PNS Dituntut Supaya Bekerja Lebih Baik dan Hati-Hati

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaiabdi negara dan abdi masyarakat yang berperan sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan dituntut supaya bekerja lebih baik dan hati-hati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar SpPD mengatakan itu dalam pidato arahannya yang dibacakan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH pada acara apel gabungan di halaman Balai Diklat BKD, Senin (9/1) yang lalu . Bupati juga menegaskan kepada para PNS supaya lebih meningkatkan disiplin, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan kompetensi di bidang tugas masing-masing, bekerja dengan lebih profesional serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu Bupati mengingatkan, bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan instrumen bagi kita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (god governance) yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). “Untuk itu kami tegaskan kembali kepada kita semua agar mendukung pelaksanaan Inpres dimaksud dan berpikirlah secara jernih dan hntikan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”, tegas bupati. Mengenai disiplin PNS, bupati mengatakan, bahwa berdasarkan pengamatan dan hasil pengawasan serta evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terutama menyangkut disiplin PNS ternyata masih ada PNS yang tidak disiplin. Berkaitan dengan itu bupati meminta setiap pimpinan SKPD maupun pejabat eselon III dan IV secara berjenjang harus dapat menjadi contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, baik keteladanan sikap mental maupun kualitas profesional. Hadir pada acara itu antara lain Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Kaban PPKAD Erwin Siregar SH, Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Catatan Sipli Heli Fenida SKM Mkes, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Jumingan, Sekretaris DPRD Fuad Siregar SH, para pejabat eselon III dan IV serta staf di jajaran Pemkab Labuhanbatu.(AR).

Pelatihan Bilal Mayit, Guru Mengaji dan Nazir Masjid se-L.Batu

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H Isma Fadli Arya Pulungan, S Ag, SH menggelar Silaturrahmi dan Pelatihan Bilal Mayit, Guru Mengaji dan Nazir Masjid se-Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (7/1) di Aula Wisma Putri Deli Rantauprapat. Isma Fadli Pulungan dalam sambutannya pada acara itu menyampaikan, pemberdayaan terhadap bilal mayit, guru mengaji dan nazir masjid merupakan janji politiknya sewaktu kampanye Pemilu Legislatif dahulu. “Alhamdullah niat saya dikabulkan Allah SWT menjadi wakil rakyat sehingga janji politik tersebut harus saya tunaikan dan sudah diaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura),” ujarnya. Selain itu, dirinya juga tengah memperjuangkan agar ketiga unsur yang berhubungan dengan urusan dunia sekaligus akhirat itu mendapat honor dari masing-masing pemerintah daerah di Sumut khususnya di Labusel dan L.Batu. “Sekali lagi Alhamdulillah Pemkab Labura telah menganggarkan honor untuk ketiga unsur tersebut,” urai Ketua Komisi A DPRDSU dari Farksi Partai Golkar itu. Karena peran bilal mayit, guru mengaji dan nazir masjid sangat penting, dia berharap agar semua elemen baik di Labusel maupun di L.Batu dapat mendukung penganggaran honor ketiga unsur tersebut melalui APBD kedua kabupaten dimaksud. Sementara Ustadz H Darwansyah Simanjuntak MA yang dimoderatori ustadz Drs H Bahran Tanjung pada intidalam ceramahnya menyampaikan, perjuangan Isma Fadli terhadap bilal mayit, guru mengaji dan nazir masjid, sangat mulia. “Wajar ketiga unsur itu mendapat honor karena peran mereka sangat penting dan semakin langka. Honor itu sebagai bentuk penghargaan sekaligus rangsangan agar mereka dapat meningkatkan perannya di masyarakat,” tandas Darwansyah.

DPRD Telah Tetapkan APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012

DPRD Kabupaten Labuhanbatu secara aklamasi menerima dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) menjadi Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 670,7 milyar pada Sidang Paripurna dewan, Jum’at, (6/1) sore. Penetapan APBD TA 2012 yang diawali dengan penyampaian nota Nota Keuangan R-APBDTahun Anggaran 2012 oleh Bupati pada rapat paripurna DPRD, Jum’at (30/12) lalu itu dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi, nota jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, pembahasan di panitia anggaran, pangan umum komisi-komisi, pandangan akhir fraksi-fraksi dan diakhiri dengan penetapan dewan. Pembahasan R-APBD TA 2012 yang berlangsung selama 7 hari itu berlangsung cukup a lot dan menyita waktu dewan dan pihak eksekutif, bahkan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung hingga larut malam. Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar pada kesempatan penyampaian sambutannya mengatakan, dengan ditetapkannya persetujuan Ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012 berarti kita akan mengawali rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan instrument dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, kata Tigor, tidaklah berlebihan bila dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Secara khusus kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi maupun komisi-komisi DPRD yang telah memberikan tanggapan dan saran, serta penuh kesabaran membahasa dan mengkaji untuk penyempurnaan Ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012. Sementara Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar pada kesempatan pengambilan keputusan itu mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak, baik dari eksekutif dan legislatif khususnya Badan Anggaran dan Komisi-Komisi yang telah melakukan pengkajian dan penyempurnaan Ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012. Pembahsan R-APBD TA 2012 yang berlangsung cukup panjang sampai larut malam itu, papar Ellya Rossa, tentunya telah menguras tenaga dan pikiran kita semua, namun apabila tugas yang kita laksanakan itu didasari atas tanggung jawab yang penuh demi kemajuan Labuhanbatu tentunya hal itu tidak terasa sebagai beban yang melelahkan. Struktur APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012 yang ditetapkan itu sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar Rp 43.567.146.481,- atau 6,95 % dari APBD TA 2011. Rencana belanja daerah sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar 6,95 % dari APBD TA 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula diusulkan Pemkab Labuhanbatu sebesar Rp 45.240.264.663,- menjadi sebesar Rp 5.000.000.000,- Dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp 589.495.760.100,- yang mengalami pertambahan sebesar Rp 120.759.353.999,- atau 25,76 % dari APBD TA 2011. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar Rp 43.567.146.481,- atau 6,95 % dari APBD TA 2011. Secara umum pertambahan belanja daerah itu dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS dan CPNS sebesar 10 %. Hadir pada acara itu antara lain Wakil Ketua DPRD Aminuddin Manurung dan Syawaluddin Hasibuan, Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Asisten Ekbang Edi Sampurna, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Ahmad Muflih, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Erwin Siregar dan para kepala SKPD.(AR). Teks foto : Bupati Tigor Panusunan Siregar telibat pembicaraan serius dengan Kadis Pendidikan Iskandar dan Kadis Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan sebelum memasuki mobil dinas usai sidang paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Sementara Asisten Pemerintahan Karlos Siahaan, Asisten Ekbang Edi Sampurna, Direktur RSUD HM Nasir Pohan, Kadis Perindagkop Borkat Pane dan Kabag Humas Abdurrahman juga turut dalam pembicaraan itu. 4 File telah Dilampirkan| 673KB

Fraksi Partai Golkar Puji Keberhasilan Pembangunan Yang Dilakukan Tigor

Fraksi Partai Golongan Karya (FP Golkar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu memuji keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar. Perubahan yang dibawa oleh Tigor Panusunan Siregar dengan membangun dan membuka daerah tertinggal dan terisolir di daerah pantai dan pegunungan kami nilai sangat berhasil dan telah membuat bergeraknya roda perekonomian di daerah tersebut. Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Ketua Fraksi David Siregar pada Sidang Paripurna DPRD penetapan APBD TA 2012 di Rantauprapat, Jum’at (6/1) sore. David mengatakan, program lain seperti pembuatan KTP dan KK Gratis, pelayaan kesehatan gratis serta rencana pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK Negeri juga kami nilai berhasil dan itu merupakan program pro rakyat yang harus kita dukung bersama. “Pengerasan dan pelebaran jalan Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat dan pengaspalan jalan Sungai Rakyat – Sungai Berombang kini telah menjadi kenyataan dan telah membawa perubahan perekeonomian rakyat semakin baik di daerah itu”, tegas David. Selain memuji, Fraksi Partai Golkar juga memberikan saran kepada Pemkab Labuhanbatu agar proaktif meminta kepada Pemprov Sumut untuk menuntaskan tapal batas antara Labuhanbatu dengan Rokan Hulu, Riau. Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informastika Kabupaten Labuhanbatu agar melakukan uji kelayakan kepada kapal angkutan sungai yang beroperasi di daerah pantai. “Kami menilai kapal boat yang mengangkut warga di sana sudah cukup tua, oleh karena itu perlu dilakukan uji kelayakan beroperasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”, tegas David. Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu tentang Ranperda APBD TA 2012 itu seluruh fraksi menerima dan sependapat dengan Panitia Anggaran dan mengusulkan agar untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012. Sidang yang sempat diskor disebabkan tidak qourumnya anggota dewan yang hadir akhirnya menetapkan Ranperda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012 menjadi Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012 setelah 1 orang anggota dewan menyusul hadir sehingga penetapan yang dihadiri 2/3 jumlah anggota dapat terpenuhi.(AR). Teks foto : Ketua Fraksi Partai Golkar David Siregar ketika membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar pada Sidang Paripurna membahas Ranperda APBD TA 2012, Jum’at (6/1).

Hindari Potensi Bentrok Fisik antar Nelayan Komisi B DPRD Labuhanbatu Desak Pemkab Tinjau Ulang Rencana Penyerahan Bantuan Kapal Bermotor

Pemkab Labuhanbatu diminta agar segera melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapal motor kepada para nelayan tradisional di Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu. Agar, potensi bentrok fisik antara para nelayan tidak terjadi. Sebab, jika tidak dilakukan mediasi dan penyelesaian persoalan yang ada, tidak tertutup kemungkinan episode kisah kelam para nelayan Sei Berombang pada era awal tahun 2000-an lalu akan terulang kembali. “Seharusnya Pemkab segera melakukan penataan ulang,” ujar Ikhyar P Simbolon, Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu, Selasa (3/1) di ruang kerjanya. Ditambahkannya, ketika awal tahun 2000-an lalu terjadinya aksi anarkis para nelayan setempat dampak kecemburuan sesama nelayan dalam hal tidak adanya pelarangan kapal-kapal pukat trawl yang beroperai di perairan Sei Berombang. Jika hal itu terjadi, maka Pemkab Labuhanbatu yang paling bertanggungjawab. Dan untuk itu, persoalan rerncana pemberian bantuan itu agar secepatnya diselesaikan. Sebab, tambahnya, jika hal tak diinginkan terjadi ditengah mayarakat, hal yang paling dirugikan adalah warga. Dalam hal ini sesama nelayan. Sebab, katanya nelayan yang sejak lama menunggu perhatian dan bantuan pemerintah terkecewakan oleh kurangnya pengkajian rencana pemberian bantuan kapal bermotor secara matang. “Apa Pemkab mau bertanggung jawab jika tindakan seperti yang lalu terulang kembali,” paparnya. Komisi B, kata Akhyar segera akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal rencana pemberian bantuan itu. Sehingga, dapat dilakukan mediasi dan mencari penyelesaian maalah yang ada. “Bila perlu kita akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam hal itu,” jelasnya. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan meminta kepada pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapala bermotor kepada para nelayan Sei Berombang. Alasannya, diduga terjadinya mark up dalam pembuatan kapal tersebut. Serta, terindikasi kuat calon penerima bantuan ada yang bukan sebagai nelayan. “Kami mohon Pemkab Labuhanbatu memberikan perlindungan pada masyarakat nelayan kecil,” ungkap Muhyar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan, Senin (2/1) di Rantauprapat. Muhyar memaparkan, bantuan kapal motor yang bersumber dana dari APBD Labuhanbatu 2011 sebanyak 10 unit itu juga diduga terjadinya mark up. Sebab, dengan seukuran kapal itu harga kapal hanya berkisar Rp45 juta. “Menurut kami atau kebiasaan kami menempah.membuat kapal bot dan alat tangkap harga hanya sebesar Rp45 juta. Tapi, bantuan itu seharga Rp98 juta oerunit,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang bantuan tersebut. Sebab, terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan dengan hanya memberikan bantuan kepada sekelompok orang yang sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses permohonan bantuan itu kepada pihak Pemkab setempat. “Pemerintah diharap benar-benar mengenal siapa nelayan yang berhak menerima bantuan itu,” jelasnya. Muhyar mengaku, pihaknya juga menyurati Ketua DPRD Labuhanbatu, Wakil bupati Labuhanbatu, Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat terkait hal itu. Sebelumnya diberitakan, nelayan tradisional Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kecamatan Panai Hilir menolak bantuan kapal boat dan alat tangkap ikan. Pasalnya, pemberian cuma-cuma yang dananya bersumber dari APBD kabupaten itu dinilai salah sasaran. Koordinator PPN Kecamatan Panai Hilir, Tajuddin didampingi pengurus KSU Nelayan Bersatu Desa Sei Baru Ulong, mengatakan, penolakan itu dilakukan secara resmi dengan menyurati instansi terkait serta ditembuskan kepada Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar serta Ketua DPRD Hj Ellya Rosa Siregar. Dalam surat itu, Tahjuddin beralasan penolakan dikarenakan pemberian bantuan tersebut tidak kepada yang membutuhkan. “Nelayanlah yang membutuhkan kapal boat dan alat tangkap ikan, bukan kelompok tertentu yang hanya segelintir oknum,” terang Tajuddin. Selain itu, sejak awal mereka yang tergabung didalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) sudah sepakat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ada 7 unit boat yang dilengkapi dengan alat tangkapnya akan mereka dapatkan. Namun Desember 2011, mereka diberitahukan bahwa 8 unit bantuan itu telah diberikan kepada salah satu lembaga nelayan minoritas, sedangkan mereka hanya kebagian 2 unit. “Kami dari dahulu yang diajak bermusyawarah tentang apa yang dibutuhkan dengan tujuan membangun ekonomi kerakyatan masyarakat nelayan, tapi mengapa yang menerimanya orang lain yang sama sekali tidak pernah terlibat dan diduga sarat dengan kepentingan pribadi, kelompok serta kesempatan politik, bukan kepada masyarakat kecil nelayan,” tegas Tajuddin lagi.

Ciptakan Suasana Yang Mendukung Pemberantasan Korupsi

Mari perbaiki lingkungan di setiap jajaran Kementerian Agama dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi terlaksananya program pen cegahan dan pemberantasan korupsi. Jauhkan lingkungan yang terkait dengan sikap atau sistem yang dapat mengarahkan kita pada perbuatan koruptif. Demikian Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar selaku inspektur upacara saat membacakan Amanat Menteri Agama RI H Suryadharma Ali pada Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-66 Tahun 2012 di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Selasa (3/1). Dikatakan, sekuat apapun niat dan kapabilitas moral seseorang jika berada dalam lingkungan yang tidak mendukung bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi hampir dapat dipastikan akan dapat menggoyahkannya. Selain itu Menag mengungkapkan, permasalahan yang belakangan ini dihadapi kemenag adalah munculnya sikap memaksakan kehendak tanpa menghiraukan keharmonisan hubungan antarumat beragama yang telah terpelihara selama ini dan pemanfaatan isu agama untuk kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan, namun kita harus tetap mengoptimalkan penerapan sejumlah peraturan perundangan yang terkait, memberdayakan peranan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial dan memaksimalkan partisipasi sosial dalam menciptakan kerukunan berbasis masyarakat. Sedangkan di bidang penyelenggaraan haji, Kemenag terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang memungkinkan jemaah haji terlayani dengan baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Usai upacara HAB Kemenag yang bertema “Memperteguh Komitmen unrtuk Membangun Kementerian Agama yang Bebas dari Korupsi” itu, dilanjutkan dengan resepsi di halaman Kantor Kemegag L.Batu. Pada saat itu juga Kepala Kantor Kemenag L.Batu Drs H Azaman Harahap didampingi KTU Drs H Darajat Siregar M Pd dan Ketua Panitia Pelaksana Drs Pengadilan MAg memberikan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan/pertandingan yang digelar dalam rangkaian HAB Kemenag ke-66 Kab. L.Batu. (a18) Teks Foto: Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika menyematkan Satya Lencana Pengabdian 25 tahun dari Presiden RI kepada salah seorang PNS Kantor Kemenag Kab.Labuhanbatu. Waspada/Armansyah Abdi

Bupati Labuhanbatu Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menyampaikan nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kab. L.Batu TA 2012 pada rapat paripurna dewan, Selasa (3/1). Jawaban yang disampaikan Tigor kepada fraksi Golkar mengenai penurunan pajak daerah pada R-APBD TA 2012 adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan hak atas bangunan. Penurunan tersebut berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. “Hal itu disebabkan adanya objek pajak yang tidak beroperasi cukup potensial, dan adanya potensi yang tidak bisa dipungut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, jelas Tigor. Jawaban bupati atas pertanyaan fraksi PDI-P mengenai alokasi dana penyesuaian otonomi khusus pada R-APBD TA 2012, bahwa dana tersebut tidak dibawakan, karena penetapannya belum diperoleh dan apabila dana tersebut diterima pada saat pelaksanaan APBD TA 2012, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Tigor menyampaikan jawaban atas pertanyaan F-PPP mengenai upaya dan langkah-langkah dalam mengintensifkan pengelolaan pendapatan asli daerah, bahwa Pemkab Labuhanbatu akan melakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan melakukan sosialisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penjelasan Bupati terhadap pertanyaan Fraksi Hanura mengenai pertambahan belanja pegawai pada R-APBD TA 2012, bahwakenaikan belanja pegawai itu dialokasikan untuk kenaikan gaji dan tunjangan CPNSD/PNSD sebesar 10% dan adanya penyesuaian harga beras bagi CPNSD/PNSD serta pembayaran haji dan tunjangan bagi pengangkatan CPNSD tahun 2012. Sementara penertiban kenderaan yang ditanyakan Fraksi Ampera, khususnya truck yang memasuki kota, Tigor mengatakan, akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. “Hal itu akan menjadi perhatian kami untuk kelancaran kota Rantauprapat”, kata Tigor. Mengenai pembangunan Poskesdes yang dianggarkan pada R-APBD 2012 atas pertanyaan Fraksi Bintang Keadilan, Tigor menjelaskan, bahwa alokasi dimaksud bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana Poskesdes yang telah dibangun agar Poskesdes dapat berfungsi secara optimal dalam melaksanakan pelayanan kepad masyarakat. Hadir pada acara tersebut antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Wakil Bupati Suhari Pane SIP, para unsure pimpinan daerah, para kepala SKPD dan anggota dewan.(AR).