RANTAUPRAPAT, SLR : Pemkab dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu menyimpulkan, bahwa yang menyangkut administrasi dan rasionalisasi anggaran agar jadwal penetapan APBD hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya pada bulan Desember bulan berkenaan sudah menjadi Perda dan pada bulan Januari sudah bisa direalisasikan. Demikian pidato tertulis bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD yang dibacakan Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH pada apel gabungan di lapangan Diklat BKD, Senin (11/3-13).
Bupati mengatakan, kesimpulan itu diambil setelah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Labuhanbatu melakukan rapat pada tanggal 11 Februari 2013 lalu untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013.
Dari pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubsu tentang Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 disepakati menindaklanjuti Keputusan Gubsu tersebut dengan menuangkannya ke dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Labuhanbatu.
Selain itu, kata Bupati, dari hasil rapat tersebut Badan Anggaran menyarankan agar tender-tender proyek fisik di tahun 2013 lebih cepat pelaksanaannya supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pengerjaan proyek-proyek fisik seperti tahun 2012 lalu.
Kami informasikan juga, kata Bupati, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 lalu telah diadakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Labuhanbatu tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat ini melibatkan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD, para SKPD, ketua PGRI, Dewan Pendidikan dan stakeholder yang peduli dengan pendidikan di kabupaten Labuhanbatu.
Dalam rapat itu, jelas Bupati, telah diambil beberapa kesimpulan antara lain agar muatan local yang akan dimasukkan dalam kurikulum disarankan agar disesuaikan dengan daerah masing-masing, seperti daerah persisir, perkotaan dan pertanian. Rapat itu juga menyimpulkan agar dalam Ranperda tentang Budaya dan Adat Melayu Labuhanbatu supaya melibatkan sesepuh atau tokoh masyarakat Labuhanbatu.
Bupati berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan pendidikan dapat memberikan masukan kepada Badan Legislasi, sehingga diharapkan Perda yang akan digodok dapat menjawab tantangan dalam bidang pendidikan.
Hadir pada upacara itu antara lain Asisten Administrasi Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Adm Ekbang dan Kesos H Burhanuddin SH, Asisten Administrasi Umum Elfin Riswan SE, Sekwan H Fuad Siregar SH, Kadis Perhubungan dan Kominfo Siaful SP, Kepala BLH Romiduk Sitompul SH, Kaban PMDK Zaid S Sos, Kaban P2KB Helifenida SKM MKes, Kadis Hutbun Ir Jumingan, para pejabat eselon III dan IV serta staf.(AR).
Teks foto : Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH memberikan penghormatan pada upacara bendera (apel gabungan) di halaman Diklat BKD, Senin (11/3-13).
Pemkab dan DPRD Labuhanbatu Simpulkan Jadwal Penetapan APBD Selamat-Lambatnya Bulan Desember
RANTAUPRAPAT, SLR : Pemkab dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu menyimpulkan, bahwa yang menyangkut administrasi dan rasionalisasi anggaran agar jadwal penetapan APBD hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya pada bulan Desember bulan berkenaan sudah menjadi Perda dan pada bulan Januari sudah bisa direalisasikan. Demikian pidato tertulis bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD yang dibacakan Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH pada apel gabungan di lapangan Diklat BKD, Senin (11/3-13).
Bupati mengatakan, kesimpulan itu diambil setelah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Labuhanbatu melakukan rapat pada tanggal 11 Februari 2013 lalu untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013.
Dari pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubsu tentang Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2013 disepakati menindaklanjuti Keputusan Gubsu tersebut dengan menuangkannya ke dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Labuhanbatu.
Selain itu, kata Bupati, dari hasil rapat tersebut Badan Anggaran menyarankan agar tender-tender proyek fisik di tahun 2013 lebih cepat pelaksanaannya supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pengerjaan proyek-proyek fisik seperti tahun 2012 lalu.
Kami informasikan juga, kata Bupati, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 lalu telah diadakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Labuhanbatu tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat ini melibatkan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD, para SKPD, ketua PGRI, Dewan Pendidikan dan stakeholder yang peduli dengan pendidikan di kabupaten Labuhanbatu.
Dalam rapat itu, jelas Bupati, telah diambil beberapa kesimpulan antara lain agar muatan local yang akan dimasukkan dalam kurikulum disarankan agar disesuaikan dengan daerah masing-masing, seperti daerah persisir, perkotaan dan pertanian. Rapat itu juga menyimpulkan agar dalam Ranperda tentang Budaya dan Adat Melayu Labuhanbatu supaya melibatkan sesepuh atau tokoh masyarakat Labuhanbatu.
Bupati berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan pendidikan dapat memberikan masukan kepada Badan Legislasi, sehingga diharapkan Perda yang akan digodok dapat menjawab tantangan dalam bidang pendidikan.
Hadir pada upacara itu antara lain Asisten Administrasi Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Adm Ekbang dan Kesos H Burhanuddin SH, Asisten Administrasi Umum Elfin Riswan SE, Sekwan H Fuad Siregar SH, Kadis Perhubungan dan Kominfo Siaful SP, Kepala BLH Romiduk Sitompul SH, Kaban PMDK Zaid S Sos, Kaban P2KB Helifenida SKM MKes, Kadis Hutbun Ir Jumingan, para pejabat eselon III dan IV serta staf.(AR).
Teks foto : Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH memberikan penghormatan pada upacara bendera (apel gabungan) di halaman Diklat BKD, Senin (11/3-13).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar