu melalui telepon, bahkan Waka juga menganjurkan agar permasalahan ini diselesaikan secara Intern dulu” ujarnya seraya mengatakan dia juga belum ketemu dengan sejumlah anggota Dewan yang membuat pengaduan ke Polres Labuhanbatu tersebut. Rudi Hartono yang ditemui METRO di Halaman Gedung DPRD Labuhanbatu mengatakan dia mencabut Papan nama itu karena Fraksi Bintang Keadilan sudah sah dibubarkan dan telah diganti dengan Fraksi Bintang Pelopor Bangsa. “ semalam uda Rapat Paripurna Hasilnya fraksi Bintang Keadilan sudah dirubah menjadi Bintang Pelopor Bangsa” ujarnya . Anggota Dewan lainnya Irwansyah, Ali Akbar dan Hasbullah mengatakan bahwa Fraksi Bintang Keadilan secara otomatis sudah dibubarkan dan telah dibentuk Fraksi Bintang Pelopor Bangsa sesuai dengan PP no 16 tahun 2010 c/q Peraturan Tatib DPRD Labuhanbatu Pasal 8 Poin 2 .” kemarin dalam rapat Raripurna sudah dibentuk Fraksi Bintang Pelopor Bangsa, dan rapat Paripurna itu mengacu dari hasil Rapat Panitia Banmus tanggal 8 Februari 2012 kemarin "ucap Irwansah selaku Ketua Komisi A membidangi Hukum seraya mengatakan seharusnya anggota Dewan mengurusi rakyat. Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu melalui Kasubbag Humas AKP MT Aritonang kepada METRO membenarkan ada sejumlah anggota DPRD Labuhanbatu membuat laporan ke Polres Labuhanbatu tentang perusakan papan nama Fraksi.CR1

Bupati Minta Perusahaan Peduli Kepada Dunia Pendidikan di Labuhanbatu

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD meminta dunia usaha khususnya company perusahaan perkebunan meningkatkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di daerah itu. Tigor mengatakan, bahwa terbatasnya keuangan daerah membuat langkah Pemkab Labuhanbatu untuk melakukan perbaikan terhadap ruang kelas belajar dan meubelair di berbagai sekolah menjadi tersendat. “Untuk itulah kami mengundang saudara-saudara ikut memikirkan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini”, kata Tigor pada malam ramah-tamah dengan dunia usaha yang dilaksanakan di pendopo, Selasa (21/2-12) malam. Tigor juga berharap dunia usaha dapat memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi seperti yang dilakukan oleh Tanoto Poundation. “Tanoto Poundation tidak hanya memberikan beasiswa kepada siswa yang berada di lingkungan perusahaannya, tetapi juga yang berada diluar perusahaannya”, jelas Tigor. Berkaitan dengan data sekolah rusak serta siswa berprestasi itu, Tigor berjanji akan memberikannya kepada perusahaan yang diharapkan dapat melakukan perbaikan sendiri dan memberikan beasiswa langsung kepada anak tersebut. “Kami dapat berikan data, kalau masalah perehaban sekolahnya silahkan bapak-bapak yang melakukannya sendiri agar tidak menimbulkan kecurigaan nantinya”, kata Tigor. Disamping itu, Tigor juga meminta dunia usaha dapat berpartisipasi kepada pembinaan kepemudaan dan olah raga di Labuhanbatu. Saat ini, kata Tigor, Poslab tengah berlaga mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Group II di Kisaran Asahan. Dana untuk mengikuti kompetisi itu sampai berakhir diperkiarakan mencapai Rp 1,8 milyar, sementara kemampuan Pemkab Labuhanbatu untuk mensuport pendanaan hanya Rp 500 juta. “Sebagai perusahaan yang berada di Labuhanbatu sudah selayaknya memiliki rasa kepedulian terhadap Poslab”, ungkap Tigor. Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Setkab Labuhanbatu Drs Karlos Siahaan menjelaskan, bahwa pertemuan itu adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan cara pandang Pemkab Labuhanbatu dengan dunia usaha. Pemkab Labuhanbatu, kata Karlos, tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa bantuan dari dunia usahan yang diperkirakan mencapai 60 perusahaan yang terdiri perusahaan perkebunan, perhotelan dan usaha pribadi. “Kalau masing-masing perusahaan dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), maka permasalahan dunia pendidikan dan pembinaan kepemudaan/olah raga di daerah ini akan dapat teratasi”, kata Karlos. Sementara itu Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Ir Suyanto pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini pihaknya tengah berjuang ke pemerintah pusat agar pajak ekspor CPO (crud palm oil) yang begitu besar dapat disalurkan kembali ke daerah. Selama ini, jelasnya, pajak ekspor CPO itu dikembalikan ke daerah dalam jumlah yang sangat minim, lain halnya dengan bagi hasil pertambangan minyak. “Oleh sebab itu kami sangat berharap dukungan dari masing-masing bupati/walikota yang banyak perusahaan perkebunan kelapa sawitnya agar usaha kami ini dapat terwujud”, jelas Suyanto. Hadir pada kesempatan itu selain para Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, juga dihadiri para kepala badan, dinas dan kantor serta camat se kabupaten Labuhanbatu.(AR). Teks foto : Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika memberikan sambutan pada cara temu ramah dengan pimpinan perusahaan. 2 File telah Dilampirkan| 336KB

Pemkab Labuhanbatu Akan Bentuk Tim Untuk Meneliti PKS Yang Cemari Lingkungan

Pemkab Labuhanbatu dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk meneliti dan melihat secara langsung pabrik kelapa sawit (PKS) yang terindikasi mencemari lingkungan. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dicapai dalam rapat terbatas terkait dengan keluhan masyarakat Desa Teluk Sentosa dan Sungai Sentosa Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu terhadap limbah PKS PTPN IV Kebun Ajamu yang terindikasi mencemari lingkungan di daerah itu. Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan yang memimpin rapat mengatakan, Pemkab Labuhanbatu pada dasarnya dapat merasakan keluhan masyarakat di Panai Hulu, namun kita masih menunggu hasil uji laboratorium di Medan apakah limbah cair dari PKS PTP IV Ajamu yang dialirkan ke sungai masih dalam ambang batas atau tidak. “Kita dalam menentukan sikap dan tindakan harus jelas dasar hukumnya dan jelas pula pokok permasalahnnya agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari”, ungkap Kalos. Ditanya tentang 15 butir kesepakatan yang dicapai antara pihak PTPN IV Ajamu dengan masyarakat Desa Teluk Sentosa dan Sungai Sentosa, Karlos berharap agar kedua belah pihak dapat melaksanakan kesepakatan itu, karena apabila salah satu saja dilanggar pasti gejolak yang selama ini terjadi akan terulang kembali. “Pemkab Labuhanbatu menyambut baik kesepakatan itu dan kami berharap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”, ungkap Karlos, seraya menyampaikan terima kasihnya kepada Muspika khususnya Camat Panai Hulu Khairul Fahmi SH yang telah memfasilitasinya. Terkait adanya laporan masyarakat bahwa pihak PTP IV Kebun Ajamu melakukan pembuangan limbah padat (solid) dan pembakaran janjang sawit di areal perkebunan, Karlos mengatakan, bahwa hal itu tidak diperkenankan, karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. “Sepengetahuan kami PTP IV Kebun Ajamu memiliki alat untuk pembakaran janjang sawit dan izinya juga telah dikeluarkan, mengapa harus di lahan perkebunan”, kata Karlos bertanya. Salah seorang warga Desa Perkebunan Ajamu yang tidak ingin disebutkan namanya kepada media ini menjelaskan, bahwa kolam penampungan limbah PKS itu saat ini sudah mengalami pendangkalan, karena tidak pernah dilakukan pemeliharaan seperti pengorekan. Seharusnya limbah cair yang mengalir dari pabrik dapat ditampung lebih lama di kolam pertama, kedua dan seterusnya sebelum mengalir ke kolam lainnya. Namun, katanya, antara kolam pertama sampai kolam terakhir hampir tidak ada pengendapan telebih dahulu disebabkan pendangkalan, sehingga limbah yang mengalir ke parit maupun sungai diperkirakan masih diatas ambang batas yang diperbolehkan. Hadir pada kesempatan itu antara lain Kadis BLH, Kadis Sosnakertrans, Kabag Pemerintahan, Kabag Humas, Camat Panai Hulu, Kades Teluk Sentosa, Teluk Sentosa dan Kades Perk.Ajamu.(AR).