Hindari Potensi Bentrok Fisik antar Nelayan Komisi B DPRD Labuhanbatu Desak Pemkab Tinjau Ulang Rencana Penyerahan Bantuan Kapal Bermotor

Pemkab Labuhanbatu diminta agar segera melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapal motor kepada para nelayan tradisional di Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu. Agar, potensi bentrok fisik antara para nelayan tidak terjadi. Sebab, jika tidak dilakukan mediasi dan penyelesaian persoalan yang ada, tidak tertutup kemungkinan episode kisah kelam para nelayan Sei Berombang pada era awal tahun 2000-an lalu akan terulang kembali. “Seharusnya Pemkab segera melakukan penataan ulang,” ujar Ikhyar P Simbolon, Ketua Komisi B DPRD Labuhanbatu, Selasa (3/1) di ruang kerjanya. Ditambahkannya, ketika awal tahun 2000-an lalu terjadinya aksi anarkis para nelayan setempat dampak kecemburuan sesama nelayan dalam hal tidak adanya pelarangan kapal-kapal pukat trawl yang beroperai di perairan Sei Berombang. Jika hal itu terjadi, maka Pemkab Labuhanbatu yang paling bertanggungjawab. Dan untuk itu, persoalan rerncana pemberian bantuan itu agar secepatnya diselesaikan. Sebab, tambahnya, jika hal tak diinginkan terjadi ditengah mayarakat, hal yang paling dirugikan adalah warga. Dalam hal ini sesama nelayan. Sebab, katanya nelayan yang sejak lama menunggu perhatian dan bantuan pemerintah terkecewakan oleh kurangnya pengkajian rencana pemberian bantuan kapal bermotor secara matang. “Apa Pemkab mau bertanggung jawab jika tindakan seperti yang lalu terulang kembali,” paparnya. Komisi B, kata Akhyar segera akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal rencana pemberian bantuan itu. Sehingga, dapat dilakukan mediasi dan mencari penyelesaian maalah yang ada. “Bila perlu kita akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam hal itu,” jelasnya. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan meminta kepada pihak Pemkab Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang rencana pemberian bantuan kapala bermotor kepada para nelayan Sei Berombang. Alasannya, diduga terjadinya mark up dalam pembuatan kapal tersebut. Serta, terindikasi kuat calon penerima bantuan ada yang bukan sebagai nelayan. “Kami mohon Pemkab Labuhanbatu memberikan perlindungan pada masyarakat nelayan kecil,” ungkap Muhyar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan, Senin (2/1) di Rantauprapat. Muhyar memaparkan, bantuan kapal motor yang bersumber dana dari APBD Labuhanbatu 2011 sebanyak 10 unit itu juga diduga terjadinya mark up. Sebab, dengan seukuran kapal itu harga kapal hanya berkisar Rp45 juta. “Menurut kami atau kebiasaan kami menempah.membuat kapal bot dan alat tangkap harga hanya sebesar Rp45 juta. Tapi, bantuan itu seharga Rp98 juta oerunit,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang bantuan tersebut. Sebab, terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan dengan hanya memberikan bantuan kepada sekelompok orang yang sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses permohonan bantuan itu kepada pihak Pemkab setempat. “Pemerintah diharap benar-benar mengenal siapa nelayan yang berhak menerima bantuan itu,” jelasnya. Muhyar mengaku, pihaknya juga menyurati Ketua DPRD Labuhanbatu, Wakil bupati Labuhanbatu, Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat terkait hal itu. Sebelumnya diberitakan, nelayan tradisional Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kecamatan Panai Hilir menolak bantuan kapal boat dan alat tangkap ikan. Pasalnya, pemberian cuma-cuma yang dananya bersumber dari APBD kabupaten itu dinilai salah sasaran. Koordinator PPN Kecamatan Panai Hilir, Tajuddin didampingi pengurus KSU Nelayan Bersatu Desa Sei Baru Ulong, mengatakan, penolakan itu dilakukan secara resmi dengan menyurati instansi terkait serta ditembuskan kepada Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar serta Ketua DPRD Hj Ellya Rosa Siregar. Dalam surat itu, Tahjuddin beralasan penolakan dikarenakan pemberian bantuan tersebut tidak kepada yang membutuhkan. “Nelayanlah yang membutuhkan kapal boat dan alat tangkap ikan, bukan kelompok tertentu yang hanya segelintir oknum,” terang Tajuddin. Selain itu, sejak awal mereka yang tergabung didalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) sudah sepakat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ada 7 unit boat yang dilengkapi dengan alat tangkapnya akan mereka dapatkan. Namun Desember 2011, mereka diberitahukan bahwa 8 unit bantuan itu telah diberikan kepada salah satu lembaga nelayan minoritas, sedangkan mereka hanya kebagian 2 unit. “Kami dari dahulu yang diajak bermusyawarah tentang apa yang dibutuhkan dengan tujuan membangun ekonomi kerakyatan masyarakat nelayan, tapi mengapa yang menerimanya orang lain yang sama sekali tidak pernah terlibat dan diduga sarat dengan kepentingan pribadi, kelompok serta kesempatan politik, bukan kepada masyarakat kecil nelayan,” tegas Tajuddin lagi.

Ciptakan Suasana Yang Mendukung Pemberantasan Korupsi

Mari perbaiki lingkungan di setiap jajaran Kementerian Agama dengan menciptakan suasana yang mendukung bagi terlaksananya program pen cegahan dan pemberantasan korupsi. Jauhkan lingkungan yang terkait dengan sikap atau sistem yang dapat mengarahkan kita pada perbuatan koruptif. Demikian Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar selaku inspektur upacara saat membacakan Amanat Menteri Agama RI H Suryadharma Ali pada Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-66 Tahun 2012 di Lapangan Ika Bina Rantauprapat, Selasa (3/1). Dikatakan, sekuat apapun niat dan kapabilitas moral seseorang jika berada dalam lingkungan yang tidak mendukung bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi hampir dapat dipastikan akan dapat menggoyahkannya. Selain itu Menag mengungkapkan, permasalahan yang belakangan ini dihadapi kemenag adalah munculnya sikap memaksakan kehendak tanpa menghiraukan keharmonisan hubungan antarumat beragama yang telah terpelihara selama ini dan pemanfaatan isu agama untuk kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai luhur agama itu sendiri. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan, namun kita harus tetap mengoptimalkan penerapan sejumlah peraturan perundangan yang terkait, memberdayakan peranan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial dan memaksimalkan partisipasi sosial dalam menciptakan kerukunan berbasis masyarakat. Sedangkan di bidang penyelenggaraan haji, Kemenag terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang memungkinkan jemaah haji terlayani dengan baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Usai upacara HAB Kemenag yang bertema “Memperteguh Komitmen unrtuk Membangun Kementerian Agama yang Bebas dari Korupsi” itu, dilanjutkan dengan resepsi di halaman Kantor Kemegag L.Batu. Pada saat itu juga Kepala Kantor Kemenag L.Batu Drs H Azaman Harahap didampingi KTU Drs H Darajat Siregar M Pd dan Ketua Panitia Pelaksana Drs Pengadilan MAg memberikan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan/pertandingan yang digelar dalam rangkaian HAB Kemenag ke-66 Kab. L.Batu. (a18) Teks Foto: Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika menyematkan Satya Lencana Pengabdian 25 tahun dari Presiden RI kepada salah seorang PNS Kantor Kemenag Kab.Labuhanbatu. Waspada/Armansyah Abdi

Bupati Labuhanbatu Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menyampaikan nota jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kab. L.Batu TA 2012 pada rapat paripurna dewan, Selasa (3/1). Jawaban yang disampaikan Tigor kepada fraksi Golkar mengenai penurunan pajak daerah pada R-APBD TA 2012 adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan hak atas bangunan. Penurunan tersebut berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. “Hal itu disebabkan adanya objek pajak yang tidak beroperasi cukup potensial, dan adanya potensi yang tidak bisa dipungut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, jelas Tigor. Jawaban bupati atas pertanyaan fraksi PDI-P mengenai alokasi dana penyesuaian otonomi khusus pada R-APBD TA 2012, bahwa dana tersebut tidak dibawakan, karena penetapannya belum diperoleh dan apabila dana tersebut diterima pada saat pelaksanaan APBD TA 2012, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Tigor menyampaikan jawaban atas pertanyaan F-PPP mengenai upaya dan langkah-langkah dalam mengintensifkan pengelolaan pendapatan asli daerah, bahwa Pemkab Labuhanbatu akan melakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan melakukan sosialisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penjelasan Bupati terhadap pertanyaan Fraksi Hanura mengenai pertambahan belanja pegawai pada R-APBD TA 2012, bahwakenaikan belanja pegawai itu dialokasikan untuk kenaikan gaji dan tunjangan CPNSD/PNSD sebesar 10% dan adanya penyesuaian harga beras bagi CPNSD/PNSD serta pembayaran haji dan tunjangan bagi pengangkatan CPNSD tahun 2012. Sementara penertiban kenderaan yang ditanyakan Fraksi Ampera, khususnya truck yang memasuki kota, Tigor mengatakan, akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. “Hal itu akan menjadi perhatian kami untuk kelancaran kota Rantauprapat”, kata Tigor. Mengenai pembangunan Poskesdes yang dianggarkan pada R-APBD 2012 atas pertanyaan Fraksi Bintang Keadilan, Tigor menjelaskan, bahwa alokasi dimaksud bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana Poskesdes yang telah dibangun agar Poskesdes dapat berfungsi secara optimal dalam melaksanakan pelayanan kepad masyarakat. Hadir pada acara tersebut antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Wakil Bupati Suhari Pane SIP, para unsure pimpinan daerah, para kepala SKPD dan anggota dewan.(AR).

Rencana Penyerahan Bantuan Kapal Bermotor ke Nelayan Sei Berombang perlu Ditinjau Ulang

Rencana pemberian bantuan kapal motor kepada para nelayan tradisisional di Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu agar ditinjau ulang. Alasannya, diduga terjadinya mark up dalam pembuatan kapal tersebut. Serta, terindikasi kuat calon penerima bantuan ada yang bukan sebagai nelayan. “Kami mohon Pemkab Labuhanbatu memberikan perlindungan pada masyarakat nelayan kecil,” ungkap Muhyar Koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Keadilan, Senin (2/1) di Rantauprapat. Muhyar memaparkan, bantuan kapal motor yang bersumber dana dari APBD Labuhanbatu 2011 sebanyak 10 unit itu juga diduga terjadinya mark up. Sebab, dengan seukuran kapal itu harga kapal hanya berkisar Rp45 juta. “Menurut kami atau kebiasaan kami menempah.membuat kapal bot dan alat tangkap harga hanya sebesar Rp45 juta. Tapi, bantuan itu seharga Rp98 juta oerunit,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar melakukan peninjauan ulang bantuan tersebut. Sebab, terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan dengan hanya memberikan bantuan kepada sekelompok orang yang sejak awal tidak terlibat langsung dalam proses permohonan bantuan itu kepada pihak Pemkab setempat. “Pemerintah diharap benar-benar mengenal siapa nelayan yang berhak menerima bantuan itu,” jelasnya. Muhyar mengaku, pihaknya juga menyurati Ketua DPRD Labuhanbatu, Wakil bupati Labuhanbatu, Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat terkait hal itu. Sebelumnya diberitakan, nelayan tradisional Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kecamatan Panai Hilir menolak bantuan kapal boat dan alat tangkap ikan. Pasalnya, pemberian cuma-cuma yang dananya bersumber dari APBD kabupaten itu dinilai salah sasaran. Koordinator PPN Kecamatan Panai Hilir, Tajuddin didampingi pengurus KSU Nelayan Bersatu Desa Sei Baru Ulong, mengatakan, penolakan itu dilakukan secara resmi dengan menyurati instansi terkait serta ditembuskan kepada Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar serta Ketua DPRD Hj Ellya Rosa Siregar. Dalam surat itu, Tahjuddin beralasan penolakan dikarenakan pemberian bantuan tersebut tidak kepada yang membutuhkan. “Nelayanlah yang membutuhkan kapal boat dan alat tangkap ikan, bukan kelompok tertentu yang hanya segelintir oknum,” terang Tajuddin. Selain itu, sejak awal mereka yang tergabung didalam Pilar Perjuangan Nelayan (PPN) sudah sepakat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ada 7 unit boat yang dilengkapi dengan alat tangkapnya akan mereka dapatkan. Namun Desember 2011, mereka diberitahukan bahwa 8 unit bantuan itu telah diberikan kepada salah satu lembaga nelayan minoritas, sedangkan mereka hanya kebagian 2 unit. “Kami dari dahulu yang diajak bermusyawarah tentang apa yang dibutuhkan dengan tujuan membangun ekonomi kerakyatan masyarakat nelayan, tapi mengapa yang menerimanya orang lain yang sama sekali tidak pernah terlibat dan diduga sarat dengan kepentingan pribadi, kelompok serta kesempatan politik, bukan kepada masyarakat kecil nelayan,” tegas Tajuddin lagi. Anggota DPRD Labuhanbatun Ali Akbar Hasibuan menegaskan, Dinas Perikanan dan Kelautan harus bertanggung jawab serta mengklarifikasi adanya penolakan bantuan gratis. Sebab, dipastikan permasalahan yang diungkapkan oleh nelayan itu mendekati kebenaran. “Itu harus ditindaklanjuti,” tegasnya. Menurut Ali, pihaknya akan mempelajari duduk permasalahan dan meneruskan dengan memanggil instansi terkait. “Dengar pendapat akan digelar terkait penolakan itu, namun harus kita pelajari duduk masalahnya, ini harus disikapi secepatnya karena berkaitan penggunaan uang daerah,” tambah Ali Akbar.

Wakil Bupati L.Batu Tutup Raimuna Tahun 2011

Wakil Bupati Labuhanbatu yang juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten L.Batu Suhari Pane SIP menutup kegiatan Raimuna Cabang Tahun 2011 bagi Pramuka Penegak dan Pandega di Bumi Perkemahan Janji, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Jumat (30/12). Suhari dalam pidato tanpa teks menyampaikan, peserta Raimuna yang berasal dari Kab. L.Batu, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) telah mendapatkan pelajaran, pelatihan dan berbagai keterampilan lainnya dari instruktur dari gerakan pramuka sendiri, dari instruktur sipil maupun dari militer selama kegiatan perkemahan akbar berlangsung. Kegiatan yang dilakukan pada Raimuna Cabang Tahun 2011 antara lain yakni kegiatan prestasi, observasi, out bound, latihan survival, aneka permainan, penghijauan, ceramah narkoba dan HIV/AIDS, penanggulangan bencana dan pentas seni budaya. Dengan berbagai pelajaran, pelatihan dan keterampilan yang diberikan instruktur itu, kata wakil bupati, diharapkan adik-adik peserta Raimuna tahun ini dapat menjadikannya sebagai bekal yang berharga bagi adik-adik sendiri dalam menghadapi tantangan masa depan yang serba dinamis, kompleks dan dipenuhi persaingan sengit di era globalisasi ini. Kita mengetahui bahwa gerakan pramuka merupakan gerakan aksi yang dipandang sangat perlu dalam membentuk watak dan karakter positif bagi anak bangsa sehingga gerakan ini dinaungi oleh undang-undang dan harus dilaksanakan secara terpadu di bagian manapun di negeri ini. Dari gerakan pramuka diharapkan lahir generasi-generasi tangguh, berbudaya unggul, berkarakter kuat, tidak cengeng menghadapi tantangan dan dapat beradaptasi terhadap situasi dan kondisi apapun. Generasi-generasi ini lah nantinya yang akan dapat memegang tongkat estafet kepemimpinan, baik untuk tingkat nasional, Sumatera Utara dan khususnya untuk Kabupaten Labuhanbatu ke depan. Sekretaris Panitia Pelaksana Raimuna Cabang Tahun 2011 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka L.Batu Adi Prawira dalam laporannya mengatakan, kegiatan Raimuna Cabang Tahun 2011 berjalan lancer. Kalau pun ada kendala, yakni hari pertama dan hari kedua, dimana sejulah peserta Raimuna mengalami sakit ringan. Raimuna sendiri berlangsung mulai 27-30 Desember 2011 di Komplek Gedung Olah Raga Rantauprapat. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK L.Batu Ny Hj Fitra Laila Tigor Panusunan Siregar SpTHT dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan Kawrcab Gerakan Pramuka L.Batu seperti Raimuna Cabang Tahun 2011 seperti ini sangat positif dalam rangka pendidikan karakter anak-anak didik di L.Batu. Oleh karena itu, dia mengatakan akan menyampaikan kepada Bupati L.Batu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD untuk menyediakan lokasi yang representatif bagi kegiatan-kegiatan kepramukaan di daerah ini.

Bupati Sampaikan Nota Keuangan R-APBD Labuhanbatu TA 2012

Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada rapat paripurna DPRD, Jum’at (30/12). Dalam penyampaian Nota Keuangan itu Tigor mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2012 diajuan sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar Rp 43.567.146.481,- atau 6,95 % dari APBD TA 2011. Rencana belanja daerah sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar 6,95 % dari APBD TA 2011. Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami pertambahan, namun ada beberapa ayat penerimaan yang mengalami pengurangan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 45.240.264.663,- mengalami pengurangan dari APBD TA 2011 sebesar Rp Rp 3.680.245.953,- atau 7,52%. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 589.495.760.100,- secara keseluruhan mengalami pertambahan sebesar Rp 120.759.353.999,- atau 25,76 % dari APBD TA 2011. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 36 milyar yang diperoleh dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi, sedangkan dana percepatan pembangunan infrastruktur dan biaya operasional sekolah serta bantuan keuangan provinsi tidak direncanakan dalam R-APBD TA 2012, karena penetapannya belum diperoleh dari pemerintah atasan. Belanja daerah dalam R-APBD TA 2012 direncanakan sebesar Rp 670.736.024.763,- bertambah sebesar Rp 43.567.146.481,- atau 6,95 % dari APBD TA 2011. Secara umum pertambahan belanja daerah itu dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS dan CPNS sebesar 10 %. Sedangkan belanja langsung berkurang sebesar 3,50 % dari TA 2011, pengurangan ini disebabkan adanya program dan kegiatan seperti dana DPID, BOS dan bantuan keuangan provinsi dalam R-APBD TA 2012 belum dialokasikan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.089.640.217,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.089.640.217,-. Dengan demikian, pengeluaran penerimaan pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp 89.640.217,- dan penguatan modal bagi koperasi dan UKM sebesar Rp 1 milyar. Kebijakan pemerintah daerah yang cukup mempengaruhi alokasi belanja daerah pada R-APBD TA 2012 tentunya adalah penetapan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2012 sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), yaitu pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dengan sasaran angka partisipasi sekolah dan mutu pendidikan. Pembangunan infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana transportasi khususnnya pada kawasan strategis serta kawasan tertinggal. Pembangunan kesehatan, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dengan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan pertanian dan ekonomi kerakyatan, yaitu peningkatan penguatan kapasitas permodalan dan peralatan maupun SDM pengusaha ekonomi. Hadir pada acara itu antara lain Wakil Ketua DPRD Aminuddin Manurung, Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah H Erwin Siregar SH dan para kepala SKPD. Teks foto : Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd disaksikan Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dan Wakil Ketua Aminuddin Manurung ketika menandatangani Nota Kesepahaman KUA dan PPAS sebelum pelaksanaan rapat R-APBD TA 2012.

Bupati : Tanam Pohon Untuk Anak Cucu

RANTAUPRAPAT, ML : Untuk mensiasati cuaca ekstrim saat ini berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti memberikan bibit unggul dengan masa panen pendek dan penanaman sejuta pohon di berbagai tempat.
Demikian disampaikan bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika diwawancarai wartawan di sela-sela acara Peringatan Hari Penanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) di komplek Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun, Jalan Adam Malik, Rantauprapat, Selasa (20/12).
Bupati mengatakan, penaman pohon yang kita lakukan memang tidak dapat dirasakan manfaatnya saat ini, tetapi dalam 20 tahun mendatang anak cucu kita pasti dapat merasakannya. “Oleh sebab itu tanamlah pohon untuk anak cucu kita sebagai warisan yang bernilai tinggi bagi mereka pada saatnya”, tegas Tigor.
Pemanasan global sudah nyata dapat kita rasakan, kata Tigor, jadi tidak ada jalan lain kita sebagai orang tua dan pemerintah harus mulai berbuat saat ini dengan melakukan gerakan penanaman pohon baik itu di lingkungan pekarangan masing-masing, maupun di lokasi-lokasi yang dianggap tandus.
Sementara itu amanat tertulis menteri kehutanan RI menjelaskan, bahwa penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011 merupakan gerakan nyata penanaman pohon secara massal yang bertujuan untuk menambah tutupan lahan dan mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, konservasi keanekaragaman hayati (biodeversity), penyerapan karbon di atmosfir untuk pencegahan dampak perubahan iklim, mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.
Terjadinya banjir dan longsor di beberapa daerah membuktikan bahwa hulu DAS telah mengalami kerusakan. Guna mengatasi masalah tersebut, Kementerian Kehutanan telah meluncurkan berbagai program untuk perbaikan lingkungan, satu di antaranya adalah Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon.
Mengingat perbaikan lingkungan ini merupakan kerja besar, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, maka saya harapkan instansi terkait, kalangan pendidikan, TNI, POLRI, dan swasta ikut serta mendukung gerakan penanaman satu miliar pohon ini.
Keikutsertaan semua pihak dalam kegiatan penanaman pohon ini dapat dikatakan bahwa dalam pembangunan nasional tidak ada program yang primadona, karena pada dasarnya di dalam pembangunan nasional itu terdapat keterkaitan antar sektor, dan semua sektor harus saling mendukung demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Inilah yang kita sebut dengan kebersamaan.
Demikian pula dengan kegiatan penanaman pohon pada hari ini, merupakan wujud kebersamaan Pemerintah dengan masyarakat. Kebersamaan seperti itu perlu terus kita bina dan kembangkan, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang baik, dan dengan kesadaran sendiri berperan aktif dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Jumingan, kepada wartawan mengatakan, lokasi kegiatan penanaman pohon dilakukan secara serentak di 9 kecamatan di kabupaten Labuhanbatu.
Adapun tempat-tempat penanaman dilakukan di lahan yang telah degradasi atau tidak produktif yang mendesak dipulihkan, kawasan public (pusat rekreasi), kanan-kiri turus jalan (jalan Negara, provinsi, kabupaten, dan desa), pekarangan atau halaman perkantoran, rumah ibadah, sekolah-sekolah, pemukiman dan fasilitas umum serta sempadan sungai.
Jumingan juga menjelasakan, bahwa jenis bibit tanaman yang ditanam sebanyak 55.050 batang yang terdiri dari mahono sebanyak 23.100 batang, mangga 5.150 batang, rambutan 5.150 batang, durian 11.650 batang, manggis 2.500 batang, petai 2.500 batang dan matoa 5.000 batang.
Bibit tanaman yang telah didistribusikan kepada masyarakat dan telah ditanam sebanyak 17.948 batang pohon yang dilaksanakan oleh Kodim 0209 Labuhanbatu, Organisasi Perempuan Labuhanbatu dan Bank BRI.
Dikatakannya, bahwa kegiatan yang berthemakan “Sukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon” ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik secara individu, keluarga, kelompok, desa/kelurahan, kecamatan dan wilayah kabupaten harus bersama-sama melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon mulai dari diri sendiri dan lingkungan sendiri.
Hadir pada kesempatan itu antara lain Dan Dim 0209 Letkol Inf Abdi Iman Sakti Zebua, Asisten Ekbang Drs H Edi Sampurna Rambe MSi, Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH, para kepala SKPD, Camat Rantau Utara Haris Topan Hasibuan SH, Camat Rantau Selatan Hery AP, para kepala keluaran se-kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan, pemuka masyakarat dan ratusan pelajar Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun.(AR).

Teks foto : Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD didampingi Kadis Hutbun Ir Jumingan ketika melakukan penanaman pohon mangga di komplek Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun.
1 File telah Dilampirkan| 207KB